Popular Posts

Kategori

Follow by Email

thumbnail

Diposting oleh On 1:11:00 AM

PEWARTA TAMBORA, Pandeglang – Tidak kurang dari 50 orang berkesempatan mengikuti kegiatan Penyuluhan Anti Penyalahgunaan Narkoba yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kabupaten Pandeglang, Rabu, 24 April 2019. Para peserta penyuluhan yang dilaksanakan di Aula Komando Distrik Militer (Kodim) Pandeglang itu berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pengelola perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

“Hari ini kita telah melakukan kegiatan penyuluhan anti penyalahgunaan narkoba bagi 50 orang pegawai ASN, Satpol PP dan pustakawan di Aula Kodim Pandeglang,” ujar Ainul Mardiah, SKM, melalui pesan WhatsApp-nya kepada media ini, Rabu, 24 April 2019.

Ainul yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan P2M BNNP Banten itu juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar. “Peserta terlihat antusias mengikuti penyuluhan, kegiatannya dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar,” imbuh mantan bidan ini.


Selain itu, Ainul menambahkan lagi bahwa kegiatan penyuluhan anti penyalahgunaan narkoba akan terus dilaksanakan secaca rutin dengan menyasar berbagai kalangan yang berbeda.

“Kita berharap semua kalangan bisa terjangkau oleh BNNP Banten dalam mensosialisasikan anti penyalahgunaan narkoba. Jadi, kegiatannya akan terus dilakukan dengan menyasar berbagai kalangan masyarakat yang berbeda setiap kali kegiatan,” jelas Ainul.

Kegiatan penyuluhan itu, menurut Ainul, sangat penting untuk terus dilakukan ke berbagai elemen warga. “Kegiatan seperti ini merupakan wadah penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu semua warga perlu punya wawasan agar dapat berperan-serta dalam menghambat perederan gelap narkoba di masyarakat,” pungkas Ainul yang merupakan narasumber utama dalam kegiatan ini. (AML/Red)

thumbnail

Diposting oleh On 1:03:00 AM

PEWARTA TAMBORA, Jakarta – Pasca pelaksanaan pemilu serentak saat ini, perhatian publik lebih banyak fokus ke hasil perhitungan suara pasangan calon presiden. Hal itu mengakibatkan persoalan perolehan suara di kalangan calon legislatif terabaikan.

Padahal, keduanya sangat penting, mengingat kedua lembaga, DPR RI dan Kepresidenan, harus dijabat oleh para petinggi negara yang jujur, kredibel dan memiliki kapasitas yang teruji untuk menjadi bagian dari pengelola negara.

Belakangan ini, misalnya, santer beredar khabar tentang deal-deal bisnis berupa jual-beli suara yang diperoleh antar calon legislatif (caleg). Bagi para kandidat yang mendapatkan jumlah suara kecil berupaya ‘menjual’ jumlah suaranya kepada caleg yang berpeluang mendapatkan kursi namun suaranya masih belum mencukupi. Kondisi ini kurang mendapat perhatian publik, termasuk oleh media massa.

“Jika ini dibiarkan terjadi, sulit dibayangkan betapa buruknya hasil demokrasi kita dalam pemilu kali ini,” ujar Wilson Lalengke, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, ketika dimintai pendapatnya terkait fenomena tersebut, Selasa, 23 April 2019.

Lulusan pascasarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, ini mensinyalir bahwa pola jual-beli suara antar caleg itu sering terjadi di masa lalu, dan sudah mulai terdengar hari-hari belakangan ini.

“Bahkan ada informasi yang masuk menyebutkan oknum caleg menyediakan dana 2 miliar untuk membeli suara dari caleg-caleg yang perolehan suaranya kecil di dapil tertentu di Sumatera,” imbuh Wilson yang juga adalah Ketua Umum PPWI itu.

Menurutnya, perilaku caleg yang melakukan deal-deal bisnis suara semacam ini merupakan salah satu bentuk money politic atau politik uang.

