JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan pihaknya akan melakukan penebalan
pasukan di wilayah rawan konflik pada hari H pemungutan suara Pemilu 2019.
Pengerahan pasukan ini berdasarkan berbagai analisis dan pemetaan.
Tito mengatakan, Polri telah membagi tempat pemungutan suara (TPS) menjadi
beberapa kategori, di antaranya aman, rawan, rawan 1, rawan 2, dan sangat
rawan.
"Untuk (TPS) yang aman, kriterianya di satu tempat didominasi oleh
pendukung A atau B. Potensi (konfliknya) kecil. Jadi kekuatan yang dideploy
standar," ujar Tito usai mengikuti rapat kesiapan akhir Pemilu 2019 di
Kemenko Polhukam, Jakarta, Seperti dikutip CNN, Senin (15/4/2019).
Sementara itu, di daerah yang masuk kategori rawan pada umumnya ditandai
dengan imbangnya proporsi dukungan terhadap paslon, memiliki sejarah konflik,
serta kerap bermunculan isu sensitif. Pada wilayah demikian, Polri memastikan
mendeploy kekuatan dalam jumlah besar.
"Kita perkuat, pertebal dengan menambah pasukan. Ada juga kekuatan
stand
by," ucap mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Mantan Kepala Densus 88 ini mengungkapkan, Polri juga memberi atensi khusus
terhadap daerah yang menjadi titik kumpul massa. Kewaspadan ini dilakukan
supaya tidak terjadi aksi intimidasi terhadap warga yang akan berangkat ke TPS.
Karena itu, patroli gabungan bakal digencarkan.
"Misalnya ada kumpulan massa yang bisa berikan tekanan intimidatif,
kita waspadai dengan menambah kekuatan dan kekuatan stand by. Kita lakukan
penebalan, patroli gabungan dan pos gabungan TNI-Polri di daerah yang rawan
tertekan secara psikologis," ujar Tito.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Mendagri Tjahjo Kumolo,
Menkominfo Rudiantara, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Wamenlu AM
Fachir, beserta kepala staf dari tiga matra TNI.
Hadir pula Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Rudy Sufahriadi,
Kabsreskrim Polri Komjen Idham Azis, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala BSSN Djoko
Setiadi, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono, beserta
stakeholder
lainnya. (CNN)
0 Komentar