Popular Posts

Kategori

Follow by Email

thumbnail

Diposting oleh On 9:20:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof DR Jimly Asshiddiqie mengatakan, bahwa soal pilihan politik dan kekaguman ke sosok calon pemimpin bangsa merupakan hak setiap masyarakat.

Jimly menyampaikan bahwa tidak bisa setiap aspirasi, keinginan untuk memilih siapa, partai politik apa, disamakan ke semua masyarakat Indonesia karena merupakan bagian dari hak warga untuk mendapatkan akses kebebasan demokrasinya.


“Kondisi sekarang (reformasi) kan beda dengan dulu waktu Orde Baru. Sekarang semua bebas. Mau pilih siapa, partai politik mana, calon yang mana, iklim demokrasinya sudah bagus,” ucap Jimly, di Jakarta, Kamis (14/3/2019), pada diskusi media Dialektika ICMI bertema Antisipasi Golput dalam Pemilu 2019.

Oleh sebab itu, kebaikan demokrasi yang dicapai sekarang patut didukung semua masyarakat untuk tidak bersikap pasif alias menjadi ‘golongan putih’ (golput) pada pemilihan umum (pemilu) 2019.

“Ayo memilih pada pemilu 2019. Soal pilihan itu urusan pribadi. Yang paling penting jangan sampai golput pada pemilu 2019,” ujar Jimly.



Jimly menyampaikan, semua komponen bangsa seharusnya terus menyerukan dengan tidak bosan kepada masyarakat agar tidak golput pada pesta demokrasi lima tahunan maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menurut Jimly, mengajak semua masyarakat agar tidak golput pada pemilu 2019 merupakan bentuk integritas moral anak bangsa.

“Kalau membiarkan terjadinya golput di pemilu, itu kan sama saja membiarkan bangsa Indonesia cepat rusak, hancur, dan mengajak masyarakat ke kebodohan,” kata Jimly.

Jimly mengimbau, kepada seluruh umat beragama di Indonesia, khususnya umat Islam, dengan memilih pada pemilu 2019 akan ikut menentukan munculnya pemimpin yang bertakwa, bertanggung jawab, cinta kepada masyarakat dan negaranya serta mengayomi.

Sebaliknya, Jimly menuturkan, jika masyarakat bersikap golput maka akan memberikan ruang kesempatan lahirnya orang-orang yang tidak baik atau jahat untuk mengelola negara.

Sedangkan Ketua Koordinator Politik Dalam Negeri ICMI M Qodari yang juga turut jadi pembicara diskusi menyampaikan, bersikap golput dalam politik pemilu memang bukan larangan.

Kendati demikian, ucap Qodari, tindakan tersebut akan membuat catatan buruk terhadap demokrasi Indonesia di pandangan negara-negara internasional sebab rendahnya angka partisipasi pemilih pemilu 2019.

“Kalau dilarang sama saja menganggap bahwa golput selama ini diatur kan. Tapi sebaiknya terus dianjurkan saja untuk berpartisipasi aktif pada pemilu,” ungkap Qodari.

Qodari mengatakan, potensi golput pada pemilu selalu ada sebab masih banyak masyarakat yang merasa bahwa sosok calon pemimpin belum bisa memenuhi aspirasinya.

“Jadi diperlukan penyampaian informasi yang masif ke masyarakat tentang siapa saja kandidatnya, visi misinya, komitmennya, sehingga dapat meyakini masyarakat agar tidak golput,” ujar Qodari.

Pemilu 2019 bakal digelar 17 April mendatang. Pemilu tahun ini berbeda dari sebelumnya sebab secara serentak memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota serta DPD RI (ril)