“Pembelian suara rakyat itu bukan hanya sebatas pada serangan fajar yang dilakukan sebelum pencoblosan. Ketika seorang caleg menyerahkan perolehan suaranya kepada caleg lain dengan imbalan uang, itu merupakan money politic. Harus diwaspadai dan diproses oleh pihak terkait jika ada yang begitu,” jelas Wilson.

Bahkan, menurutnya, caleg yang melakukan jual-beli suara, baik sipenjual maupun pembeli suara, lebih buruk moralitasnya dibandingkan dengan caleg dan warga pemilih yang terlibat money politic serangan fajar.

“Moralitas oknum-oknum caleg yang terlibat jual-beli suara itu jauh lebih buruk dari warga yang terlibat serangan fajar. Mengapa? Karena oknum-oknum itu nyata-nyata menghianati kepercayaan rakyat yang telah memberikan suaranya kepada mereka, dan memperlakukan sejumlah suara rakyat itu sebagai komoditi bisnis belaka,” tegas peraih gelar Masters of Art (MA) bidang Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia, itu.

Akibatnya, lanjut Wilson, sebagian anggota legislatif yang dihasilkan oleh pemilu 2019 nanti merupakan pejabat bermoral rendahan, tidak amanah, dan cenderung koruptif dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan.

“Bagaimana tidak? Caleg model begini pasti beranggapan bahwa dia duduk di Senayan bukan karena kepercayaan rakyat, tapi karena investasi dana besar yang sudah dikeluarkannya. Mereka adalah anggota dewan bermoral rendahan, produk demokrasi dagang sapi,” ujar Wilson lagi.

Apa yang harus dilakukan? “Harus dicegah, jika ada caleg terindikasi melakukan jaul-beli suara antar caleg, harus diusut dan diproses. Caleg yang beli suara dari caleg atau partai lainnya harus didiskualifikasi, dicoret dari daftar calon anggota dewan terpilih. Sanksinya harus tegas seperti itu, jika kita ingin menciptakan Lembaga DPR RI, DPD RI, dan DPR Daerah yang baik, bermutu, dan produktif bagi rakyat,” tambah Wilson.

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan warga masyarakat dalam mengantisipasi munculnya para pelaku jual-beli suara caleg, menurut Wilson, antara lain sebagai berikut:

1. Tingkatkan dan perkuat monitoring rekapitulasi suara di semua tingkatkan, mulai dari TPS/KPPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi hingga ke KPU Pusat. Harus dipastikan bahwa rekap jumlah suara di tiap tingkat itu sesuai dengan Formulir C1.

2. Mengupayakan penerbitan press release (siaran pers) berita hasil rekapitulasi suara di tiap tingkatkan, minimal mulai dari tingkat PPS, baik oleh petugas pemungutan suara dan saksi, pemantau, media, maupun pihak berkepentingan lainnya.

3. Membuat laporan ke Panwaslu/Bawaslu jika terjadi hal-hal yang terindikasi curang, jual-beli suara, pengalihan suara caleg, dan lain-lain, untuk diproses sesuai koridor hukum yang berlaku.

4. Setiap caleg perlu menjaga komunikasi dengan pimpinan partai masing-masing agar perolehan suara para caleg terkait di dapil masing-masing dikontrol ketat. Dengan demikian, suara para caleg tidak mudah berpindah ke caleg lainnya, baik ke sesama caleg di internal maupun ke partai lainnya. (APL/Red)

thumbnail

Diposting oleh On 7:52:00 PM


PEWARTA TAMBORA, JAKARTA - Aksi pembakaran sejumlah surat suara dan Pemilu 2019 terjadi di Distrik Tingginamu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Hal tersebut diketahui dari sebuah video yang telah beredar di media sosial.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua Theodorus Kossay membenarkan aksi pembakaran tersebut. Menurutnya, peristiwa pembakaran surat suara di Distrik Tingginamu terjadi pada Selasa (23/4).

"Pembakaran itu benar," kata Theodorus Seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (24/4).

