Popular Posts

Kategori

Follow by Email

thumbnail

Diposting oleh On 2:09:00 AM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Kebakaran kembali melanda permukiman padat penduduk di Jembatasan Besi, kali ini terjadi di wilayah RT.006, 007, 009/RW.03, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Sabtu (21/4/2018).

Informasi yang diterima Redaksi, akibat kebakaran tersebut sebanyak 40 Rumah penduduk hangus dilalap sijago merah meliputi wilayah RT.06 : 70 KK, RT.09 : 60 KK, RT.07 : 35 KK dengan Jumlah 165 KK dari 660 Jiwa.

Hingga berita ini diturunkan, 30 Unit Ran DPK tim pemadam Dinas Kebakaran Jakarta Barat dikerahkan, namun belum diketahui pasti akibat dari kebakaran yang terjadi sekitar pukul 18.45 WIB tersebut dan kini masih ditelusuri.

thumbnail

Diposting oleh On 4:59:00 PM

Pewarta-Tambora.com, Jakarta. Matahari yang saat itu menyengat diatas kepala. Tiba-tiba sebuah mobil Toyota Avanza dengan No.Pol.B 1208 POK yang di kemudikan oleh seorang kakek terbang dari arah permata kota melewati pembatas jalan dan masuk taman yang ada di bawah Fly Over, Jumat (20/4/2018).

Pengemudi, Sutarman (67) seorang kakek warga kelapa gading saat di konfirmasi oleh tim Pewarta Tambora mengaku bahwa dia sedang tidak fit, kasus ini selanjutnya di tangani oleh Satlantas Tambora yang langsung mengevakuasi supir dan menghubungi mobil derek.

Pantauan tim Pewarta Tambora, imbas dari kejadian tersebut, sepanjang jalan Pangeran Tubagus Angke baik dari arah Jembatan 2 menuju Kota dan sebaliknya terlihat macet total.

"Kecelakaan Sport menabrak pembatas di kolong Flay Over, lalin tersendat masih penanganan Polri," ungkap tim Pewarta. Situasi arus lalu lintas di dua arah sepanjang jalan Pangeran TB. Angke macet total

Hingga berita ini disusun, satlantas Tambora tengah menangani kecelakaan tersebut, guna mengetahui penyebab kejadian tersebut. (yus)

thumbnail

Diposting oleh On 11:30:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Kasi Kesra Kelurahan Angke, Mohammad Thamrin buka suara terkait beredarnya pemberitaan tentang dugaan adanya praktek pungutan liar (Pungli) kepada warga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Ia membantah terlibat dalam dugaan pungli tersebut.

“Itu bukan saya, bukan saya yang nyerahin kupon ZIS, bukan saya yang nyerahin berkas, karena itu ada timnya sendiri, namanya E-Waroeng,” kata M.Thamrin seperti dikutip Warta Kota, Kamis (5/4/2018).

Dikatakannya, bahwa dirinya hanya bertanggung jawab melakukan monitoring atau pengawasan penyaluran Bantuan Pangan Non tunai oleh agen dan E-Waroeng. “Awalnya data memang saya yang mengkoordinir, karena Kesra urusannya dengan data bukan penyaluran. Setelah prosesnya, baru kemudian penyaluran oleh E-Waroenglah yang bertanggung jawab,” imbuhnya.

Lebih jauh, Kasi Kesra M.Thamrin menyampaikan, dari data awal sebanyak 940 warga Kelurahan Angke yang mendapat bantuan PKH dan BPNT, kemudian penyesuaian hingga tersisa 835 orang warga. “PKH (Program Keluarga Harapan) itu mereka hanya dapat uang tunai. Ada yang dapat PKH dapat BPNT dan ada juga yang dapat PKH tidak dapat BPNT,” terangnya.

Selama ini, ia mengaku tidak mengetahui besaran uang ZIS yang dipungut E-Waroeng kepada warga penerima BPNT. Selain itu, menurutnya tidak ada warga yang menyampaikan keluhan secara langsung kepada dirinya mengenai proses penyaluran BPNT.

“Januari itu ada ZIS, Februari itu ada ZIS karena ada tumpangan. Kemarin (Maret) ada uang Plastik. Saya enggak tahu ZIS-nya berapa karena bukan saya yang menginstruksikan,” jelasnya.

M.Thamrin merasa pemberitaan yang beredar merupakan sebuah bentuk upaya pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik yang membuahkan trauma bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.

“Berita tersebut adalah ‘presure’ yang cukup bagus. Istri saya juga ikut stres, anda tahu nggak bagaimana ‘presure’ ke keluarga saya, anak saya masih kuliah, belum lagi keluarga saya yang di Kalibata, mereka tahu. Abang saya, kakak perempuan saya, kakak ipar saya. Masa adek gue duit Cuma 7 ribu aja udah gelap,” ungkapnya.

Kasi Kesra Kelurahan Angke itu sudah menunjuk seorang pengacara untuk membela dirinya dari kabar, pemberitaan dan tudingan yang diarahkan kepadanya.

“Nanti kalau ada apa pun yang berkenan dengan pernyataan saya dan sebagainya, sama pengacara saya saja. Namanya Rasyid Ridho, dia masih di Pekanbaru,” bebernya.

Ia meminta pihak-pihak tertentu supaya tidak menganggap remeh dirinya yang terlihat seperti orang  biasa.

“Saya di depan kan orang biasa. Tapi mas nggak tahu kan dibelakang saya ada siapa. Nggak tahu kan? Makanya jangan melihat orang, menyepelekan dari satu hal yang kayak gitu. Ada dibelakang saya banayk orang kuat yang siap membantu saya. Tanpa saya minta pun mereka sudah bergerak sendiri, karena mereka tahu kualitas saya seperti apa,” pungkas M.Thamrin. (hamdi/Wk)

thumbnail

Diposting oleh On 12:56:00 AM

Pewarta-Tambora.com, JAKARTA - Beredarnya informasi yang berkembang tentang dugaan adanya praktek pungutan sebesar Rp.7.000 kepada warga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,  mendapat perhatian khusus Ketua Umum Pewarta Warga Indonesia (PPWI ) Nasional Wilson Lalengke, S.Pd, MSc, MA.

