Popular Posts

Kategori

Follow by Email

thumbnail

Posted by On 10:09:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, PADANG, SUMBAR - Walikota Padang, Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, didampingi Sekretaris Suku Dinas Pariwisata Rusdi, turut menghadiri pernikahan M.Rizal Al Idrus dengan Tri Indayani.


Ini bukti kedekatan seorang Walikota Padang kepada masyarakat, selain untuk memberikan dukungan moral sebagai orang nomor satu di Padang, ia pun turut memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Redaksi Pewarta Tambora, M.Rizal Al Idrus merupakan anak Taufik Ali Al Idrus, Anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat. Sedangkan Tri Indayani adalah putri bungsu Bapak Hakim

Walikota Padang, Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, foto bersama kedua memplelai.
Acara resepsi yang berlangsung pada Sabtu (17/2/2/2018) tersebut, berlangsung dengan meriah terlebih dengan hadirnya orang nomor satu di Padang Mahyeldi Ansharullah, ragam hidangan pun tersedia dengan berbagai menu makanan.

Dikesempatan tersebut, Lutfi bin Ramli, Ketua FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, selain ikut mendampingi Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, dirinya pun berbincang santai mengenai keadaan daerah wisata yang ada di Padang.

Hingga berita ini disusun, tampak di antara dua tenda tamu, panitia hajat juga menyediakan fotografer, siapapun yang mau berfoto sendiri atau bersama-sama. Berbeda seperti di area luar, suasana di dalam ruang resepsi pernikahan Rizal Ali Al Idrus dan jauh lebih santai.

Hiruk pikuknya para tamu undangan datang silih berganti untuk memberikan ucapan selamat, kemudian tampak tamu yang datang sambil menyantap hidangan yang sudah tersedia ditempat resepsi pernikahan kedua mempelai.

Diperkirakan tempat resepsi pernikahan memiliki kapasitas hingga 300 orang dihadirkan dengan suasana yang sederhana, lembut, namun tetap elegan. Sederhana terlihat dari tidak adanya asesoris ruangan yang mendominasi atau mencolok.

Warna aksesoris serta tenda ruangan resepsi berpadu apik dengan warna kain ping putih biru serta berpadu warna ping menyerupai kemerahan yang didominasi berupa hiasan dengan banyak lampu berbagi . (Lth-in/red)


thumbnail

Posted by On 2:17:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, PADANG, SUMBAR - Ketua FKDM Kecamatan Tambora, Lutfi bin Ramli, tengah menghadiri pernikahan M.Rizal Al Idrus dengan Tri Indayani pagi ini di kediaman putri bungsu dari bapak Hakim bertempat di wilayah Padang, Sumatera Barat. Sabtu (17/2/2018).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Redaksi, M.Rizal Al Idrus merupakan anak Taufik Ali Al Idrus, Anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat. Sedangkan Tri Indayani adalah putri bungsu Bapak Hakim

Lutfi Bin Ramli tiba di lokasi undangan sekitar pukul 19.00 WIB di Bandara Minang Kabau, Sumatera Barat. Jumat (16/2/2018). Sementara Keluarga hajat langsung menuju kediaman dari Keluarga Pengantin wanita yang menjadi tempat resepsi pernikahan.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Walikota Sumatera Barat Mahyeldi Anshurulah didampingi Sekretaris, Suku Dinas Pariwisata Rusdi turut mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Ini bukti kedekatan orang No.1 di Padang yakni seorang Walikota kepada masyarakatnya.

Dikesempatan tersebut, Lutfi Ramli Ketua FKDM Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, pun turut mendampinginya, sekaligus berbincang mengenai keadaan daerah wisata yang ada di Padang dengan orang Nomor satu di Padang yakni Walikota Sumatera Barat Mahyyeldi Anshurulah. 
 
Adapun tempat lokasi yang menjadi resepsi pernikahan kedua mempelai yakni di daerah wisata sungai batang arau di bawah Jembatan Siti Nurbaya yang menjadi legenda masyarakat padang, disertai dengan cara adat tradisi Minang.