Video aksi pembakaran sudah tersebar di media sosial. Dalam video tersebut sejumlah orang terlihat membakar ratusan surat suara yang diambil dari kotak suara

Namun Theodorus mengaku belum mengetahui berapa jumlah surat suara yang dibakar dalam peristiwa itu. Theodorus juga mengatakan pihaknya masih menyelidiki hal yang melatarbelakangi masyarakat membakar surat suara Pileg dan Pilpres 2019 itu.

Dia menyatakan telah memerintahkan pihak KPUD Puncak Jaya untuk berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan pihak keamanan untuk menyelidiki kejadian tersebut. Termasuk siapa yang memerintahkan masyarakat untuk melakukan aksi pembakaran surat suara.

Selain itu, Theodorus menambahkan, pihaknya juga akan mencari sosok yang merekam kemudian menyebarkan video aksi pembakaran surat suara di Distrik Tingginamu itu.

"Sekarang saya sudah perintahkan KPU Puncak Jaya berkoordinasi dengan Panwaslu dan pihak keamanan, kira-kira siapa yang menyuruh, kemudian juga siapa yang merekam video itu," kata dia. (cnn)

thumbnail

Diposting oleh On 11:59:00 AM


PEWARTA TAMBORA, JAKARTA - Puskesmas di Jakarta Barat yakni Puskesmas Kecamatan Tambora kedatangan tim Akreditasi dari Kementerian Kesehatan, Selasa (23/4/2019). Kali ini tim akreditasi melakukan penilaian terkait pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Walikota Jakarta Barat M.Zen mengatakan, tahun 2016 dari delapan Puskesmas Kecamatan di wilayah Jakarta Barat di antaranya sudah terakditasi yaitu Puskesmas Kecamatan Tambora.

"Untuk 3 tahun ini, puskesmas kecamatan agar dapat mempertahankan Re Akreditasi, semoga puskesmas yang ada di Jakarta Barat dapat segera mengikuti seperti kecamatan tambora," ungkapnya didampingi Kasudin Kesehatan.

M Zen juga mengapresiasi serta mendorong kelancaran proses pelaksanaan akreditasi puskesmas, karena dengan dilihatnya secara langsung oleh tim surveyor akreditasi FKTP maka akan terukur tingkat kesesuaian sistem manajemen pelayanan dan program Puskesmas.


"Puskesmas tambora setelah nanti mendapatkan kelulusan akreditasi tingkat nasional dalam pelayanan kesehatan, kedepan agar semakin baik melayani pasien," harapnya dihadapan Camat Tambora Bambang, Lurah Krendang Andre dan juga Kasiepem Kepemerintahan.

Adapun tim surveyor Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari Kementerian Kesehatan dipimpin langsung oleh Toto Suharto dengan didampingi Dr.Endang Fuji Astuty sebagai Admin dan juga dr.Hj.Maryam Rufiah Makmur.

Toto menyampaikan, bahwa kedatangan dirinya bersama tim adalah ingin melihat secara dekat, bagaimana pelayanan puskesmas kepada masyarakat. "Kemudian nantinya dinilai untuk mendapatkan akreditasu sesuai standar yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan berdasarkan Permenkes No.46/2015," tuturnya.

"Nanti bagaimana pelayanan disini kami laporkan ke Komisi, setelah itu komisi akreditasi yang akan menentukan tingkat kelulusan evaluasi akreditasinya, apakah itu madya, utama, paripurna atau dasar," pungkasnya. (LTH)

thumbnail

Diposting oleh On 9:32:00 PM

PEWARTA TAMBORA, JAKARTA - Setelah diadakannya pertemuan dan juga diskusi antar Panitia Pemilihan Ketua RW bersama Ketua RT, PKK, Tokoh Pemuda juga Tokoh Masyarakat menyepakati pemilihan Ketua RW.08 Pekojan dilakukan dengan sistem per KTP.

Menurut Tokoh Masyarakat yang ada di wilayah RW.08 Pekojan Hamdani Husen, Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat dengan bebas menentukan dan memilih pilihannya secara demokrasi.

"Sebelumnya kami memberikan masukan dan juga kebebasan bagi semua para ketua RT yang ada diwilayah RW.08 Pekojan terkait sistem pemilihan yang nantinya akan dilakukan," ungkapnya Senin (22/4/2019).