Dikatakan Wilson, bahwa Presiden Joko Widodo menegaskan pemberian BPNT tidak dipungut biaya. Pemberian bantuan berupa beras dan telur ini diberikan langsung pemerintah pusat melalui Kemensos melalui sejumlah bank dan didistribusikan kepada warga.

“Jika di lapangan terjadi pungli dalam penyaluran BPNT, perlu diusut dan ditertibkan,” tegas Wilson Lalengke yang juga adalah Anggota Ikatan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI, saat ditemui Wartawan dikantor Sekretariat PPWI Nasional, Kamis malam (5/4/2018).

Dikatakan Wilson, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan perlu kontrol sosial dari masyarakat. Warga proaktif menyampaikan informasi dan mempertanyakan segala sesuatu yang menurut mereka tidak sesuai dengan kebijakan dari pusat.

Lebih jauh Wilson yang juga lulusan dari 3 Universitas terbaik Eropa itu menyampaikan, perlunya pengawasan terhadap setiap pelaksana lapangan, antara lain pihak suplier bahan pangan yang diberi konsensi dalam program BPNT, pihak staf kelurahan yang biasanya dilaksanakan oleh bagian Kesra, dan petugas distribusi lainnya, oleh pemerintah pusat harus diperketat.

"Perlu disusun mekanisme kerja yang baik, namun sederhana dan mudah, tidak berbiaya tinggi dan transparan dalam penyaluran bantuan seperti program BPNT," terang Wilson yang sudah melatih ribuan warga TNI, Polri, Mahasiswa, Guru, dan elemen masyarakat lainnya di bidang jurnalistik.

Wilson juga berharap agar staf pelaksana lapangan harus benar-benar menyadari bahwa sebagai pelayan rakyat, mereka dituntut memiliki integritas dan moralitas yang tinggi penuh keikhlasan dan hati bersih dalam menjalankan tugasnya.

"Pikiran, sikap, dan perilaku koruptif sudah mesti ditinggalkan. Budaya semacam itu tidak akan memberi sumbangsih apapun dalam peningkatan kehidupan keluarga si pegawai atau petugas lapangan," pungkas Wilson mengakhiri. (Sutisna/Tim)

thumbnail

Diposting oleh On 10:34:00 AM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA – Beredarnya informasi yang berkembang tentang dugaan adanya praktek pungutan sebesar Rp.7.000 kepada warga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Angke mendapati perhatian khusus bagi Menteri Sosial Idrus Marham.

Menteri Sosial Idrus Marham geram ketika disinggung ada dugaan kuat maraknya praktik pungutan liar (Pungli) di kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, saat adanya pembagian bantuan pangan non-tunai (BPNT) bagi warga miskin.


Informasi yang berkembang, warga diminta uang sebesar Rp.7.000 untuk mendapatkan bantuan pangan non tunai. Pungli BPNT duga kuat dilakukan pejabat di Kelurahan Angke, digunakan untuk pembayaran zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) sebesar Rp.5.000 dan plastik Rp.2.000.
“Apapun alasannya tidak bisa BPNT diminta pungutan, apalagi beralasan buat bayar plastik. Plastik di Minimarket saja dipermasalahkan dan sekarang bantuan kami. Itu baru masalah. Plastik harga Rp.2.000 itu plastik apaan,” ujarnya sebagaimana dilansir wartakotalive.com, Selasa (3/4/2018).


Idrus mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mengusut tuntas kasus pungli tersebut. “Oknum-oknum yang lakukan pungli sesegera mungkin ditindak. Bila perlu dipecat,” kata Idrus.
Sebagaimana dilansir sindonews.com, Minggu (1/4/2018), warga angke mengeluhkan dengan adanya para oknum yang memungut biaya sebesar Rp.7.000 untuk sekali pengambilan barang sembako. “Setiap pengambilan barang kami diminta Rp.7.000,” kata Yasmin.
Kartu debit di gesek sebagai langkah awal. Barulah lima hari setelahnya dia mengambil 7 kilogram beras dan setengah kilogram telur di tempat itu. “Nah disitu saya diminta membawa uang Rp7.000. Rp5.000 untuk biaya plastik, dan Rp2.000 untuk zakat,” tambah Yasmin.
Ditempat terpisah, Lurah Angke M.Dirhamsyah mengakui adanya pungutan yang diterima warga saat mengambil BPNT. Ia pun menegaskan bahwa dirinya telah menegur pegawai terkait supaya tidak meminta pungutan kepada warga, apapun alasannya.
Sementara itu saat disinggung mengenai data, Dirhamsyah mengaku hingga saat ini dirinya belum memperoleh data jumlah penerima BPNT. Begitupun mengenai data penerimaan barang, pihaknya mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
“Tapi dibandingkan dengan kelurahan lain, jumlah barang yang diterima di Kelurahan Angke jauh lebih sedikit. Belum lagi disini banyak warga yang dipaksa untuk mentapping (Kartu) uda kali. Sementara dia baru terima sekali,” ungkapnya.


Pungutan Rp.7.000 Berdasarkan Kesapakatan Warga.
Sebelumnya, Kasi Kesra Kelurahan Angke, Muhammad Thamrin menjelaskan pungutan uang Rp.7.000 yang dikeluhkan masyarakat merupakan untuk pembayaran zakat.“Zakat Rp.5.000 dan biaya plastik Rp.2.000. Semuanya sudah disetujui sama warga kok,” kata Thamrin, seperti dilansir sindonews.com, Senin (2/4/2018).
Dikatakannya, bulan lalu saja saya serahkan uang Rp.11 juta lebih untuk zakat,” kata Thamrin. Sementara mengenai nilai barang yang berbeda dengan tempat lain, menurut Thamrin, kebijakan itu diberikan tergantung dari i-warung. “Karena yang diperhatikan harus mengenai kualitas dan kuantitas barang. Bisa membeli di warung atau supermarket,” ucapnya. (**tim)

thumbnail

Diposting oleh On 11:41:00 AM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Kebakaran yang melanda pemukiman padat di Jalan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, Minggu (1/3/2018) sekira pukul 21.30 WIB. Diduga berasal dari rumah usaha Konveksi.


