Popular Posts

Kategori

Follow by Email

thumbnail

Diposting oleh On 4:59:00 PM

Pewarta-Tambora.com, Jakarta. Matahari yang saat itu menyengat diatas kepala. Tiba-tiba sebuah mobil Toyota Avanza dengan No.Pol.B 1208 POK yang di kemudikan oleh seorang kakek terbang dari arah permata kota melewati pembatas jalan dan masuk taman yang ada di bawah Fly Over, Jumat (20/4/2018).

Pengemudi, Sutarman (67) seorang kakek warga kelapa gading saat di konfirmasi oleh tim Pewarta Tambora mengaku bahwa dia sedang tidak fit, kasus ini selanjutnya di tangani oleh Satlantas Tambora yang langsung mengevakuasi supir dan menghubungi mobil derek.

Pantauan tim Pewarta Tambora, imbas dari kejadian tersebut, sepanjang jalan Pangeran Tubagus Angke baik dari arah Jembatan 2 menuju Kota dan sebaliknya terlihat macet total.

"Kecelakaan Sport menabrak pembatas di kolong Flay Over, lalin tersendat masih penanganan Polri," ungkap tim Pewarta. Situasi arus lalu lintas di dua arah sepanjang jalan Pangeran TB. Angke macet total

Hingga berita ini disusun, satlantas Tambora tengah menangani kecelakaan tersebut, guna mengetahui penyebab kejadian tersebut. (yus)

thumbnail

Diposting oleh On 9:13:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Sebanyak 7 Personil PPSU Kelurahan Jembatan Lima bersama warga melaksanakan kegiatan kebersihan di lingkungan RT.005/06, Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (19/4/2018).

Hal itu menindak lanjuti atas laporan dari Pengurus RT.005/06 Kelurahan Jembatan Lima, tentang program PPSU termasuk didalamnya gerakan bongkar saluran air yang macet. 

“Setiap Tim PPSU berkewajiban untuk membantu warga dalam masalah kebersihan lingkungan.” Jelas Adm PPSU Jembatan Lima Aryadi, saat tengah membantu para anggota PPSU lainnya

Menurutnya, kegiatan yang dilaksnaakan ini juga merupkan realisasi yang telah diamanatkan oleh Koordinator Kebersihan Kelurahan Jembatan Lima.

Adapun amanat tersebut anatara lain, seluruh tim PPSU di kelurahan Jembatan Lima dapat melaksanakan program-program kebersihan tahun 2018 terlaksana dengan baik.

“Dimulai dengan meningkatkan nilai kerjasama yang baik yang dikhususkan bagi warga yang dilingkungannya memerlukan penanganan kebersihan yang cepat dan aman,” tandasnya.

Lebih lanjut Aryadi mengatakan, kegiatan kebersihan ini juga untuk upaya dalam rangka mendukung program-program percepatan pembangunan lingkungan bersih dan sehat yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dikesempatannya, Nurhalim Ketua RT.005/06 Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat menyampaikan rasa terimakasihnya kepada segenap petugas PPSU Jembatan Lima, kini pembatas penghalang saluran air sudah bias diakses, guna pengerjaan rutin kerja bakti kedepan. (Sutisna)

thumbnail

Diposting oleh On 5:58:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Kedua Pimpinan Organisasi Kewartawanan, Ketua Umum Nasional DPN Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi, Melalui Kuasa hukum Dolfie Rompas, SH, MH & Partner resmi mendaftarkan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) terhadap Dewan Pers di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).

Kedatangan mereka merupakan upaya mengakomodir aspirasi para wartawan dan media dari berbagai daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Dewan Pers. Pasalnya, gerakan protes itu makin memuncak akibat maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers di berbagai daerah.

Dikatakan Dolfie, bahwa aturan dan kebijakan Dewan Pers yang dinilai melampaui kewenangannya antara lain adalah melaksanakan kgiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh dewan Pers dengan cara membuat peraturan-peratuiran sepihak.

“Tindakan yang dilakukan Dewan Pers ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers.” Ujar Kuasa Hukum Penggugat, Dolfie Rompas, SH, MH & Partner.

Lanjut, Dolfie, berdasarkan fungsi Dewan Pers tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi wartawan.

Perbuatan Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi wartawan juga sangat bertentangan atau menyalahi Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: _"(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah"._

Kegiatan uji kompetensi wartawan tersebut di atas juga menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

"Jadi sangat jelas di sini aturan hukum menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menetapkan atau mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers. Sehingga Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang ditunjuk atau ditetapkan Dewan Pers dalam Surat Keputusannya adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum dan sangat merugikan wartawan," imbuh Dolfie Rompas.

Sementara itu, Hence Mandagi selaku Ketua Umum DPP SPRI menegaskan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi organisasi wartawan yang menetapkan sendiri peraturannya dengan cara membuat dan menerapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan kepada seluruh organisasi pers masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum.

