Popular Posts

Kategori

Follow by Email

thumbnail

Diposting oleh On 4:01:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, Jakarta - Tim Pencari Fakta (TPF) yang diawaki oleh Persatuan Wartawan Indonesia dalam menelisik kasus tewasnya Mohamad Yusuf, wartawan Sinar Pagi Baru yang tewas di tahanan Polres Katabaru, Kalimantan Selatan, dituding dibiayai oleh pengusaha hitam berinisial IS.

"Endingnya mudah ditebak, PWI akan mengeluarkan pernyataan bahwa almarhum meninggal secara wajar," ungkap Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga  Indonesia (PPWI) melalui WA-nya di grup Menggugat Dewan Pers, malam ini sekitar 22.30 WIB.

Menurut Wilson, aroma tidak sedap itu mencuat, berdasar informasi yang diperolehnya, dua hari setelah meninggalnya Mohammad Yusuf, ratusan wartawan di Kalsel "pesta pora" di rumah Gubernur Kalsel. Seperti diketahui, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, adalah paman kandung IS.

"Walau tema acara buka puasa bersama, tapi IS bagi-bagi ampau," ungkap Alumni PPRA-48  Lemhannas RI tahun 2012 itu. dikutip ppwinews.com. Rabu (20/6/2018).

Dia menyebut, wartawan junior dan kroco menerima ampau sebesar Rp 500 ribu. Sedang Pemred maupun owner media diguga mencapai belasan juta.

"Maksudnya apa itu? Tak masuk dalam nalar saya," tulisnya di WA, seraya menyebut para wartawan itu sebagai robot tanpa hati, para begundal IS.

"Kawannya tewas di penjara, eh, malah mereka berbahagia dibagi THR oleh simafioso itu," sambungnya dengan nada jengkel.

Lagi-lagi Wilson menyebut mereka gerombolan pecundang gila. "Semua wartawan di sana penakut, penjilat pantat Isam," ujarnya.

Wilson juga meminta hati-hati terhadap manuvet PWI yang dinilainya pengkhianat pers.

"Waspada dan siapkan semangat perlawanan," pintanya kepada jajaran pers yang tidak tercatat pada PWI dan Dewan Pers.

Apalagi, tambahnya, mendiang Mohammad Yusuf tidak tercatat sebagai anggota PWI, yang selalu dicibir dan dianggap sebelah mata sebagai wartawan abal-abal.

"Lho kok, tiba-tiba mereka peduli menelisik kematian almarhum dengan membentuk TPF," ujar Wilson.

Begitupun Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Taufiq Rachman SH, Ssos, juga mensinyalir ketidakberesan PWI sebagai TPF.

"Kan, PWI selama ini tidak pernah membela wartawan yang bukan anggotanya. Lho kok sekarang, adanya dugaan pelanggaran berat tewasnya mendiang, kok PWI punya solidaritas tinggi. Mau jadi pahlawan kesiangan," semprot Taufiq.

Padahal, menurut dia, tewasnya Mohammad Yusuf, tak bisa dilepaskan dari induk semangnya PWI, Dewan Pers. Sebab, Dewan Pers yang  memberikan rekomendasi kasus almarhum tindak pidana. Bukan delik pers.

"Rekomendasi itu yang membuat penyidik menahan sehingga tewas di tahanan," ujar Taufiq yang menyakini tidak adanya pembelaan dari Dewan Pers.

"Jika ada, saya yakin nasib Mohammad Yusuf tidak mengenaskan," sambungnya.

Taufiq menyebut, andai saja rekomendasi meminta H. Isam untuk melakukan bantahan sesuai Kode Etik Jurnalistik, kasusnya tidak akan seperti itu.

"Cuma, karena Dewan Pers memandang sebelah mata, ya akhirnya Allah punya cara lain membuka aib diskriminasi Dewan Pers pada wartawan di Indonesia," papar Taufiq  (IPJI/PPWI)

thumbnail

Diposting oleh On 7:47:00 PM

PEWARTA.TAMBORA.COM, JAKARTA - Seorang wartawan media Kemajuan Rakyat dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan dari Rumah Tahanan Kotabaru, menuju RSUD setempat, lantaran mengalami sesak nafas dan muntah-muntah. Minggu (10/6/2018)

M.Yusuf ditahan pada pertengahan April yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kota Baru. M.Yusuf (42) ditangkap lantaran dilaporkan oleh Managemen PT.Multi Sarana Argo Mandiri (MSAM) atas kasus pencemaran nama baik.