Menurut saksi, api berasal dari rumah milik saudara Aket, ketika saksi sedang duduk di depan Masjid Jami Nurul Fitri yang berhadapan dengan rumah milik saudara Aket, tiba-tiba karyawan saudara Aket berteriak di dalam rumahnya ada api yang membesar di bagian ruangan bawah, lalu saksi mengambil air untuk berusaha memadamkan api.

Namun, sambung saksi, api tetap membesar dan membakar rumah di sampingnya yang dipakai untuk sablon dan api tetap membesar membakar sekitar 15 rumah tinggal pemukiman padat di Rt 01 Rw 06, api merambat ke wilayah Rt 01 Rw 09 Kel. Jembatan Besi Kec.Tambora, api dapat di pedamkan oleh warga dan DPK pimpinan Rompis kuat DPK 20 Unit pd pkl. 03.00 wib. 

"Diduga api berasal dari rumah berlantai 2 milik warga bernama Aket yang dipergunakan untuk usaha konveksi," kata Kasubag Humas Polrestro Jakarta Barat Kompol Purnomo dalam keterangannya, Minggu (1/4).

Sementara, data yang didapat hari Senin (2/3/2018), akibat dari kebakaran di Jembatan Besi tersebut, menimbulkan 7 orang luka, serta menghanguskan 58 rumah, dengan jumlah jiwa diperkirakan mencapai 134 jiwa dari 37 Kartu Keluarga.

Hingga berita ini diturunkan, tampak Camat Tambora Djaharuddin bersama unsur tiga pilar tengah melakukan pengecekan dan memimpin giat tanggap kebakaran, sedangkan untuk pengungsian kanotr kelurahan dan tenda yang telah disediakan di Jalan. Kalianyar 1 RT.14/06. (lth-in/red)

thumbnail

Diposting oleh On 2:46:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Warga Kelurahan Tanah Sereal tepatnya di wilayah Jalan Tapip II RT.06/14, digegerkan oleh seorang petugas kebersihan RW setempat terkait penemuan seorang bayi di Gerobak Sampah.

Diketahui, bayi perempuan berusia 3 hari itu ditemukan masih bernyawa saat ditemukan oleh seorang petugas kebersihan RW setempat yakni Darmadji

Menurut keterangannya, sekira pukul 08.00 Wib, dirinya sedang mengumpulkan sampah melihat plastik besar yang waktu dipegang isi plastik itu ada suara tangis bayi.

“Saya langsung buka plastiknya. Astaghfirullah, ternyata bayi perempuan masih hidup. Saya pindahkan saja lalu saya lapor ke kantor polisi,” tutur Darmaji.

Lurah Tanah Sereal Suharti membenarkan, bayi ditemukan dalam gerobak sampah, oleh petugas kebersihan Darmaji sekitar Pukul 08.00 WIB. Saat itu, bayi dibalut dengan kantong plastik layaknya sampah.

“Kondisi bayi masih hidup. Bayi ditemukan di kantong plastik kresek yang ada di dalam gerobak sampah,” kata Suharti, Kamis (29/3/2018).

Lanjut Suharti, saat ditemukan bayi itu dalam kondisi lemah. Ari-ari juga masih menempel di tubuh sang bayi.

“Ari-arinya masih menempel. Darmaji tidak tahu, kalau palstik itu isinya bayi. Tangisan bayi dikiranya hanya seekor kucing. Saat dicek isinya bayi,” terang Suharti.

Suharti mengatakan, pihaknya langsung membawa bayi tersebut Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Aries, untuk menjalani perawatan. Suharti yakin, bayi tersebut saat ini dalam kondisi sangat baik.

Kapolsek Tambora, Kompol Slamet R, SH,MM mengatakan bayi tersebut masih lemah dititipkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bidan Aris di wilaysh Tanah Sereal, Jakarta Barat. “Bayi diperkirakan berusia tiga hari itu perlu perawatan,” katanya.

Di Bidan Aris, banyak yang mau mengadopsi bayi tersebut, tapi belum boleh dulu oleh kapolsek karena belum sehat betul.”Kalau ada yang berminat kita tampung saja, “ujar kapolsek.

Hingga berita ini diterbitkan, Polsek Tambora masih melakukan penyelidikan untuk menangkap siapa orang yang tega membuang bayi yang ari-arinya masih menempel itu. (rls/her-in/red)

thumbnail

Diposting oleh On 5:16:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DKI Jakarta, tengah mengungkap kasus produksi makanan kedaluwarsa di Jalan Kalianyar I, No.16 – 17, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, Selasa (20/3/2018). Sore.

Diketahui, produksi pemalsuan label makanan kedaluwarsa yang dijalani oleh sebuah perusahaan inisal PT.PRS ini telah meraup kuntungan mencapai 3 – 6 Milyar.

“Kasus ini kasus merupakan perbuatan curang yang dimana perusahaan bersangkutan, inisial PT.PRS produksikan makanan kedaluwarsa itu sejak tahun 2014 silam, baik Jakarta, Papua, Medan, hingga Jabodetabek dan sekitarnya. Sementara kami selidiki omzet capai Rp. 3 – 6 Milyar,” ungkap Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengke Hariyadi dilokasi.


Dijelaskannya, dalam pengungkapan kasus tersebut, ditemukan 90.080Pcs yang telah disita dari tiga lokasi berbeda, diantaranya disebuah gudang di Jalan Kalianyar 1 No.16-17, Tambora, kemudian disebuah gudang di Pergudangan Angke Indah Blok C-6, Cengkareng, Jakarta Barat, dan juga dikantor Pusat Perusaahaan PT.PRS yakni di Hayam Wuruk, Jakarta Pusat.

Hingga berita ini dilansir, Pelaku pertama, adalah RH (36) yang sebagai Direktur PT PRS, dan DG (27) Kepala gudang di Cengkareng, dan AH (AA) yang sebagai Kepala gudang di Tambora. Di Tambora ini, engga ada izin bangunan untuk dijadikan gudang.