"Kami pribadi serta mewakil seluruh jajaran dan segenap anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Kecamatan Tambora mengucapkan selamat atas pernikahan M.Rizal dan Tri Indayani, semoga menjadikan pengantin yang sakinah, mawaddah, warahmah," ujar Lutfi kepada Redaski, Sabtu (17/2).

Menurutnya, hajatan yang dilaksanakan oleh saudara Taufik Ali Al Idrus ini adalah selain bagian dari Anggota FKDM yang berkedudukan di wilayah Kelurahan Jembatan Lima, tentunya beliau juga adalah ayah dari anak yang bernama M.Rizal 

Hingga berita ini disusun, prosesi pernikahan yang dihelat pada Pukul 09.00 WIB, berlangsung dengan khidmat dan penuh dengan cara adat tradisi Minang.

Tampak, di antara dua tenda tamu, panitia hajat juga menyediakan fotografer, siapapun yang mau berfoto sendiri atau bersama-sama. Berbeda seperti di area luar, suasana di dalam ruang resepsi pernikahan Rizal Ali Al Idrus dan jauh lebih santai.

Hiruk pikuknya para tamu undangan datang silih berganti untuk memberikan ucapan selamat, kemudian tampak tamu yang datang sambil menyantap hidangan yang sudah tersedia ditempat resepsi pernikahan kedua mempelai.

Diperkirakan tempat resepsi pernikahan memiliki kapasitas hingga 300 orang dihadirkan dengan suasana yang sederhana, lembut, namun tetap elegan. Sederhana terlihat dari tidak adanya asesoris ruangan yang mendominasi atau mencolok.

Warna aksesoris serta tenda ruangan resepsi berpadu apik dengan warna kain ping putih biru serta berpadu warna ping menyerupai kemerahan yang didominasi berupa hiasan dengan banyak lampu berbagi . (Lth-in/red)

thumbnail

Posted by On 1:14:00 AM

PEWARTA-TAMBORA.COM,  JAKARTA – Ketua Umum PPWI Nasional Wilson Lalengke ajak para anggota dan juga Pengurus PPWI di pelbagai wilayah maupun Daerah di seluruh Indonesia, untuk mempersiapkan para generasi muda ikuti seleksi magang ke Jepang.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional, Wilson Lalengke, melalui pesan Broadcast kepada Redaksi GemaMedia Network, Jumat (16/2/2018).  Dikatakanya, bahwa setiap tahun Kementerian Ketenagakerjaan RI menyelenggarakan program  pengiriman siswa magang ke jepang bekerjasama dengan IM Japan.

“Sebuah Institusi resmi Pemerintah Jepang yang bertugas merekrut tenaga magang (belajar bekerja) di Jepang dari berbagai negara di Asia. Setiap tahun, tidak kurang dari 3000-an anak-anak muda Indonesia dikirm untuk belajar bekerja di berbagai perusahaan dan instansi di Jepang." ujarnya.


Wilson juga menyerukan kepada generasi muda untuk mempersiapkan diri serta siap membantu memberikan pelatihan guna menghadapi seleksi magang ke Jepang sebagaimana surat dari Dinas Tenaga kerja Aceh (juga Provinsi lainnya) sehingga para generasi muda dapat lulus dalam mengikut seleksi magang ke Jepang.

Sebagaimana diketahui, dengan merujuk surat edaran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh Nomor 563/638, tertanggal 12 Februari 2018 tentang Seleksi Calon Siswa Magang Jepang yang akan dilaksanakan pada tanggal 26-30 Maret 2018 di Banda Aceh.

Adapun materi seleksi, menurut Wilson, seperti yang sudah sering PPWI sebarluaskan informasinya selama ini, yakni ujian meliputi Matematika Dasar, Kesamptaan, Ketahanan Fisik juga wawancara.

"Untuk ujian Matematika Dasar ada 20 soal dalam 15 menit dan/atau bentuk soal meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, penambahan bilangan pecahan, pengurangan bilangan pecahan, perkalian bilangan pecahan, nilai rata-rata, nilai tengah, besaran sudut, luas segi empat, keliling segi empat, luas segitiga, luas lingkaran, keliling lingkaran, isi balok, dan soal-soal cerita," kata Wilson.

