Popular Posts

Kategori

Follow by Email

thumbnail

Diposting oleh On 1:47:00 PM

JAKARTA - MUSISI IWAN FALS memberikan hak pilihnya dalam Pemilu 2019, Rabu (17/4) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 006 dekat kediamannya di Leuwinanggung, Depok, Jawa Barat. Iwan beserta sang istri Rosana dan putri tunggalnya Annisa Cikal Rambu Bassae berangkat ke TPS pada pukul 11.15 WIB.

Setibanya di TPS, sosok musisi pelantun lagu Bento ini langsung disambut hangat oleh warga sekitar serta para petugas KPPS. Setelah bersalaman,  Iwan mengisi daftar hadir dan langsung mendapat giliran menuju bilik suara. Saat menentukan pilihan, ia berada di bilik suara selama sekitar 15 menit.

"Ternyata ngelipetnya susah, kertasnya gede-gede. Besok tuh buat Pemilu berikutnya pikirin tuh, satu orang bisa 15 menit sendiri," kata Iwan seperti dikutip CNNIndonesia.com sembari duduk menunggu istri dan anaknya.

Pemilik nama asli Virgiawan Listianto itu mengungkapkan harapan terhadap jalannya pemilu tahun ini. "Inginnya damai, memudahkan kita rakyat biasa," katanya.
Setelah selesai menyoblos, Iwan dan keluarga langsung pulang ke rumah. Di perjalanan ia juga menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan para tetangga.

"Sehat-sehat, Bang Iwan," celetuk seorang warga saat Iwan lewat.

Dalam sejumlah kesempatan, Iwan sendiri masih cukup aktif menyuarakan pendapatnya terkait kelangsungan Pemilu 2019 lewat akun Twitter pribadi. Salah satunya terkait proses pencoblosan hari ini.

"Nyoblos, jangan lupa doa dulu, habis gitu nunggu, habis gitu lupain segala gondok gulana, sportif tu keren lo, menang kalah mah biasa, resiko pertandingan kan begitu...priiiittt, wasit gak boleh curang..," tulisnya. (CNN)

Twitter @iwanfals


thumbnail

Diposting oleh On 6:24:00 PM


JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan pihaknya akan melakukan penebalan pasukan di wilayah rawan konflik pada hari H pemungutan suara Pemilu 2019. Pengerahan pasukan ini berdasarkan berbagai analisis dan pemetaan.

Tito mengatakan, Polri telah membagi tempat pemungutan suara (TPS) menjadi beberapa kategori, di antaranya aman, rawan, rawan 1, rawan 2, dan sangat rawan.

"Untuk (TPS) yang aman, kriterianya di satu tempat didominasi oleh pendukung A atau B. Potensi (konfliknya) kecil. Jadi kekuatan yang dideploy standar," ujar Tito usai mengikuti rapat kesiapan akhir Pemilu 2019 di Kemenko Polhukam, Jakarta, Seperti dikutip CNN, Senin (15/4/2019).

Sementara itu, di daerah yang masuk kategori rawan pada umumnya ditandai dengan imbangnya proporsi dukungan terhadap paslon, memiliki sejarah konflik, serta kerap bermunculan isu sensitif. Pada wilayah demikian, Polri memastikan mendeploy kekuatan dalam jumlah besar.


"Kita perkuat, pertebal dengan menambah pasukan. Ada juga kekuatan stand by," ucap mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Mantan Kepala Densus 88 ini mengungkapkan, Polri juga memberi atensi khusus terhadap daerah yang menjadi titik kumpul massa. Kewaspadan ini dilakukan supaya tidak terjadi aksi intimidasi terhadap warga yang akan berangkat ke TPS. Karena itu, patroli gabungan bakal digencarkan.

"Misalnya ada kumpulan massa yang bisa berikan tekanan intimidatif, kita waspadai dengan menambah kekuatan dan kekuatan stand by. Kita lakukan penebalan, patroli gabungan dan pos gabungan TNI-Polri di daerah yang rawan tertekan secara psikologis," ujar Tito.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Wamenlu AM Fachir, beserta kepala staf dari tiga matra TNI.

Hadir pula Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Rudy Sufahriadi, Kabsreskrim Polri Komjen Idham Azis, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala BSSN Djoko Setiadi, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono, beserta stakeholder lainnya. (CNN)

thumbnail

Diposting oleh On 5:10:00 PM


JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik merasa heran dengan penangkapan stafnya, berinisial CL oleh Tim Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jakarta Utara, pada Senin (15/4). Dia menduga penangkapan CL untuk menghambat kemenangan Prabowo-Sandi.

Taufik menyatakan penangkapan CL terjadi saat pertemuan koordinator saksi tingkat RW, di Posko Pemenangan, Warakas. Ia mengaku tetap melanjutkan pembekalan meski mengetahui penangkapan.

"Saya tetap melanjutkan penjelasan kepada para koordinator saksi tingkat RW itu," kata Taufik di Sekretaris Nasional Prabowo-Sandi, Jakarta, Seperti dikutip CNN Selasa (16/4).
Taufik menyebut amplop berisi uang yang ikut diamankan dari CL, ditujukan untuk koordinator saksi.