“Di gedung berlantai lima ini lah tempat dimana makanan-makanan berbagai merk baik itu dari Amerika dan Australia yang kedaluwarsa, label masa berlakunya diganti dengan label berlaku yang baru," ungkapnya Hengki, kala didampingi Kepala BPOM DKI Jakarta, Sukriadi Darm (ntr/lth-in/red)


thumbnail

Diposting oleh On 9:30:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Gudang penyimpanan makanan kedaluwarsa digerebek Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Polisi mengamankan ribuan produk makanan kedaluwarsa dan menahan kepala gudang.

Gudang berlantai empat yang berada di kawasan Kalianyar I, No.16-17, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat itulah tempat menyimpan puluhan jenis produk makanan yang telah kaduluarsa disimpan.

Tak hanya menyimpan, produk-produk makanan berbagai jenis tersebut juga dikemas ulang dengan kode masa kedaluwarsanya menjadi baru. Hal itu terungkap ditemukannya peralatan mesin expired date atau alat yang biasa digunakan untuk membuat kode yang menunjukkan masa kedaluwarsa yang tercantum pada sebuah kemasan.


"Kami mengamankan satu orang dengan inisial AA sebagai kepala gudang," ucap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Edi Suranta Sitepu kepada wartawan di Mapolres Jakarta Barat, Jalan Letjen S. Parman, Senin (19/3).

Selain mengamankan Kepala Gudang berinisial AA, polisi juga meminta keterangan beberapa pegawai sebagai saksi. Polisi pun menyita barang bukti berupa cairan kimia M3 untuk menghapus masa kadaluarsa, alat sablon dan berbagai merk makanan yang telah melewati batas masa konsumsi.

Hingga berita ini dilansir pelaku diancam dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 143 juncto Pasal 99 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (ntr-in/red)

thumbnail

Diposting oleh On 9:08:00 PM


PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat, terus tidak henti untuk memerangi bahaya narkoba, baru-baru ini Satnarkoba Polres Metro Jakarta barat melakukan penggeledahan di kampung boncos lapangan bulu Tangkis, Jalan Kiapang Rt.06/03 Kel.Kota Bambu Selatan, palmerah, Jakarta Barat, Rabu sore (7/2/18).

Penggeledahan yang dipimpin oleh Kasat Narkoba AKBP Suhermanto, berhasil mengamankan pelaku 9 orang berikut barang bukti antara lain 64 gram sabu, uang sebesar Rp 142.000, 7 unit HP, 7 unit Korek, bong dan beberapa senjata tajam.

Kapolres Jakarta Barat, Komisaris Besar Hengki Haryadi menyatakan, bahwa kampung Bocos di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Palmerah Jakarta Barat sebagai kampung Narkoba.

“Di wilayah Jakarta Barat yang kami analisis ada beberapa kampung narkoba. Salah satunya Kampung Boncos,” ungkap Hengki.

Keberhasilan ini, kata Kapolres, tak lepas dari perubahan strateginya dalam memberantas narkoba. “Jaringan kami tangkap diluar. Kami tusuk di dalam,” tuturnya.

Ke depan, dirinya akan mengundang seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) untuk mencari solusi sebagai upaya preventif. “Kami membutuhkan peran serta masyarakat di sini (Kampung Boncos),” pungkasnya. (rls/yus-in/red)

thumbnail

Diposting oleh On 8:32:00 PM


PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Sebuah truk kontainer yang ditumpangi Ahmad Arifin (27), telah menyenggol kendaraan bermotor Mio G125 yang dikendarai Tan Jie Hwa (35) tepatnya di seputaran jalan Latumenten (Depan Pospol Jembatan Besi), Tambora, Jakarta Barat, Kamis (8/2/2018) sekira pukul 11.00 WIB.

Menurut saksi mata yang tidak mau disebutkan namanya kepada media ini, mengatakan, supir tidak melihat jika ada sebuah motor Mio disampingnya, alhasil kendaraan Motor Mio dengan Nopol B 4135 BKS tersebut tersungkur ke badan jalan.

Atas insiden tersebut seorang supir truk kontainer dengan nopol B 9205 UYT yang dikendarai Ahmad Arifin terpaksa harus berurusan dengan pihak yang berwajib, guna dimintai keterangan.

Hingga berita ini disusun, sekira pukul 13.00 WIB, warga Jelambar, Jakarta Barat, Tan Jie Hwa (35) mengalami luka patah pada kaki kiri dan dibawa menuju RS.Sumber Waras, guna mendapatkan pertolongan. (yus-in/red)

thumbnail

Diposting oleh On 9:00:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Akhirnya pelaku pencurian motor milik temannya sendiri dengan dalih minta antar dan menghilangkan kunci motornya, kini telah dibekuk Unit Reskrim Pimpinan AKP Erick Ekananta Sitepu,SIK di kediamannya di jalan Sawah Lio II, jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat.

Mungkin ini yang disebut kebaikan dibalas dengan air tuba, hal ini dialami korban S (24). Pasalnya setelah berbuat baik kepada pelaku JA, namun kebaikannya dibales dengan cara mencuri motor milik S.

Bermula saat JA alias Jay bin ME mendatangi toko milik korban yang bermaksud meminta tolong untuk diantarkan ke Hotel Orange, dengan dalih menjemput adiknya yang sudah lama hilang.

Hal itu diungkap oleh Kapolsek Tambora, Kompol H.Slamet Riyadi saat menerangkan kronologis kejadian hilangnya motor pada Jumat (26/2/2018) lalu.

"Karena ada hubungan pertemanan, korban pun bersedia menolongnya dengan diantar keponakan korban dengan menggunakan motor miliknya," terang Kapolsek Tambora Kompol H.Slamet Riyadi. Senin (5/2/2018).

Dikatakan Kapolsek, pada saat ditengah-tengah perjalanan, dengan adanya kesempatan pelaku mengambil kunci motor tanpa sepengetahuan korban dengan alasan kunci motornya jatuh.

Lanjut Kapolsek, setelah mengantarkan pelaku, korbanpun memarkirkan sepeda motor miliknya di rumah, namun saat ingin kembali menggunakan motornya ternyata sudah hilang.