Dikatakannya, awalnya dalam pemilihan kita dihadapkan dengan pemilihan sistem seperti apa, apakah dengan cara perwakilan, per KK atau per KTP, kami juga memberikan ruang terbuka untuk didiskusikan secara bersama dengan Panitia Pemilihan dan juga lainnya.

"Alhamdulillah dengan hasil voting bersama antara semua pengurus RT, PKK, Tokoh Pemuda juga Tokoh Masyarakat, didapat kesepakatan dengan cara sisten per KTP dalam pemilihan Ketua RW nanti," pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, diskusi sistem pemilihan berjalan dengan lancar, hadir dikesempatannya, Ketua RW.08 Samuti, Para Ketua RT.001 s/d RT.011, Tokoh Masyarakat H.Shodri, SH, Para Staff RW.08, LMK juga Tokoh Pemuda.

Rep : Budiyanto

thumbnail

Diposting oleh On 12:52:00 PM

PEWARTA-TAMBORA, JAKARTA - Sebanyak 16 Masjid di Jakarta Barat disiapkan untuk lokasi Safari Ramdhan, baik oleh Gubernur DKI, Sekda maupun Walikota Jakarta Barat. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus menampung aspirasi masyarakat serta menyampaikan program pembangunan.

Kepala Kesejahteraan Rakyat Masud Effendi mengatakan, setiap kecamatan kebagian mempersiapkan 2 Masjid. “Masjid tersebut nanti akan diisi kegiatan safari ramadhan dengan buka puasa bersama dan tarawih keliling,” ungkapnya Kamis (18/4/2019).

Ia juga mengatakan bahwa kegiatan Safari Ramadhan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tertib dan nyaman, bagi warga dalam menjalankan ibadah masing-masing.

“Ini juga menjadi wadah dalam rangka menampung berbagai aspirasi masyarakat dan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat,”paparnya.

Guna memperlancar kegiatan, ia meminta Sudis Perhubung dan Satpol PP masing-masing untuk membuka akses serta keamanan dan ketertiban lingkungan pada lokasi kegiatan.

“Penting akses dan keamanan dipertimbangkan, karena terkait dengan rekayasa lalu lintas. Sehingga pelaksanaan Safari Ramadan berlangsung lancar tanpa hambatan,”jelasnya.(ril)

thumbnail

Diposting oleh On 7:40:00 PM

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019

PEWARTA TAMBORA, JAKARTA - Pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin unggul di wilayah Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat dari pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga uno.

Berdasar rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Rekapan itu disampaikan dari salah satu narasumber kepada Media Pewarta Tambora, Sabtu, (20/4/2019).

Dalam rekapitulasi perolehan suara ini, Joko Widodo-Ma’ruf Amin meraih 61,22 persen atau 96.410 suara. Sedangkan Probowo-Sandiaga Uno meraih 37,52 persen atau 59.086 suara.

Dalam rekapitulasi perolehan suara tersebut tertera perolehan suara Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul di setiap wilayah Kelurahan di Kecamatan Tambora.

Adapun perolehan suara tertinggi untuk Joko Widodo-Maruf Amin didapat dari wilayah Kelurahan Roa Malaka dengan perolehan 2.018 suara dari 3.286 pemilih.

Sementara untuk di wilayah Kelurahan Tambora 4,273 suara, Kali Anyar 9,373 suara, Duri Utara 9,434 suara, Duri Selatan 6,898 suara, Jembatan Besi 10,600 suara.

Sedangkan untuk wilayah Kelurahan Krendang memperoleh 8,169 suara, Jembatan Lima 8,660 suara, Pekojan 11,671 suara, Tanah Sereal 12,186 suara dan Angke 13,038 suara.

Penghitungan dilakukan menggunakan hasil pindai form C1 yang mencatat hasil pemungutan suara di setiap TPS.

KPU sendiri menggelar penghitungan suara dan rekapitulasi suara secara nasional mulai 25 April hingga 22 Mei mendatang. (ril)