Hal ini pun menuai banyak perhatian dan juga keprihatinan publik di Kalimatan Selatan dan juga tingkat nasional khususnya bagi kalangan aktivis jurnalis hingga tokoh nasional seperti pakar hukum yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra berpendapat, kematian Yusuf karena sesak nafas dan muntah-muntah, mestinya tidak cukup dijelaskan dengan visum sementara, sebagaimana dikatakan Kapolres Kota Baru.

“Tetapi harus dilakukan secara mendalam dengan melakukan bedah mayat (Autopsi) untuk memastikan penyebab kematiannya. Keluarga almarhum seyogyanya mengizinkan otopsi ini demi terungkapnya sebuah kebenaran,” ujar Yusril melalui siaran pers. Selasa (12/6/2018).

Yusril juga mengatakan, bahwa jenazah yusuf masih bisa diautopsi secara optimal, karena baru dimakamkan satu hari, yakni pada Senin (11/6).

Menurut dokter dapat dijelaskan secara komprehensif perihal penyebab kematian Yusuf. Dia menambahkan, dokter mesti mengidentifikasi penyebab mengapa Yusuf meninggal hanya sekitar 30 menit setibanya di rumah sakit.

Autopsi terhadap jenazah Yusuf, menurut Yusril akan membuka tabir misteri kematiannya.

Dia menambahkan, seandainya kematian yusuf memang wajar berdasarkan autopsy, maka kasus tersebut tidak perlu diperpanjang.


Namun sebaliknya, Bareskrim Mabes Polri mesti turun tangan untuk melakukan penyelkidikan secara objektif untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. “Ini harus dilakukan demi tegaknya hukum dan keadilan,” pungkasnya. (Nur)

Editor : Heri Tambora

thumbnail

Diposting oleh On 11:20:00 AM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Sesaat setelah heboh pemberitaan tentang tewasnya wartawan online M. Yusuf di Lapas Kotabaru, Kalimantan Selatan, berbagai respon dan tanggapan bermunculan. Tidak kurang dari Wakapolri Syafruddin dan pihak Komnas HAM memberikan pernyataan yang cukup keras atas kejadian memilukan tersebut.

"Wartawan tidak boleh langsung dipidana!" Demikian pernyataan singkat Komjenpol Syafruddin kepada para awak media yang meminta komentarnya, Senin, 11 Juni 2018, soal kriminalisasi wartawan M. Yusuf yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Syafruddin kemudian berjanji akan mengecek ke anak buahnya di Polres Kotabaru.

Hairansyah, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), bahkan dengan tegas meminta Lapas dan Kejari di Kotabaru memberikan penjelasan resmi dan bertanggungjawab atas kematian wartawan M. Yusuf, mulai dari proses awal kasus kriminalisasi terhadap yang bersangkutan yang dianggap Komnas HAM penuh kejanggalan. Anca, nama panggilan Hairansyah, menyesalkan tewasnya M. Yusuf, yang dipidana lantaran menjalankan profesinya sebagai wartawan.

Almarhum M.Yusuf wartawan Online Kotabaru
“Pihak Kejari Kotabaru dan Lapas Kotabaru harus menjelaskan secara resmi dengan benar serta bertanggung jawab,” kata Hairansyah di Jakarta, Senin (11/6/2018).

Kasus tewasnya M. Yusuf dalam Lapas Kotabaru ini, kata Anca, berawal dari hal yang janggal. “Yang bersangkutan menuliskan berita menyangkut perusahaan sawit PT. Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM). Oleh perusahaan dilaporkan ke polisi. Dengan sigap polisi menangkap Yusuf dan menjeratnya dengan UU ITE,” papar Hairansyah heran.