Sementara untuk ujian Kesamaptaan meliputi usia 18 s/d 26 tahun untuk lulusan SMK dan 19 s/d 26 tahun untuk lulusan SMA/umum, tinggi badan 160 cm lelaki, 155 perempuan, berat badan minimal 50 kg lelaki, 45 perempuan, tidak bertato/bekas tato, tidak tindik telinga bagi laki-laki, tidak ada bekas patah tulang, tidak ada bekas operasi, tidak berkacamata, gigi berlubang/tambal/palsu maksimal 3 buah, tidak tuli, tidak penyakit kulit, tidak kaki samper (bentuk O atau X), tidak berpenyakit dalam (surat keterangan dokter).

"Ujian Ketahanan Fisik juga tidak terlalu rumit, hanya mengikuti ujian lari dengan jarak 3 KM dalam 15 menit, Push-Up 35 kali dan Sit-Up 25 kali," jelas Wilson.

Sedangkan, berkenaan dengan ujian Wawancara, tambah Wilson, meliputi tentang  latar belakang peserta seleksi, tujuan mengikuti magang, rencana hidup setelah kembali dari magang, persiapan latihan yang sudah diikuti, nama LPK yang membina selama ini, dan lain-lain (sesuai keinginan penguji).

"PPWI Nasional bekerjasama dengan LPK Gambatte Kenshu merekomendasikan kepada teman-teman PPWI di seluruh daerah agar mengambil peran dalam membantu mendorong keberhasilan para generasi muda meraih kemenangan dalam proses seleksi magang Jepang yang dilaksanakan di setiap provinsi, seleksi nasional, maupun yang dilaksanakan di beberapa institusi swasta (pesantren, LPK, sekolah, dan lainnya)," tegas Wilson.

Bukan hanya itu lanjutnya, PPWI juga menyediakan 'Materi Ajar dan Silabus' sebagai bahan pelatihan yang juga sekaligus sebagai instrumen prediksi kelulusan ujian. Materi dan Silabus didasarkan kepada materi yang diujikan pada seleksi calon siswa magang Jepang tersebut.

"Ayooo kawan-kawan PPWI seluruh Indonesia, bergeraklah bantu pemerintah dan masyarakat di wilayah kawan-kawan dalam menyelesaikan salah satu persoalan krusial bangsa yang meliputi rendahnya daya saing SDM bangsa hingga tidak dapat terserap oleh lapangan kerja dunia yang tersedia," ajak Wilson.

Dalam broadcast terakhirnya, Wilson Lalengke juga menyampaikan, jika ada yang berminat silahkan kontak PPWI Nasional untuk informasi lebih lanjut tentang program pelatihan penyiapan peserta seleksi siswa magang Jepang tahun 2018.

"Persyaratan administratif dan jadwal seleksi di berbagai tempat dan provinsi sepanjang 2018 dapat dilihat di www.pemagangan.com, atau dapat juga menghubungi langsung ke PPWI - Gambatte, Wilson (081371549165) atau Asriel (082343322211)," tutup Wilson. [JML/Her/Red]

thumbnail

Posted by On 1:13:00 PM



PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Walikota Jakarta Barat, HM.Anas Efendi dengan didampingi jajaran bersama Kapolsek Taman Sari AKBP Erick Frendriz dan Danramil 01 Taman Sari Mayor Inf Rohani mengunjungi Vihara Darma Bhakti Cen Ten Yen Petak Sembilan, Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat, Selasa (13/2/2018).

Dalam kunjungannya tersebut, Walikota Jakarta Barat HM.Anas Efendi sangat mengapresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Pimpinan Vihara Petak Sembilan, Tan Adipranata. “Saya mengucapkan terima kasih kepada pak Tan yang telah menrima saya dengan senang hati, ujarnya.

Anas mengatakan, jelang perayaan imlek nanti, pihaknya akan memberikan pengamanan maksimal di Vihara Petak Sembilan, namun ia tak menyebut berapa jumlah personel yang akan dikerahkan. “Kita akan dukung keamanan secara maksimal,” ungkapnya.

