Pewarta Tambora, Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menggelar sosialisasi tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kota Jakarta Barat (24/5/2017, bertempat di ruang rapat Ex Kappenko Blk A lt 2 Rabu (24/5).Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi terjadinya konflik sosial, karena konflik sosial merupakan salah satu penyebab terhambatnya pembangunan di Indonesia.
Kepala Badan Suku Kesbangpol H Dirhamul Nugraha dalam kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan, sosialisasi tim terpadu penanganan konflik sosial ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting dan strategis terkait dengan penanganan konflik sosial dan rencana aksi yang optimal dalam penanganan konflik sosial.
Namun demikian, H Dirhamul nugraha mengaku bersyukur hingga saat ini di daerah Jakarta Barat tidak pernah terjadi konflik sosial yang mengarah pada gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat (Kamtibmas).
Hal ini dipengaruhi karena tidak banyak perbedaan antar anggota masyarakat. Artinya masyarakat Jakarta Barat adalah masyarakat yang homogen yang selalu mengedepankan rasa kekeluargaan.
Sehingga konflik horizontal di antara masyarakat tidak perlu dikhawatirkan. Namun karena sosialisasi tim terpadu ini merupakan perintah, maka wajib kita laksanakan di daerah.
Ia berharap lewat sosialisasi ini akan terbangun kesepahaman dan keterpaduan visi, misi dan persepsi serta strategis dalam mengantisipasi dan menangani konflik sosial.
”Kami berharap agar kesepahaman kita selama ini yang telah terbangun bisa terus terjalin dengan baik sehingga aksi penanganan konflik sosial bisa berjalan dengan baik, efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Sebab untuk penanganan konflik sosial ini hanya bisa dilakukan dengan 3 hal, yakni pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik.
Sebelumnya Nara sumber Drs Firdaus Syam, M.A.PhD.dari Universitas Nasional Jakarta menguraikan menjelaskan tujuan sosialisasi itu adalah untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan gangguan keamanan di daerah.
Selain itu, memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang terjadinya gangguan keamanan di jakarta harus di ambil dengan kebijakan terpadu dalam daerah sebagai akibat konflik sosial dan ekonomi yang di kuasi 0,72% sehingga dapat menimbulkan komplik sehingga tidak seimbang dengan penerapan ekonomi yang hanya 0,26% pembangunan masyarakat serta perkembangan penanganan harus scurity dengan kondisional.
Selanjutnya, Salman dari kementrian dalam negri bidang kasi penangan komplik sosial dalam uraianya
Komplik adalah bagian satu sosial dan ideologi. Maka harus di bangun dengam sistem yang kuat, maka harus menjaga dengan kewaspadaan secara dini agar paham asing tidak masuk karena sekarang paham ideologi asing sudah seperti di bangun melalui LSM agar pemahaman asing mudah untuk di kembangkan, dengan jalur cara menyebarkan pemahaman agama, karena sangat mudah dengan komplik.
"Tupoksi Fkdm selaku Mitra kemendagri no 12 tahun 2006 maka diharapkan Fkdm harus dapat mendeteksi dan menyikapi perkembangan situawasi kondisi perkembangan wilayah umumnya nasional" tuturnya.
Kegiatan Sosialisasi ini diikuti 100 peserta yakni P3S Tagana Perwari Fkdm tingkat kelurahan kecamatan dan tingkat kota Jakarta Barat. (Lutfi)
0 Komentar