Sebaliknya, sangat disayangkan, lembaga kesayangan para wartawan, yang menyandang nama keren "pers", Dewan Pers justru memberikan respon yang bertolak belakang dengan institusi Polri dan Komnas HAM. Dalam siaran persnya di hari yang sama, Senin kemarin, lembaga yang diharapkan menjadi pelindung, pengayom, bahkan pembela pekerja pers tersebut, terkesan mengelak berbagai tudingan kelalaiannya yang telah memberikan rekomendasi agar M. Yusuf diproses hukum saja. Isi pernyataan Dewan Pers sangat jelas terang benderang merupakan pembenaran diri sendiri alias cuci tangan.

Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI Nasional yang turut menerima kiriman pernyataan pers dari Dewan Pers ini merespon keras dengan menyatakan bahwa tindakan cuci tangan lembaga itu mencerminkan sifat pecundang. "Itu sifat para pecundang, tidak bertanggungjawab. Percuma lembaga itu dibiayai negara, uangnya dari rakyat, tapi tanggung jawab terhadap rakyat pers nol besar," ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.


Lebih lanjut, Wilson mengatakan bahwa jika di Jepang, pimpinan lembaga yang gagal menjalankan tugas dan fungsinya, apalagi hingga ada korban rakyat meninggal, mereka mengundurkan diri segera. "Kalau di Jepang, bukan hanya mundur itu pengurus Dewan Pers-nya. Mereka bunuh diri karena tidak sanggup menanggung malu. Di kita, masih jauhlah. Mental pecundang karatan, sulit diharapkan bisa tanggung jawab," pungkas alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad-21 yang disponsori oleh JICA tahun 2000 itu. (TIM/Red)

thumbnail

Diposting oleh On 1:17:00 AM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Dewan Pers mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya Muhammad Yusuf. Wartawan Kemajuan Rakyat itu meninggal dunia di dalam jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Baru, Kalimantan selatan, Minggu (10/6).

Yusuf sudah 15 hari menghuni Lapas Kotabaru, setelah sebelumnya menghuni rumah tahanan Polres Kotabaru. Yusuf disangkakan melanggar Pasal 45 A UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Yusuf terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Yusuf berstatus tersangka akibat penulisan berita yang dianggap menyudutkan dan cenderung provokatif tentang konflik antara masyarakat dan PT Multi Agro Sarana Mandiri (MSAM).

"Dewan Pers berharap agar kasus meninggalnya almarhum ditangani dan diselesaikan setransparan mungkin sesuai hukum yang berlaku," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi, Senin (11/6).


Terkait informasi penahanan dilakukan atas rekomendasi Dewan Pers, Yoseph mengatakan lembaga yang dipimpinnya tidak pernah menerima pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan dengan berita yang dibuat Muhammad Yusuf.

Dewan Pers terlibat dalam penanganan kasus ini setelah Kapolres Kotabaru AKBP Suhastono mengirim surat permintaan keterangan ahli pers tertanggal 28 Maret 2018.

Sehari setelahnya, penyidik Polres datang ke kantor Dewan Pers untuk meminta keterangan ahli dari Sabam Leo Batubara yang telah ditunjuk Dewan Pers terkait dua berita yang dibuat Yusuf dan ditayangkan di portal Kemajuan Rakyat.

Dalam keterangan yang dituangkan dalam BAP, ahli Dewan Pers menilai berita tersebut tidak diuji informasi, tidak berimbang dan mengandung opini menghakimi. Selain itu, narasumber dalam berita tidak jelas dan kredibel.

"Berdasarkan hasil telaah tersebut, ahli menyatakan kasus tersebut merupakan perkara jurnalistik yang penyelesaiannya dilakukan di Dewan Pers dan dilakukan melalui mekanisme hak jawab dan permintaan maaf," jelas Yosep.

Meski begitu, penyidik menyampaikan bahwa mereka telah meminta keterangan dari sejumlah saksi lain yang memberatkan Yusuf. Penyidik menginformasikan bahwa Yusuf telah membuat berita negatif lainnya di luar berita yang telah dimintakan penilaian kepada ahli Dewan Pers tersebut.