Merasa curiga, beber Kapolsek, akhirnya korban mencoba menghubungi pelaku, namun Hp pelaku tidak aktif. Atas kejadian ini korban pun melaporkan kepada Polsek Tambora. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan sejumlah saksi, maka pelaku kami bekuk di kediamannya.

Sementara, Kanit Reskrim AKP Erick mengatakan, pada pengakuan JA bahwa sepeda motornya telah dijual ke penadah di sekitaran Tanah Sereal dengan harga 800 ribu rupiah.

"Pelaku ini mengakui sudah tiga kali mencuri dengan modus yang sama. Saat ini pelaku kami amankan bersama barang bukti sepeda motor korban, beserta surat-surat motor, pelaku dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan," beber AKP Erick. (hms-in/red).

thumbnail

Diposting oleh On 10:41:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Sebuah mobil jenis Toyota Kijang Rover Nopol B 2673 JB yang ditumpangi Warcim (50) warga Kampung Jawa Kebun Sayur, Kelurahan Keagungan, Jakarta Barat, terperosok ke kali Angke di Jalan P.Tb.Angke, Kampung Gusti, Jakarta Barat, Sabtu (3/2/2018) sekira pukul 11.30.

Pantauan tim Media Pewarta, atas insiden tersebut mengakibatkan jalan dari pesing mengarah ke kota macet total, dalam insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Hingga berita ini disusun, kejadian tersebut ditangani oleh Satlantas Tanjung Duren, yang kemudian mobil dibawa menuju Daan Mogot, Jakarta Barat.

thumbnail

Diposting oleh On 12:20:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Kepolisian Subnit Narkoba Polsek Tambora, Pimpinan Panit Iptu Subartoyo, berhasil mengamankan pengemudi ojek online yang kedapatan menyimpan barang haram berupa 1 paket plastik klip diduga shabu seberat 3,18 gram.

"Hal ini dilakukan menindaklanjuti perintah Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Hengki Haryadi dalam upaya prefentif serta represif terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Jakarta Barat," ujar Panit Iptu Subartoyo.

Hal senda disampaikan oleh Kapolsek Tambora, Kompol H.Slamet Riyadi, bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan Keutamaan Dalam No.33A RT.13/01 Kel.Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu (31/1/2018) sekira pukul 14.30 WIB.

Diketahui pria tersebut bernama Handojo Darmawan (Jimmy) Lahir Jakarta 3 Juni 1962, Budha, SD, Ojek, Jl.Dwiwarna II Gg.1 No.25 RT.08/10 Kel.Kalianyar, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat.

"Dari pria tersebut diamankan berikut barang bukti 1 paket plastik klip diduga shabu seberat 3,18 gram, yang dimasukkan kedalam bungkus rokok, sesaat setelah melakukan transaksi di Krukut Taman Sari, Jakbar," ujar Kapolsek.

Atas kejadian itu, pengemudi ojek online kemudian diamankan ke Polsek Tambora, pelaku dapat dikenai Pasal 112 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dapat dituntut minimal 4 Tahun Penjara (lth-in/red)

thumbnail

Diposting oleh On 1:23:00 PM

Lurah Pekojan Tri Prasetyo Utomo tengah melakukan pendataan Becak sesuai kebijakan pemprov DKI
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan memperbolehkan becak beroperasi di Jakarta, telah menarik perhatian sejumlah pegiat media sosial, ragam pro dan kontra pun menjadi perbicangan.

Hal ini pun menjadi perbincangan bagi kalangan elit politik, terutama berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum hanya mengatur becak di Jakarta. Beberapa pekan lalu, masyarakat di hebohkan dengan kehadiran puluhan Becak di kolong Flayover Bandengan Utara III, Kelurahan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat.

Namun, di balik keinginan Anies itu tersimpang sejarah panjang perjalanan becak di Jakarta. Berikut sejarah perjalanan becak di Jakarta hingga akhirnya mulai dilarang beroperasi

Berikut Perjalanan Becak di Jakarta Tahun 1936:
Becak mulai beroperasi di Jakarta tujuh tahun kemudian jumlah becak sudah mencapai 3.900 unit.

1951:
Jumlah becak di Jakarta tercatat 25.000 yang dikemudikan oleh 75.000 orang dalam tiga shift.

1967:
Saat DPRD-GR Jakarta mengesahkan perda tentang pola dasar dan rencana induk Jakarta 1965-1985, yang antara lain tidak mengakui becak sebagai kendaraan angkutan umum.

1970:
Gubernur DKI Ali Sadikin, mengeluarkan instruksi melarang memproduksi dan memasukkan becak ke Jakarta, termasuk rayonisasi becak. Tahun tersebut jumlah becak diperkirakan 150.000 becak, yang dikemudikan 300.000 orang dalam dua shift. Tahun berikutnya Pemda menetapkan sejumlah jalan protokol dan jalan lintas ekonomi tidak boleh dilewati becak.

1972:
DPRD DKI mengesahkan Perda no. 4/1972, menetapkan becak, sama dengan opelet, bukan jenis kendaraan yang layak untuk Jakarta. Saat itu becak berkurang dari 160.000 menjadi 38.000.

1988:
Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto dalam instruksi No 201/1988, memerintahkan para pejabat di lima wilayah kota untuk melakukan penyuluhan terhadap pera pengusaha dan pengemudi becak dalam rangka penertiban becak di jalan sampai penghapusan seluruh becak dari Jakarta. Saat itu becak tercatat 22.856 becak.

1990:
Pemda DKI memutuskan becak harus hilang dari Jakarta, Kesabaran selama 20 tahun untuk membiarkan becak tetap ada di jalanan dianggap sudah cukup sebagai tenggang rasa dari Pemda DKI.

Awal tahun 1990 becak yang masih tersisa di Jakarta, tercatat berjumlah sekitar 6.289 becak. Becak dilarang beroperasi di Ibu Kota sejak April 1990, ditetapkan melalui Perda No 11/1988.

24 Juni 1998:
Gubernur DKI Sutiyoso menyatakan, Selama masa krisis ekonomi, angkutan umum yang disebut becak dibolehkan beroperasi di Ibu Kota. Bila situasi dan kondisi ekonomi sudah pulih kembali, maka larangan becak beroperasi di kawasan hukum Ibu Kota diberlakukan lagi.