Menurutnya, pemberian ongkos kepada para saksi telah diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Kalau tiba-tiba begini, saya kira mestinya semua yang kasih uang ke saksi ditangkap saja. Ini kan UU memperbolehkan," ujarnya.

Taufik mengatakan usai memberikan pembekalan, dirinya langsung berkoordinasi dengan Bawaslu Jakut terkait penangkapan stafnya itu. Menurutnya, Bawaslu Jakut tak melarang pemberian uang kepada saksi yang akan berjaga di TPS.

"Perlu saya sampaikan saat itu juga selesai berikan penjelasan saya telepon Bawaslu Jakut, jawabannya, 'enggak apa-apa bang itu namanya ongkos politik, enggak dilarang oleh UU'," kata Taufik.

Taufik menduga penangkapan salah satu saksinya itu bagian dari upaya menghambat kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno maupun Gerindra.
Ia mengklaim masyarakat sudah meyakini bahwa pasangan Prabowo-Sandi maupun Gerindra akan menang di Pemilu 2019.

"Tapi yakinlah bahwa suara langit, tangan langit sudah ikut campur. Kalau sudah jodoh ingin menang enggak ada yang bisa menghambat," ujarnya.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan bahwa Charles sampai saat ini masih berada di Kantor Polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia menyatakan bakal mengikuti proses hukum yang dilakukan Tim Gakkumdu.

"Kalau perlu ambil langkah hukum kita akan ambil langkah hukum," katanya. 


Sebagaimana diketahui,Keberadaan saksi dalam pemilihan umum merupakan amanat Undang-undang Pemilu Nomor 7 dalam Pasal 351 ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi peserta pemilu. Dalam ayat (8) Pasal 351 dijelaskan bahwa saksi dilatih oleh Bawaslu.

Saksi bertugas untuk memantau jalannya pelaksanaan pemungutan suara, dan biasanya setiap partai politik menempatkan saksi di setiap TPS, untuk menagntisifasi kecurangan dalam Pemilu (CNN)

thumbnail

Diposting oleh On 5:02:00 PM

MAKASSAR - Dua oknum Pengawas TPS di Makassar dipecat karena foto pose jari ala capres. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Sulsel) Laode Arumahi mengatakan pemecatan ini dilakukan setelah keduanya berfoto mengacungkan jari ala capres-cawapres usai Apel Siaga Pemilu 2019 di Makassar.

"Sudah, sudah dipecat itu sudah tak boleh sebagai penyelenggara," kata Laode Seperti dikutip Detik.com Senin (15/4/2019).

Laode meminta penyelenggara pemilu bersikap netral sesuai amanat undang-undang. Bawaslu Sulsel sendiri telah mengganti keduanya dengan petugas yang baru.

"Sudah dipecat. Undang-undang mengatur, tidak ada alasan untuk tidak netral," jelasnya.

"Sudah ada penggantinya, sudah ada," paparnya.

Sebelumnya, ribuan anggota pengawas Pemilu 2019 menggelar Apel di Lapangan Karebosi Makassar. Keduanya menjadi viral setelah foto pose jari ala peserta pemilu tersebut beredar di media sosial. (gbr/tor)

thumbnail

Diposting oleh On 4:58:00 PM

ACEH - Lima Petugas Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Aceh Tamiang diberhentikan. Mereka diberhentikan karena melanggar etika penyelenggara dengan berpose dua jari ala capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang Imran SE mengatakan pemberhentian tersebut dilakukan setelah proses kajian dan persidangan dugaan ketidaknetralan para pengawas tersebut. Pose dua jari itu viral di media sosial.

"Sudah diberhentikan, pengawas pemilu wajib menjaga etika dan netralitas, mereka pengawas di lima desa di Kecamatan Kejuruan muda," kata Imran, Seperti dikutip Kumparan Selasa 16 April 2019.

Imran menjelaskan, awalnya anggota Pengawas Desa tersebut berfoto bersama dengan menunjukkan salah satu simbol yang erat dikaitkan dengan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02.

"Mereka berpose setelah apel siaga pengawasan masa tenang dan Pengawasan Politik Uang, yang diselenggarakan di halaman Kantor Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang," jelas dia.

Imran kemudian langsung menelusuri foto-foto tersebut. Akhirnya, ditemukan bahwa sumbernya berasal dari status WhatsApp seorang anggota panwas desa yang selanjutnya di screenshot oleh seorang aktivis salah satu partai dan disebarkan ke media sosial hingga menjadi viral.

“Kita langsung panggil dan proses. Tidak ada toleransi bagi jajaran yang melanggar, kenetralan jajaran pengawas pemilu ,dalam sikap, tingkah laku dan ucapan serta perbuatan adalah hal utama yang harus dijaga,” ujar Imran.

Imran mengatakan institusinya sudah berusaha maksimal dalam menghadirkan petugas yang profesional saat perekrutan anggota Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa.

"Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen untuk menjaga jajaran agar kejadian ini tidak sampai terulang kembali di masa depan, dan mengharapkan kepada masyarakat untuk memenatau gerak gerik Pengawas di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS, jika ditemukan ada yang tidak netral, segera laporkan ke Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang. Kami akan menindak lanjutinya," katanya.

Kabupaten Aceh Tamiang secara geografis yang berbatasan dengan Medan Sumatera utara memiliki 12 kecamatan, untuk mengawasi pemilu pileg pilpres 2019 memiliki 36 orang pengawas tingkat kecamatan, 213 pengawas Desa, dan 912 pengawas TPS. (kmp)

thumbnail

Diposting oleh On 4:32:00 PM



JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengizinkan pelaku usaha mempekerjakan karyawan mereka pada hari libur nasional pemilihan presiden (pilpres) esok, Rabu (17/4). Dengan catatan, karyawan yang bekerja diberikan waktu untuk menggunakan hak suara mereka dan uang lembur

"Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja atau buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja atau buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya," ujarnya dalam surat edaran tersebut seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (16/4).

Selain memberikan kompensasi waktu untuk 'nyoblos', ia mengatakan para pelaku usaha juga harus memberikan gaji tambahan kepada pekerja berupa upah lembur.

Kemudian, perusahaan wajib memberikan hak-hak lain yang biasa diterima karyawan yang dipekerjakan pada hari libur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dituangkan Hanif dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019. Surat edaran itu dikeluarkan guna menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Surat edaran tersebut sudah diterbitkan sejak 9 April lalu dan sudah ditembuskan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), para menteri Kabinet Kerja, kepengurusan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan para konfedereasi serikat buruh.

Tak ketinggalan, surat edaran itu juga diteruskan ke para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Apindo Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani mengaku sudah menerima tembusan surat edaran tersebut. Ia memastikan para pelaku usaha siap menjalankan imbauan dari pemerintah. "Kami akan ikuti aturan pemerintah tersebut," terang dia.

Meski begitu, ia memperkirakan pelaku usaha yang bakal mempekerjakan karyawan pada hari pemilihan umum tidak akan banyak. Sebab, hanya beberapa sektor industri yang biasanya akan tetap mempekerjakan karyawannya, misalnya, sektor pariwisata.

Maklum, hari libur biasanya digunakan masyarakat untuk bersantai hingga berplesir ke tempat wisata. Karenanya, para pelaku usaha di sektor wisata perlu karyawan siaga untuk tetap masuk pada hari libur besok.

Biasanya, sambung Shinta, kalangan pelaku usaha di sektor wisata akan lebih memilih untuk memberikan tambahan upah lembur atau ganti libur kepada pekerjanya. Namun, ia memastikan opsi ganti libur tidak akan menyalahi aturan lantaran sudah jadi kesepakatan antara perusahaan dan karyawan.

"Biasanya sektor pariwisata memang selama ini diberikan opsi seperti itu (ganti libur)," katanya.

thumbnail

Diposting oleh On 12:21:00 PM

PEWARTA TAMBORA, JAKARTA - Pendistribusian logistik pemilu 2019, tengah dilakukan di Gelanggang Olahraga (GOR) Tambora, Minggu (14/4/2019) sekira pukul 10.00 WIB. Pendistribusian dilakukan mengingat hari pelaksanaan tinggal 3 hari dan logistik tidak bisa sekali angkut.

Hal tersebut diungkap oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambora Mahfudin, Minggu (14/4/2019). Ia mengatakan pendistribusian dilakukan ke 4 Kelurahan


"Adapun pendistribusian dilakukan ke Kelurahan Krendang sebanyak 267 kotak suara (69 TPS), Tanah Sereal 314 Kotak suara (86 TPS), Kalianyar 344 kotak suara (86 TPS), dan Jembatan Besi 376 kotak suara (96 TPS)," ungkap Mahfudin

Selanjutnya, pendistribusian akan dilakukan kembali pada Senin, karena menurut Mahfudin ini dilakukan karena kondisi jalan, jika menggunakan truk besar tidak mungkin, sementara kita menggunakan mobil boks biasa dari kelurahan.


"Untuk ke TPS akan dilakukan pada Senin, nantinya logistik tersebut akan didistribusikan dari kelurahan menuju pos-pos RW setempat," ujar Mahfudin.

Dikatakan Mahfudin, karena kotak suara banyak, jika di masing-masing TPS mungkin pengamanan sudah terjaga semua, tapi sepertinya semua sepakat masukin Pos RW malam atau paginya baru didistribusikan ke setiap TPS.

Hadir dalam pendistribusian logistik pemilu 2019 diantaranya, Pengurus KPUD Jakarta Barat H.Cucum, Walikota Jakarta Barat, Camat Tambora, Para Lurah SeKecamatan Tambora, adapun pendistribusian mendapat pengawalan ketat oleh pihak Kepolisian Polsek Tambora yang dipimpin langsung oleh Waka Polsek AKP Kasranto.

Rep : Lutfi
Ed : Heri Tambora