![]() |
| Wakil Ketua Bidang Politik DPP GPM Alexander Manurung Tolak Wacana Sufmi Dasco Manurung Menjadi Wakil Presiden |
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) melalui Wakil Ketua Bidang Politik, Alexander Manurung, menyampaikan pandangannya terkait dinamika politik nasional pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Alexander menilai, munculnya berbagai spekulasi mengenai sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga 2029 perlu disikapi secara cermat. Menurutnya, Sufmi Dasco Ahmad bukanlah sosok yang seharusnya didorong untuk meninggalkan posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI demi mengisi jabatan Wakil Presiden.
"Kami berpandangan bahwa Pak Sufmi Dasco Ahmad justru lebih dibutuhkan Presiden Prabowo di parlemen. Ada peran strategis yang selama ini dijalankan beliau dalam membangun komunikasi politik, menjembatani kepentingan pemerintah dengan DPR, serta menjaga agar agenda pemerintahan tetap berjalan dengan baik," ujar Alexander.
Ia menjelaskan, tantangan pemerintahan Prabowo hingga 2029 tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program kerja di lingkungan eksekutif. Stabilitas politik di parlemen juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah.
Dalam konteks tersebut, Dasco dinilai memiliki posisi strategis. Pengalamannya dalam mengelola komunikasi lintas fraksi, membangun koordinasi politik, serta menjembatani berbagai kepentingan di DPR RI merupakan modal penting bagi keberlangsungan pemerintahan.
Alexander juga menilai Dasco dikenal memiliki kemampuan debottlenecking dalam dinamika parlemen, yakni membantu membuka hambatan komunikasi dan mempertemukan berbagai kepentingan politik agar proses pengambilan keputusan tidak berlarut-larut.
"Kalau kita melihat dinamika politik hari ini, Pak Prabowo masih membutuhkan figur seperti Pak Dasco di DPR. Pemerintah membutuhkan orang yang mampu memastikan komunikasi politik tetap terjaga, hubungan antara pemerintah dan parlemen berjalan baik, serta kebijakan strategis tidak terhambat oleh persoalan koordinasi politik," tegasnya.
Menurut Alexander, memindahkan Dasco dari parlemen ke lingkungan eksekutif justru berpotensi membuat pemerintah kehilangan salah satu figur yang selama ini memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi politik dengan DPR RI.
Ia menambahkan, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang menduduki jabatan Wakil Presiden, tetapi juga oleh bagaimana Presiden mampu membangun soliditas pemerintahan dan menjaga dukungan politik di parlemen.
Oleh karena itu, DPP GPM berpandangan bahwa Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan sosok pengganti Wakil Presiden berdasarkan kebutuhan pemerintahan secara menyeluruh, tanpa mengabaikan pentingnya mempertahankan figur-figur strategis yang sudah bekerja di parlemen.
"Kami tidak sedang mempersoalkan kapasitas Pak Dasco. Justru sebaliknya, kami melihat beliau memiliki kapasitas dan pengalaman politik yang sangat dibutuhkan di DPR RI. Jangan sampai karena kebutuhan mengisi satu jabatan, pemerintah justru kehilangan kekuatan strategis dalam menjaga stabilitas politik di parlemen, apalagi kita ketahui bersama bahwa Pak Dasco masih memiliki PR banyak yang belum terselesaikan di DPR, salah satunya adalah janji beliau terkait Undang-Undang Perampasan aset," lanjut Alexander.
DPP GPM berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung secara konstitusional, demokratis, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Presiden Prabowo diharapkan memilih figur yang mampu memperkuat jalannya pemerintahan, sementara Sufmi Dasco Ahmad tetap menjalankan peran strategisnya di lembaga legislatif.
"Pada akhirnya, yang harus menjadi prioritas bukan sekadar pembagian posisi politik, melainkan bagaimana pemerintahan Prabowo dapat bekerja secara efektif, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan sampai akhir masa jabatan 2029," tutup Alexander.