25 Juni 1998:
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menginstruksikan kepada Wali Kota se-DKI Jakarta agar membina kehadiran becak selama resesi ekonomi, dengan cara memberi tempat operasi, supaya tidak mengganggu ketertiban umum. Lokasi beroperasinya becak, kata Sutiyoso, hanyalah di jalan-jalan lingkungan yang tidak dijangkau oleh kendaraan bermotor, dan roda empat.

29 Juni 1998:
Izin lisan yang diberikan Gubernur Sutiyoso yang membolehkan beroperasinya angkutan umum becak di Jakarta, ditarik kembali. Dengan demikian, becak dilarang beroperasi di wilayah hukum DKI Jakarta.

Meski usia izin lisan itu hanya sempat berlaku tujuh hari, namun jumlah becak yang masuk ke Jakarta sudah mencapai sekitar 1.500 buah.

10 Maret 1999:
Sedikitnya 800 pengayuh becak dengan mengendarai 400 becak mendatangi Balaikota DKI Jakarta. Mereka yang berada di sana sejak pagi ingin bertemu Gubernur Sutiyoso untuk menyampaikan tuntutan agar becak diperbolehkan beroperasi di wilayah permukiman dan jalan nonprotokol Ibu Kota. Di samping itu, mereka juga meminta Pasal 18 Peraturan Daerah (Perda) No 18/1998 tentang pelarangan becak di Jakarta diubah.

15 April 1999:
Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta menolak untuk mengubah Peraturan Daerah (Perda) DKI No 11/1988 tentang pelarangan becak beroperasi di Ibu Kota. Namun begitu, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso tetap menawarkan alih profesi para pengemudi becak tersebut melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

9 November 1999:
Sekitar 5.000 pengayuh becak, yang dipimpin Ketua Konsorsium Kemiskinan Kota, Wardah Hafidz berunjuk rasa ke Gedung DPRD DKI dan menuntut Perda No 11/1998 dicabut. Saat menerima perwakilan para pengayuh becak, Wakil Ketua DPRD DKI Tarmidi Suharjo menyatakan setuju untuk mencabut perda tersebut.

10 November 1999:
Becak tetap dilarang beroperasi di wilayah DKI Jakarta, sebab Peraturan Daerah (Perda) No 11/1998 masih berlaku. Pasal 18 Perda No 11/1998 melarang orang atau badan membuat, menjual, dan mengoperasikan becak di wilayah Ibu Kota tegas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

31 Januari 2000:
Ratusan pengayuh becak yang dimotori Konsorsium Kemiskinan Kota, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dipimpin Wardah Hafidz, berunjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Mereka masih mengajukan tuntutan lama, yaitu pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di Ibu Kota yang melarang becak beroperasi.

15 Februari 2000:
Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dinyatakan bersih dari becak sejak diadakan operasi mulai Desember tahun 1999. Dari 6.649 becak yang tercatat beroperasi di Jakarta, sekarang tinggal 3.519 yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.

"Pembersihan becak masih terus dijalankan terutama di beberapa kantung yang jadi konsentrasi angkutan tersebut," kata Kepala Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Pusat Pengendalian Ketegangan Sosial DKI, Raya Siahaan.

17 Februari 2000:
Sebanyak 139 koordinator pangkalan becak yang mewakili sekitar 5.000 tukang becak di wilayah DKI Jakarta (penggugat) melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Lembaga Studi dan Advokasi

Masyarakat (Elsam) menggugat Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (tergugat). Sutiyoso dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 11/1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah DKI Jakarta. Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

28 Februari 2000:
Koordinator Urban Poor Consortium (UPC) Wardah Hafidz bersama staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Daniel Panjaitan serta sebelas tukang becak, ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya.

Penangkapan tersebut menyusul aksi unjuk rasa yang mereka lakukan sejak pagi di Istana Merdeka, Jakarta. Namun demikian, polisi tidak menahan mereka. Setelah dimintai keterangan oleh aparat Polda Metro Jaya, Wardah dan kawan-kawan dipulangkan.

31 Juli 2000:
Ratusan tukang becak memekik kegirangan usai putusan sidang perkara gugatan tukang becak (penggugat) terhadap Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (tergugat) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Ketua Majelis Hakim Manis Soejono dalam putusannya menyatakan, penggugat dapat melaksanakan pekerjaan sebagai penarik becak di jalan-jalan permukiman dan pasar.

1 Agustus 2000:
Meskipun kalah melawan para pengayuh becak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gubernur DKI Sutiyoso terus merazia becak. Sutiyoso juga menolak memberikan ruang gerak atau tempat beroperasi bagi becak, sekalipun di kawasan terbatas.

6 November 2000:
Sekitar 400 warga yang menuntut penghapusan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban, melakukan unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Warga yang terdiri dari para pemulung, pedagang kaki lima, tukang becak, dan anggota keluarganya itu, berunjuk rasa dibawa oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Urban Poor Consortium (UPC) pimpinan Wardah Hafidz.

19 Juli 2001
Ribuan tukang becak, pedagang kaki lima, pengamen, dan pengemis, Kamis (19/7) siang melakukan unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta menuntut pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum.

13 Agustus 2001
Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta mengadakan operasi "penggarukan" becak secara serentak di lima wilayah DKI Jakarta.

2012-2017
Pemprov DKI Jakarta yang secara berturut-turut dipimpin Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Djarot Saiful Hidayat tetap mengikuti aturan yang berlaku dengan melarang becak beroperasi di Jakarta.

Jokowi yang beberapa tahun setelahnya terpilih menjadi presiden dikirimi surat oleh seorang tukang becak soal kekecawaan larangan becak beroperasi di Jakarta.

2018
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin kembali menghidupkan becak di Jakarta. Salah satu caranya dengan membuat rute khusus yang bisa dilalui moda transportasi tradisional itu.

thumbnail

Diposting oleh On 3:04:00 AM

Pewarta-Tambora.ComJakarta – Lurah Pekojan Tri Prasetyo Utomo bersama Camat Tambora Djaharuddin tengah meninjau lokasi ambruknya Gedung Aula SMPN 32 Pekojan yang berlokasi di Jalan Pejagalan Raya No.51 RT.5/4, Kel.Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Kamis, (21/12/2017) siang.