Pada tanggal 2 dan 3 April 2018 para penyidik kembali datang ke Dewan Pers dengan membawa 21 tambahan. Empat berita dimuat di portal Kemajuan Rakyat,sisanya dimuat di portal Berantasnews.

Yosep mengatakan ahli pers Dewan Pers menilai berita-berita tersebut tidak uji informasi, tidak berimbang dan mengandung opini menghakimi. Selain itu, berita-berita tersebut juga tidak memuat fakta-fakta ataupun berisi pernyataan negatif (rls/red)

thumbnail

Diposting oleh On 2:47:00 PM

M. Yusuf, seorang wartawan Sinar Pagi Baru harus mengalami nasib naas, tewas di dalam tahanan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan
PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Seorang wartawan media Sinar Pagi Baru dikabarkan telah meninggal dunia di Rumah Tahanan Kotabaru, Minggu (10/6). Ia ditahan saat menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran UU ITE.

Wartawan Kemajuan Rakyat, M.Yusuf (40) ditangkap lantaran dilaporkan oleh Managemen PT.Multi Sarana Argo Mandiri (MSAM) atas kasus pencemaran nama baik.

Hal ini pun menuai banyak perhatian dan juga keprihatinan bagi kalangan pimpinan organisasi Pers, Kuasa Hukum almarhum M.yusuf hingga pihak Dewan Pers.

Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke
Berikut Statement Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke

Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI Nasional, menyampaikan rasa duka yang mendalam disertai keprihatinan yang amat sangat atas kondisi perlakuan aparatur hukum di Negara ini terhadap wartawan.

“Saya atas nama pribadi dan keluarga besar PPWI menyampaikan turut berbelasungkawa, berduka cita atas kematian rekan jurnalis senior, M.Yusuf, semoga almarhum khusnul khotimah, keluarga yang ditinggalkannya senantias tabah, tawakal, dan ikhlas dalam menghadapi situasi ini,” ujar Wilson melalui pesan elektroniknya, (10/6/2018).

Dikatakan Wilson, kondisi kehidupan pers selama ini yang tidak mendapatkan perlindungan serius dari negara, menurut Wilson, merupakan penyebab utama ancaman kematian demi kematian harus menjadi sahabat karib para wartawan dan pekerja media di seantero negeri ini

Almarhum M.Yusuf, Wartawan Sinar Pagi Baru, Saat Di Dalam Tahanan, Foto : (Ist)
Lanjut Wilson, sebenarnya kita punya konstitusi, pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sangat jelas menjamin hak seluruh rakyat untuk melakukan fungsi jurnalistik, yakni mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi melalui segala saluran yang tersedia.

“Pasal itu kemudian diturunkan dalam bentuk undang-undang, salah satunya UU No 40 tahun 1999, yang dalam pasal 4 ayat (1) menyatakan: Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,” jelas peraih kelulusan PPRA-48 Lemhannas dengan Nilai A (Lulus dengan Pujian) itu.

Ketua Umum DPP SPRI, Heintje Mandagie
Ketua Umum DPP SPRI, Heintje Mandagie Sesalkan Sikap PPR Dewan Pers

Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Heintje Mandagie, menyesalkan sikap PPR Dewan Pers yang menjadi salah satu alasan kuat hingga polisi menangkap almarhum M.Yusuf.

“Dewan Pers menilai produk berita M.yusuf memang beritikad buruk, melanggar kaidah jurnalistik, dan tidak bertujuan untuk kepentingan umum serta tidak sesuai fungsi pers,” ujarnya dalam press relesnya.

Parahnya, lanjut Mandagie, ahli Dewan Pers juga menilai kasus M.Yusuf dapat dikenakan pidana umum. Atas kondisi ini kami DPP SPRI mengecam keras tindakan Dewan Pers mengkriminalisasi hasil karya jurnalistik yang dibuat oleh almarhum M.Yusuf.

“Dewan Pers sudah bertindak diluar batas kewenangannya, dan bahkan menghianati dan melanggar fungsi Dewan Pers itu sendiri,” tandasnya.

Kuasa Hukum Almarhum M.Yusuf Sesalkan Penangguhan Penahanan Ditolak Kejaksaan.