“Akibat perbuatan tersebut menyebabkan anggota dari organisasi-organisasi Pers yang memilih anggota Dewan Pers pada saat diberlakukan UU Pers tahun 1999 kini kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. Dan bahkan organisasi-organisasi pers tersebut, termasuk SPRI, tidak dijadikan konstituen Dewan Pers akibat peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers,” bebernya.


Mandagi juga mengatakan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers dengan cara membuat Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, sangat bertentangan dan melampaui fungsi dan kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers.

"Dampak dari hasil verifikasi perusahaan pers yang diumumkan ke publik menyebabkan media massa atau perusahaan pers yang tidak atau belum diverifikasi menjadi kehilangan legitimasi di hadapan publik. Perusahaan pers yang belum atau tidak diverifikasi mengalami kerugian materil maupun imateril karena kehilangan peluang dan kesempatan serta terkendala untuk mendapatkan belanja iklan," jelas Mandagi.

Selain itu, ada edaran Dewan Pers terkait hasil verifikasi perusahan pers di berbagai daerah menyebabkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum di daerah mengeluarkan kebijakan yang hanya melayani atau memberi akses informasi kepada media yang sudah diverifikasi Dewan Pers.

“Hal ini sangat merugikan perusahaan pers maupun wartawan yang bekerja pada perusahan pers yang dinyatakan belum lolos verifikasi Dewan Pers, karena mengalami kesulitan dalam memperoleh akses informasi dan akses pengembangan usaha.” Tandasnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke menegaskan, pihaknya mengajukan gugatan ini sebagai bentuk pembelaan kepada seluruh pekerja media, secara khusus terhadap para jurnalis yang terdampak langsung dengan kebijakan Dewan Pers selama ini.

“Dua kasus yang diadukan dan ditangani PPWI yang terkait langsung dengan kebijakan Dewan Pers menjadi pertimbangan PPWI Nasional, sehingga merasa perlu melibatkan diri dalam proses gugat-menggugat secara hukum ini,” ujar Wilson.

Kasus itu menurut data PPWI adalah:

1. Kriminalisasi terhadap dua jurnalis Aceh, Umar Effendi dan Mawardi terkait pemberitaan tentang "Tidak Sholat Jumat seorang oknum anggota DPRA, Azhari alias Cage, yang dimuat di media online Berita Atjeh dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pers mereka akhirnya dijebloskan ke penjara.

2. Kriminalisasi terhadap pers yang menimpa Pemimpin Umum media Jejak News Ismail Novendra terkait berita tentang dugaan KKN oknum pengusaha yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kapolda Sumatera Barat, dan meraup beberapa proyek strategis di sejumlah instansi pemerintah di Sumatera Barat. Kasus ini tetap berlanjut ke Pengadilan Negeri setempat meskipun Dewan Pers telah merekomendasikan agar kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan UU Pers, namun polisi tetap memproses menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP.

Salah satu kesimpulan dari dua kasus di atas, menurut Lalengke, bahwa sebenarnya rekomendasi Dewan Pers, dari pangkal hingga ke ujung hanyalah akal-akalan saja dan tidak membantu, serta tidak berguna alias tidak diperlukan. "Untuk itu Dewan Pers perlu ditinjau kembali atau dibubarkan saja sebelum uang negara habis digunakan untuk biaya operasional lembaga yang tidak berguna bagi dunia jurnalisme di negeri ini," kata Wilson Lalengke.

Jebolan PPRA XLVIII Lemhanas RI tahun 2012 ini juga mengajak seluruh insan pers tanah air untuk ikut berjuang menegakan kemerdekaan pers agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers.

Kontak Person:
Hence Mandagi, SH, Ketua Umum DPP SPRI - 081340553444
Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, Ketua Umum DPN PPWI – 081371549165
Dolfi Rompas, SH, MH, Ketua Tim Kuasa Hukum - 081319637555

thumbnail

Diposting oleh On 10:24:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat kembali melakukan rotasi terhadap beberapa jabatan struktural dan operasional serah terima ini dilakukan di Ruang Loby Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (18/4).