Camat Tambora, Djaharuddin mengatakan, Ambruknya Gedung Aula Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 32 Pekojan yang telah menimpa 3 korban tersebut merupakan salah satu bangunan cagar budaya.

“Bangunan SMPN 32 yang ambruk merupakan bangunan cagar budaya, di bangun sejak zaman penjajahan Belanda dan tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta,” Ujarnya.

Djaharuddin pun menyampaikan, ketiga korban saat ini berhasil di evakuasi dari reruntuhan bangunan oleh tim resque Sudin Penanggulangan Kebakaran Jakarta Barat. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit sumber waras dan tarakan.


Adapun ketiga Korban antara lain, Endang Suryana sebagai pelatih Pramuka, Syifa sebagai guru ekskul dan Syahruddin sebagai pengawas sekolah. Satu lagi yang masih syok bernama Heru dan dia adalah pegawai Tata Usaha (TU). Sebagian ada yang dibawa ke Puskesmas Kecamatan Tambora (Krendang).
Ditempat terpisah, sumber pewarta menyampaikan, adapun satu korban biasa disapa Yayan salah seorang Waka BPPKB Ranting Pekojan Kecamatan Tambora kini keadaannya sudah kembali pulih dan pulan kerumah.(Bdn-in/red)

thumbnail

Diposting oleh On 1:03:00 PM


Pewarta-Tambora.Com, Jakarta - Sebuah bangunan yang diduga sebagai tempat gudang kosmetik terbakar di jalan Bandengan I No.56, Kel.Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Senin (4/12/2017).

Dari informasi yang didapat, bangunan gudang kosmetik tersebit terbakar sekitar pukul 10.43 WIB, namun belum diketahui penyebab kebakaran gudang kosmetik tersebut.

Hingga berita ini disusun, tim pemadam kebakaran Jakarta Barat berhasil memadamkan kobaran api, dengan mengerahkan 20 unit mobil kebakaran, dan kini tengah melakukan pendinginan atas kebakaran tersebut.

"saat ini masih proses pendinginan, belum diketahui apakah ada korban jiwa aau tidak, pengerahan mobil sejauh ini 15 unit," ucapa Kasudin penaggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta bArat, Abdul Cholik. (rd-in/red)




thumbnail

Diposting oleh On 5:19:00 PM

Komunitas Bambu Runcing Surabaya (KBRS)
PEWARTA-TAMBORA.COM, Surabaya  - Masjid merupakan tempat ibadah bagi Umat Islam untuk melakukan Sholat dan diperuntukkan juga sebagai pusat kehidupan komunitas muslim melakukan kegiatan Perayaan Hari Besar, Diskusi, Kajian Agama, Ceramah, Belajar Al Qur'an, serta turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan.

Namun sangat disayangkan, Pembongkaran terhadap Masjid Assakinah yang berada tidak jauh dari Kantor Wali Kota Surabaya dan berada di area DPRD Kota Surabaya telah terjadi.

Anehnya lagi, Tidak ada Aparat Penegak Hukum maupun Pemerintah Republik Indonesia yang turun untuk menindak tegas Para Pelaku Pembongkaran.

Masjid Assakinah yang terletak di Komplek Balai Pemuda Surabaya Jalan Gubernur Suryo No.15 Surabaya, Hancur dan tinggal reruntuhan bangunan tersisa yang berdiri tegak.

Arek - Arek Suroboyo yang tergabung didalam Komunitas Bambu Runcing Surabaya sangat geram melihat Pembongkaran Masjid Assakinah, Pasalnya masjid tersebut tempat ibadah dan ditambah lagi belum jelas pemenang lelang serta siapa penanggung jawab dalam pembongkaran masjid itu.

Udin Sakera selaku Organisasi Comite (OC) KBRS mengatakan, Pembangunan tempat ibadah umat Islam, Khususnya Masjid harus berdiri sendiri, Karena rumah itu adalah untuk menghadap dan memuliakan Allah SWT.

“Kita akan terus sikapi hingga Masjid ini di bangun kembali, Jika tidak, Kita akan terus melawan,” Ucap Udin Sakeradengan lantang.

Komunitas Bambu Runcing Surabaya (KBRS) bersama kuasa hukumnya dengan tegas melaporkan Pemerintah Kota Surabaya dan Ketua DPRD Kota Surabaya sebagai pejabat Kota Surabaya ke Polda Jawa Timur dan Mabes Polri

KBRS menuding Walikota Surabaya dan Ketua DPRD Kota Surabaya telah mendukung atas pembongkaran Masjid Assakinah yang merupakan tempat ibadah Ummat Islam, Tak luput juga Kepala Dinas PU Cipta Karya pun ikut terseret di laporkan.

Sementara itu, Koordinator KBRS, Wawan Kemplo mengatakan, Pembongkaran Masjid Assakinah di lingkungan Komplek Balai Pemuda Surabaya yang juga merupakan salah satu Cagar Budaya Kota Surabaya dianggap tidak beretika dengan alasan akan dibangun Gedung Perkantoran Mewah.

“Pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Surabaya tidak ada titik temu dalam menyelesaikan Pembongkaran Masjid Assakinah, Padahal permintaan kita sebenarnya sederhana, Kembalikan saja Masjid seperti semula,” Ujarnya kepada awak media Gerbangnews.com, Minggu (26/11/2017).

Pembongkaran Masjid, Lanjut Wawan Kemplo, Seharusnya masjid baru dibangun dulu, Lalu masjid lama dibongkar. Bukannya masjid langsung di Bongkar, Kemudian dibangunkan lagi yang lebih besar.

"Kami sudah berusaha mencoba temui Walikota Surabaya, Namun pertemuan dengan Tri Rismaharini tidak kunjung terlaksana dan terkesan Walikota Terbaik ini menyepelekan, " Cetusnya.

Wawan Kemplo menambahkan, Masih belum jelas siapa yang bangun, Siapa yang bertanggung jawab, dan Siapa yang membongkar Masjid ini.