Sebelumnya, Kuasa Hukum M.Yusuf, Dr.Ery Setyanegara menyebut, saat almarhum menjalani persidangan atas kasus tersebut, Ia sudah mengajukan penangguhan penahanan karena ada riwayat sakit. Ironisnya, penangguhan penahanan itu ditolak kejaksaan.

“Kami sangat berduka dan sangat prihatin dengan kejadian ini. Kami minta dilakukan visum et reertum untuk mengetahui penyebab kematian saudara M.yusuf. kami menyesal penangguhan penahanan ditolak kejaksaan,” ujarnya. Minggu (10/6/2018).

Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang juga anggota Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun,
Lalu benarkah Dewan Pers merekomendasikan agar polisi menggunakan UU ITE, bukan UU Pers dalam Kasus M.Yusuf ?

Anggota Dewan Pers Hendry Ch Bangun dalam keterangan beberapa saat lalu, Senin (11/6) meragukan hal itu. Dari pernyataan Hendry dapat disimpulkan bahwa polisi belum pernah berkonsultasi dengan Dewan Pers dalam kasus M.Yusuf.

“Terkadang seperti penangkapan wartawan di Medan. Kata polisi ada rekomendasi, ternyata polisi hanya ngomong dengan ahli pers. Bukan rekomendasi Dewan Pers,” ujarnya.

Prinsipnya, Dewan Pers tidak mungkin memberikan rekomendasi untuk (wartawan) dipidana,” sambung Hendry yang juga Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Hendry juga mengatakan, karya jurnalistik seorang wartawan dilindungi UU Pers, terlepas apakah sang wartawan atau medianya sudah memiliki sertifikat atau belum.

Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang
Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang Kecam Sikap Polisi

Sementara Ketua Dewan Kehormatan PWI, Ilham Bintang, menyesalkan pihak kepolisian yang tidak menggunakan mekanisme seperti diatur dalam UU 40/1999 tentang Pers. 

"Kita mengecam sikap polisi yang membutakan matanya menangani kasus berita hanya lantaran yang merasa dirugikan oleh berita itu seorang tokoh pengusaha yang memiliki jaringan luas di kalangan penguasa. Termasuk pihak kepolisian," ujar Ilham Bintang.

Selain itu, sambungnya, PWI juga menyesalkan sikap Dewan Pers yang tidak aktif memediasi pihak yang bersengketa. Dia khawatir, dengan sikap seperti ini Dewan Pers tidak bisa menjalankan amanah UU Pers dalam kasus pers melawan penguasa dan pengusaha besar.


Kepala Bagian Humas Polda Kalsel, M Rifai : Kasus ini ditangani Polres setempat (Polres Kotabaru)

Sementara, Kepolisian Resor Kotabaru, Kalimantan Selatan, masih menyelidiki tewasnya wartawan media Kemajuan Rakyat, Muhammad Yusuf, di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB, Kotabaru, Minggu (10/6/2018).

M.Yusuf dijebloskan ke penjara karena dugaan menulis berita provokasi dan menghasut yang merugikan perusahaan sawit PT.Multi Sarana Argo Mandiri (MSAM) milik Andi syamsudin Arsyad (Haji Isam).

“Yusuf sempat mengeluhkan sakit dada, sesak nafas, disertai muntah-muntah lalu oleh petugas Lapas dibawa ke UGD RSUD Kotabaru. Daari hasil visum sementara tidak ditemukan tanda kekerasan, tetapi kami masih menunggu hasil rekam medis RSUD Kotabaru,” ujar Kapolres Kotabaru AKBP suhasto.

Yusuf dinyatakan meninggal pada pukul 15.00 Wita dan dimakamkan pada Senin (11/6) pukul 10.00 wita. Warga desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau laut Utara ini merupakan tahanan titipan Kejaksaan Negeri Kotabaru dengan kasusu pencemaran nama bik dan ujaran kebenceian melalui berita di media Kemajuan Rakyat.

Yusuf disangkakan melanggar Pasal 45 A UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dengan ancaman pidana enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar. Ia mulai ditahan pada April 2018 usai polisi berkonsultasi dengan Dewan Pers.