Dalam serah terima jabatan ini beberapa perwira menengah mendapatkan promosi Jabatan diantara nya AKBP museni yang sebelumnya menduduki sebagai kasat intelkam Polres metro Jakarta barat saat ini dipromosikan sebagai kasubdit 1 dit Intelkam Polda metro jaya sesuai dengan str Kapolda metro jaya  nomor : St /93/1/2018 diganti kan dengan AKBP Yuniar Ariefianto, SH, Sik,MH yang sebelumnya menjabat sebagai Pamen Polda Metro jaya

Berdasarkan str Kapolda Metro Jaya nomor : St / 359/ IV / Kep / 2018 yang semula AKBP Suhermanto dari Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan promosi jabatan sebagai Kapolres Cirebon dan digantikan posisinya oleh AKBP Erick Fredriz,Sik , Msi yang semula menduduki sebagai Kapolsek Taman Sari dan digantikan oleh AKBP Ruly Indra Wijayanto, Sik, Msi yang sebelumnya sebagai Kasubid Provost Bid Propam Polda Metro jaya

Dalam sambutannya Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi Sik, MH mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selama ini dan suatu organisasi ini merupakan sudah hal biasa perputaran rotasi ini guna melakukan penyegaran pada institusi ini

“AKBP museni dan Akbp Suhermanto merupakan sosok seorang petarung dimana dalam pemikiran beliau mencari sebuah terobosan terbaik untuk keberhasilan institusi ini serta selamat jalan semoga jabatan baru yang diemban ini dapat menjadi kan tolak ukur sebuah keberhasilan selanjutnya dan kami harapkan bagi para pejabat yang baru agar dapat bekerja lebih optimal guna keberhasilan kita bersama,” ujar Kapolres

thumbnail

Diposting oleh On 7:51:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Dua orang pemuda berinisial Ah Bin M. Y (33 th) dan Di bin In (27 th ) ditangkap polisi lantaran pemuda ini sering menjajakan Narkotika jenis Shabu dimana kedua pelaku tersebut diamankan aparat kepolisian pada Rabu (11/4)

Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Afrizal saat dikonfirmasi menjelaskan kedua pemuda ini kami amankan lantaran atas dasar informasi dari keresahan masyarakat sering adanya informasi sering terjadi nya transaksi penyalahgunaan narkoba


"Pelaku ini kami amankan di Kemanggisan Utama Raya Kel.Kemanggisan Kec. Palmerah Jakarta Barat saat pelaku hendak menunggu salah satu konsumennya dan dari penangkapan tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 5 ( lima)  paket sabu yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat brutto 4,02 gram," tukas Afrizal saat dikonfirmasi Rabu (18/4)

Kapolsek Palmerah Kompol Aryono menambahkan dimana kedua pemuda ini berinisial Ah Bin M. Y (33 th)  Beringin 2 Blok A3 rt. 02 /0 kel. beringin Raya kec. Kemiling Bandar Lampung  dan Di bin In (27 th ) dan Di bin In (27 th ) warga Blambangan rt. 001 /04 kel. Blambangan kec. Blambangan Pagar Lampung Utara harus merasakan dinginnya hotel prodeo lantaran pelaku kerap menjajakan barang haram berupa Narkotika jenis Shabu

Hingga berita ini dilansir, pelaku dikenakan pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35/2009 tentang penyalahgunaan narkotika, untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. (rls/yus)


thumbnail

Diposting oleh On 2:03:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JEMBATAN LIMA - Ketua PPS Kelurahan Jembatan Lima, Iyan Sahlani mengatakan semangat Pantarlih 'Coklit' Cocokan data, Teliti bekerja atas nama PPS mengucapkan terima kasih dengan semangat demokrasi.

"Kita buktikan kerja nyata dengan pemutakhiran data yang akurat," ungkap Ketua PPS Jembatan Lima, Iyan Sahlani saat memberikan sambutannya di Halaman Kantor Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, Selasa (17/4/2018).

Sebelumnya, Sekretaris Kelurahan Jembatan Lima, Sutardjo menyampaikan, bahwa hari ini kita akan bersama sama melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih Pemilu 2019 secara serentak hingga tanggal 17 Mei 2018.

"Mari kita laksanakan coklit ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh kecermatan dan ketelitian demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019," pungkasnya.

Hingga berita ini disusun acara giat apel serentak pantarlih berlangsung sukses dengan dihadiri Binmas Kelurahan Jembatan Lima, Aiptu Suparno, RW, PPS, LMK, FKDM, juga para peserta Pantarlih. (Rel)

thumbnail

Diposting oleh On 2:00:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JEMBATAN LIMA - Binmas Kelurahan Jembatan Lima, Aiptu Suparno tengah mengahdiri giat apel seretak Pantarlih, bertempat di Halaman Kantor Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, Selasa (17/4/2018).

Dalam sambutannya, Binmas Jembatan Lima, Aiptu Suparno menghimbau terhadap petugas pantarlih agar dalam pendataan semangat dan tidak terpengaruh dari pihak manapun.

"Petugas Pantarlih diharuskan jujur. Bilamana ada terjadi permasalahan di wilayah yang ada kaitannya dengan Kamtibmas agar segera menghubungi Binmas di 082114976555." ujarnya.

Hingga berita ini disusun acara giat apel serentak pantalih berlangsung sukses dengan dihadiri Sekretaris Lurah Jembatan Lima, Sutardjo, RW, PPS, LMK, FKDM, juga para peserta Pantarlih. (Rel)