"Rencananya,Pembangunan Masjid Baru ditempatkan di lantai bawah Gedung DPRD yang akan dibangun 8 lantai dan Masjid tersebut terletak dibawah kantor mereka (DPRD), " Terangnya. (syam-in/red)

thumbnail

Diposting oleh On 2:19:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM - Tuban Jawa Timur l Pungutan Liar (Pungli) dan Premanisme yang mengatasnamakan Paguyuban marak terjadi di Terminal Bus Makam Sunan Bonang, di Jalan Panglima Sudirman, Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Hal ini dialami langsung oleh Penasehat dari Media Online Gerbangnews.com M.Machmud saat melakukan Ziarah ke Makam Sunan Bonang pada Minggu, (12/11/2017) saat bersama Rombongan Majelis Dzikir dengan menggunakan 4 buah Bus. 

Dikatakan M.Machmud, saat itu kami dari Majelis Dzikir tengah melakukan ziarah rutin ke Makam Sunan Bonang dengan menggunakan 4 Bus. Saat sampai di depan Makam Sunan Bonang, Saya langsung koordinasi di Pos Polisi untuk bisa menurunkan Penumpang karena kebanyakan para peziarah sudah tua dan Alhamdulillah Petugas Kepolisian mengizinkan.

"Kami semua masuk ke dalam Makam, Sedangkan Bus parkir di rumah makan Wahyu Utama 2 yang sudah kita pesan. Namun, Tidak lama kemudian Para Preman mendatangi Bus yang terparkir agar parkir di Terminal, " Tutur M.Machmud.

Karena takut dengan ancaman preman, lanjut M.Machmud, Ke 4 Bus mengikuti arahan dari Para Preman untuk masuk dan parkir didalam terminal.

Lebih jauh, M.Machmud mengatakan, sebelum keluar dari tempat ziarah, saya mendapatkan pesan singkat (SMS) dari nomor yang tidak dikenal yang berbunyi, 'Kalau untuk Peziarah harus parkir di Sentral Parkir dan harus naik becak pulang-pergi, Daripada ada masalah lebih baik naik becak aja ke Sentral Parkir'.

"Langsung kami semua naik becak menuju ke terminal, sesampainya di Terminal kami dihadang oleh puluhan orang yang mengatasnamakan Paguyuban, " Ungkap Penasehat Gerbangnews.com.

Masih menurut M.Machmud, Bus yang kami tumpangi di sandera oleh para preman didalam terminal. Jika ingin 4 Bus itu bisa keluar, Saya disuruh bayar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). "Melihat para peziarah sudah tua dan tidak berdaya, lantas saya bayar dan minta kwitansi, " Ujarnya.

Dengan adanya kejadian Pungutan Liar yang sangat meresahkan masyarakat hendak ziarah ke Makam Sunan Bonang, Dalam waktu dekat ini, Kami akan segera Lapor ke Mapolres Tuban.


"Kami berharap kepada Kepolisian Jawa Timur agar memberantas segala bentuk pungutan liar tanpa pandang bulu dan tebang pilih, supaya tercipta situasi Kamtibmas yang Kondusif," Pungkasnya mengakhiri.

Sumber : GerbangNews

thumbnail

Diposting oleh On 9:24:00 PM

Kapolrestra Tangerang AKBP Sabilul Alif S.Ik Tengah Olah TKP terkait pasangan yang diduga berbuat mesum di Cikupa di Rumah Kontrakan Milik Helmi di Kp. Kadu Rt. 07/03 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab Tangerang, Selasa (14/11/2017)
PEWARTA-TAMBORA.COM, Tangerang - Kapolresta Tangerang AKBP Sabilul Alif S.Ik tengah menindak lanjuti perkembangan pasca penggerebekan pasangan yang diduga berbuat mesum di Cikupa pada Jum'at (10/11/2017) lalu, sekira pukul 23.30 WIB. Dari hasil Visum terhadap keduanya terdapat luka-luka lebam bekas penganiayaan.

“mereka sangat trauma dengan kejadian ini, mereka menyampaikan  terimakasih kepada pihak Kepolisian yang menangani permasalahan ini.” Ungkap AKBP Sabilul Alif S.Ik di Kp. Kadu Rt. 07/03 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab Tangerang. Selasa (14/11/2017) sekira pukul 13.10 di TKP Kontrakan milik Helmi.

Menurut pengakuan yang bersangkutan, keduanya tidak berbuat mesum, karena dalam waktu dekat ini  mereka mau menikah. “nntuk motif lain masih belum ditemukan,” Ujarnya.

Dikatakan AKBP Sabilul, hal ini menjadi pembelajaran hukum, karena wanita yang berasal dari daerah Sumatera ini hidup sebatang kara di daerah cikupa, tidak ada sanak saudara di tangerang, bahkan yang bersangkutan merupakan Yatim Piatu.

“Tersangka penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan saat ini yang diamanakan berjumlah 6 orang,  mereka dikenai pasal 170, 335 ancaman mak 5 tahun,” Jelas AKBP Sabilul kepada awak Media.

Masih kata AKBP Sabilul, Kejadian ini merupakan Pembelajaran hukum untuk kita bersama, sedangkan dari ke 6 tersangka telah membenarkan apa yang terjadi tersebut.

Lebih jauh AKBP Sabilul mengungkapkan, penyebar video yang di unggah di Medsos ada 4 akun yang langsung di tutup, ada beberapa akun lain yang sedang dalam pengembangan kepolisian. “Dari ke enam tersangka akan dilakukan pengembangan, siapa yang pertama menyebarkan video.” Ucapnya.

Adapun ke enam pelaku yang diamankan oleh pihak Polretra Tangerang diataranya, Gunawan (36), Toto Komarudin (44), Endang Anom (32), Iis Suparlan (28), Nuryadi (33), dan Anwar Jabrig (30).

Sedangkan korban saat ini sudah di rumah aman dibawah pengawasan Polresta Tangerang, “fokus ini penganiayaan, masalah yang bersangkutan melakukan mesum ataupun tidak sedang kita dalami.” Pungkasnya.

Rep : Beno
Editor : Heri Tambora