"Kami telah menerima laporan tentang kasus meninggalnya tahanan yang juga seorang wartawan di Lapas Kotabaru. Kasus ini ditangani Polres setempat (Polres Kotabaru)," tutur Kepala Bagian Humas Polda Kalsel, M.Rifai, Senin (11/6).(Bs/red)

thumbnail

Diposting oleh On 3:31:00 AM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Aric Saifuloh (17) seorang pelajar tewas dianiaya oleh orang tidak dikenal di seputaran wilayah Summarecon, saat ia bersama rekannya dari Kayuringin menuju Babelan. Aric dinyatakan meninggal dunia dengan luka-luka bacok dibagian dada.

Informasi yang diperoleh Redaksi, bahwa peristiwa penganiayaan terhadap dua orang pengendara motor tersebut terjadi di jalan Raya Perjuangan Depan Universitas Bhayangkara, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Rabu (23/5) sekira pukul 00.30 WIB dini hari.

Adapun peristiwa terjadinya penganiayaan diperoleh dari Saksi bernama Sigit Susanto (35) warga Bekasi, saat dirinya melaporkan kepada petugas Polsek Bekasi Utara. Bahwa adanya pengeroyokan dan penganiayaan terhadap kedua korban tersebut.

“Korban berboncengan dari Kayuringin menuju babelan, disekitar lokasi Summarecon korban merasa diikuti, dengan seketika dianiaya dengan benda senjata tajam, saat itu pula pelaku kabur, sedangkan korban pergi ke RS.ANNA Medika untuk mendapat perawatan,” ujar saksi.

Setelah mendengarkan keterangan saksi, anggota Polsek bekasi Utara terdiri dari Unit Reskrim, SPKT, dan Prov yang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Salomo Sitorus, SH, MH mengecek korban di RS.ANNA dan cek TKP.

Kemudian, anggota berada di RS ANNA Medika di dapat keterangan dari Pihak RS bahwa salah satu korban bernama ARIC SAEPULOH dinyatakan meninggal dunia dengan luka luka bacok di bagian badan dan salah satu korban bernama Indra Yulianto (18) masih mendapatkan perawatan Medis
  
Hingga berita ini diturunkan, Petugas Polsek Bekasi Utara, beserta jajaran, tengah melakukan pengembangan dengan mendatangi TKP, cek korban, mendata korban, mendata saksi-saksi, dan mengamankan barang bukti berupa pakaian korban dan sepeda motor korban, serta membuat laporan.

Rep : Budiyanto
Ed : Heri Tambora.


thumbnail

Diposting oleh On 12:04:00 AM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Setia Kawan Gang Sawo RT.07 RW.12, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Rabu (23/5/2018) sekira pukul 22.42 WIB. Belum diketahui ada berapa rumah yang terbakar.

"Lokasi kebakaran di Jl Setia Kawan Gang Sawo RT.07 RW.12," ujar perwira Piket, Syaiful Kahfi, dalam release yang beredar di WAG.

Saat ini sudah ada 16 unit damkar dari Jakpus yang ke sana dibantu Damkar Jakarta Barat juga kirim bantuan unit ke lokasi

Petugas masih berupaya memadamkan api di lokasi. Penyebab kebakaran juga belum diketahui.

Hingga berita ini dilansir belum diketahui penyebab dan laporan korban kita belum dapat, petugas masih di lokasi untuk memadamkan api.

thumbnail

Diposting oleh On 1:16:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, melalui Sekretaris Jenderal PPWI, Fachrul Razi, mengecam tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum Polisi dengan memukuli warga pada saat event debat kandidat II Pilkada Bupati/Wakil Bupati Deiyai yang berlangsung di Guest House Nabire, Sabtu (5/5/2018).

Sebagaimana ramai diberitakan, bahwa dalam debat kandidat II Pilkada Kabupaten Deiyai, sempat terjadi keributan yang berujung pemukulan terhadap salah seorang warga alumni IPDN atas nama Mando Mote yang merupakan warga Deiyai oleh oknum anggota Kepolisian yang bertugas. Tindakan kekerasan itu seperti terlihat dalam video yang sempat beredar luas di jejaringan sosial.

Di dalam video tersebut, terlihat lebih dari satu orang oknum polisi yang diduga ikut melakukan kekerasan terhadap korban atas nama Mando Mote, warga yang memprotes atas penyelenggaraan debat kandidat secara tertutup saat itu.

Selain Mote, seorang wartawan atas nama Abet You dari Tabloid Jubi juga sempat mendapat perlakuan kasar polisi, diintimidasi dan diminta untuk tidak mendokumentasikan kejadian kekerasan terhadap Mote tersebut. Polisi bahkan sempat merampas handphone wartawan Jubi, dan terjadi saling dorong hingga kacamatanya pecah.

Menanggapi insiden memalukan tersebut, Wilson menjelaskan, bahwa moment pilkada dengan segala dinamikanya seyogyanya menjadi ajang perhelatan pesta demokrasi rakyat, yang oleh karena itu antusiasme dan keterlibatan sebanyak mungkin warga menikmati perhelatan rakyat itu mesti diapresiasi dan diakomodir. 

"Polisi yang Promoter, yang profesional, modern, dan terpercaya, sangat tidak dibenarkan mencederai momentum pilkada itu dengan brutalisme membabi-buta, menyerang warga," tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Minggu (6/5/2018) di Jakarta.

Sehubungan dengan itu, Wilson meminta kepada Kapolri selaku penanggung jawab tertinggi atas tingkah-laku bar-bar anak buahnya di lapangan, wajib mengusut, memproses, dan memberikan sanksi terhadap oknum-oknum polisi berjiwa premanisme di Nabire, Papua itu.

Kendatipun demikian, Wilson juga menghimbau kepada para warga korban keganasan oknum polisi dan segenap keluarga besar masyarakat di Kabupaten Deiyai agar tetap tenang, dan ikut menjaga keamanan, serta menghindari tindakan main hakim sendiri. 

"Mari bersabar sambil berdoa semoga para oknum polisi dan segenap pimpinannya segera sadar diri bahwa isi perut dan celana dalam mereka dibiayai dari uang rakyat, sehingga mereka wajib menjaga dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya," sebut Wilson Lalengke. (JML/Red)

thumbnail

Diposting oleh On 12:50:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA – Kabid Kombes Polda Metro Jaya Pol.R.Argo Yuwono, bersama Kasubdit Indag Dit Reskrim Sus Polda Metro Jaya Akbp.Sutarmo, B.P Pom Sukriadi Dharma, gelar jumpa pers, terkait hasil pengungkapan tempat Produksi Minuman Keras (Miras) jenis CIU, Kamis (3/5/2018) sekira Pukul 10.00 WIB.

Jumpa pers yang dilakukan Polda Metro Jaya, tampak Personil Polsek Tambora di Pimpinan Panit Narkoba Iptu Subartoyo, SH, Kapolsubsektor Kopi Ipda Suparsono tengah melakukan pengamanan TKP Pelaksanaan Perss Release di wilayah Hukum Polsek Tambora di jalan Pekojan III Rt. 13 Rw. 05,  Kelurahan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat.

Adapun Perss Release TKP yang diterima Redaksi berupa, Rumah Produksi Fermentasi Miras Jenis CIU sebanyak 220 tong/22.000 Liter, Sebanyak 133 Kardus/3.325 Botol Minuman CIU siap Edar, Peralatan Produksi dan bahan baku berupa dandang, tabung gas, Kardus, serta puluhan botol kosong gula pasir, beras ketan dan ragi.

Selanjutnya dari 5 tersangka atas nama Ridwan Wijaya alias Ahao  beserta 4 orang karyawan, dan kepada mereka di kenakan UUD RI no. 18 th 2012 tentang pangan pasal 140 jo pasal 86 ayat (2) tentang produksi dan mengedarkan pangan tidak memenuhi standard dan pasal 142 jo pasal 91 ayat (1), memproduksi mengedarkan farmasi/kesehatan tanpa inin edar juga pasal 198 jo 108 tentang praktik kefarmasian tetapi tidak memiliki keahlian dan wewenang di didang farmasi.

Hingga berita ini disusun, seluruh kegiatan Pelaksanaan Perss Release di wilayah Hukum Polsek Tambora di jalan Pekojan III Rt. 13 Rw. 05,  Kelurahan Pekojan, Tambora, Jakbar berjalan tertib dan lancar serta kondusif. (rls/lth)

thumbnail

Diposting oleh On 2:18:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Kebakaran yang menghanguskan puluhan unit rumah warga tepatnya di wilayah RT.006, 007, 009 RW.03, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, pada Sabtu (21/4/2018) sekira pukul 18.45 WIB tersebut, mengundang keprihatinan banyak kalangan.

Salah satunya adalah Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) PAC Ranting Unit Se-Tambora, Jakarta Barat Peduli Bencana, tengah menggelar giat bakti sosialnya dengan melakukan penyerahan bantuan logistik untuk korban kebakaran tersebut.

Informasi yang diterima Redaksi, puluhan anggota Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) PAC Ranting Unit Se-Tambora, Jakarta Barat Peduli Bencana menuju korban kebakaran di Jembatan besi, pada Selasa (1/5/2018) sekira pukul 11.15 WIB.

Adapun bantuan yang tergalang oleh Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) PAC Ranting Unit Se-Tambora, Jakarta Barat Peduli Bencana berupa 30 Dus Indomie, 8 Dus Air Mineral, serta 1 Karung Pakaian Layak Pakai.

Hingga berita ini diturunkan, pemberian bantuan korban kebakaran berlangsung dengan lancar dan sukses, tampak hadir pula Ketua RW.02 Kelurahan Jembatan Lima, Chaerul Anwar bersama anggota Komunitas FWT lainnya. (rls/mukti)

thumbnail

Diposting oleh On 12:00:00 AM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Kebakaran yang menghanguskan puluhan unit rumah warga tepatnya di wilayah RT.006, 007, 009 RW.03, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, pada Sabtu (21/4/2018) sekira pukul 18.45 WIB tersebut, mengundang keprihatinan banyak kalangan.

Salah satunya adalah Komunitas Forum Warga Tambora (FWT) yang dikomandoi Samuti bersama rekan-rekan langsung mendatangi lokasi untuk berbagi bersama korban kebakaran di Jembatan Besi.

Informasi yang diterima Redaksi, puluhan anggota Komunitas Forum Warga Tambora berangkat dari Pos RW.02, Kelurahan Jembatan Lima menuju korban kebakaran di Jembatan besi, pada Selasa (24/4/2018) sekira pukul 16.30 WIB.

Dalam kesempatannya, Ketua Komunitas Forum Warga Tambora (FWT), Samuti menyampaikan, bahwa komitmen ini dalam rangka menumbuhkembangkan sikap peduli dan peran serta anggota FWT dalam berbagi kepada sesama agar eksistensi FWT dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tambora secara khusus dan masyarakat secara umum.

"Forum Warga Tambora (FWT) tidak harus berfikir berapa banyak yang harus disumbangkan, akan tetapi FWT harus menjadi garda terdepan dalam peduli aksi sosial," ujar Ketua Komunitas FWT, Samuti.

Lanjut Samuti, adapun bantuan yang tergalang oleh FWT dan disampaikan kepada Posko Utama di tempat korban kebakaran sebanyak 15 Dus Aqua, 10 Dus Indomie dan Uang Tunai sebesar Rp.1 Juta Rupiah," Ungkapnya kepada Redaksi.
"FWT berharap semoga bantuan yang disampaikan ini tidak dinilai kecilnya tetapi semoga dapat memberi manfaat dan mengurangi beban duka saudara kami warga Tambora yang tinggal di Rw.03 Kelurahan Jembatan Besi," pungkasnya mengakhiri.

Hingga berita ini diturunkan, pemberian bantuan korban kebakaran berlangsung dengan lancar dan sukses, tampak hadir pula Ketua RW.02 Kelurahan Jembatan Lima, Chaerul Anwar bersama anggota Komunitas FWT lainnya. (rls/tis)