Lebih jauh, Anas menyampaikan, bahwa selain memberikan keamanan, ia juga akan mendukung pembangunan perbaikan Vihara Petak sembilan pasca kebakaran hebat pada tahun 2015 lalu. "Kita dukungan kontruksi ulang bangunan ini, segala apapun kita akan bantu," jelas Anas.

Kita doakan semoga kawan-kawan kita yang Budha ini merayakan Gong Xi Fa Cai Tahun 2018 dengan lancar dan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan," sambung Anas.

Pada kesempatan itu, Anas mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memastikan akan memberikan pengamanan yang maksimal selama perayaan Imlek berlangsung di vihara tersebut.(lth-in/red)

thumbnail

Posted by On 10:00:00 AM

Sumber Foto : Protokol JB
PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA – Walikota Jakarta Barat HM.Anas Efendi tengah mendampingi Gubernur DKI Jakrta Anies Baswedan dalam acara memperingati hari Kanker Serviks  sedunia, bertempat di Museum Seni Rupa dan Keramik, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (13/2/2018). Sekaligus peresmian Bus Transjakarta Cegah Kanker Serviks.

Hadir dalam giat tersebut, Menkes RI Nila F Moeloek, Ketua Organisasi Aksi Solideritas Era Kabinet Kerja (OASE KK), Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, Ketua TP PKK DKI Fery Farhati, Camat Tambora Djaharuddin, serta para pejabat Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan tersebut sebagai wujud tekan kesadaran dan mendorong warga Jakarta untuk deteksi dini sebagai upaya pencegahan, serta pengobatan.


Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, bahwa peringatan hari kunker sedunia bukan hanya dijadikan kalender even tahunan. Tapi, lebih pada mewaspadai sejak dini terhadap penyakit kunker. “Jangan anggap sekedar even. Ini peringatan, peringatan atas apa? Atas problem kenker,” ungkap Anies.

Dikatakan Anies, bahwa Kegiatan ini sebagai wujud tekan kesadaran dan mendorong warga Jakarta untuk deteksi dini sebagai upaya pencegahan, serta pengobatan. "Deteksi dini jadi kunci karena mayoritas dari kejadian ini sulit disembuhkan karena tidak terdeteksi dini, sudah di fase stadium-stadium lanjut baru terdeteksi," kata Anies.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto yang turut hadir dalam acara peringatan itu menyebut pihaknya telah mensosialisasikan imbauan ini kepada masyarakat. Terlebih, sosialisasi itu dilakukan dari rumah ke rumah dalam program ketuk pintu layani dengan hati.

"Dan inilah yang menjadi harapan kita semua, kita kembali kepada preventif promotif jangan datang ke puskesmas itu hanya untuk sakit, tapi untuk memeriksakan chek up kondisi tubuh kita, supaya kita gak datang dalam keadaan yang terlambat," pungkasnya. (lth-in/red)

thumbnail

Posted by On 10:55:00 PM

Gofur (Pertama Dari Kanan) Ketua Barisan RT/RW (BARET)
PEWARTA-TAMBORA.COM, KUNINGAN JABAR -  Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Barisan RT/RW di singkat BARET wilayah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, tengah menggelar rapat kerja dan konsolidasi antar pengurus, Kamis (08/02/2018).

“SK terakhir 2018 Barisan RT – RW Kabupaten itu dan habis 2023, sudah lama berada di tengah masyarakat dan mulai saat ini akan menata untuk membangkitkan kota kuningan jabar,” kata Gofur selaku Ketua Barisa Rukun Tetangga-Rukun Warga, Kabupaten Kuningan.

Dalam rapat kerja tersebut, tampak hadir Bupati Kuningan H.Acep Purnama SH, MH, dalam sambutannya mengatakan, melalui rapat kerja bersama barisan RT/RW Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini, diharapkan mampu mendobrak kemajuan daerah Kabupaten/Kota, “karena jika ada kemajuan secara otomatis ada kemajuan tingkat Provinsi,” tuturnya.

Lebih jauh, Bupati Kuningan H.Acep mengatakan, bahwa BARET ini mempunyai potensi sebagai organisasi sosial kepemudaan sampai ke tingkat Kabupaten/Kota, akan menggodok program sebagai roadmap, sebagai program kerja kedepan.

Abdul Gofur juga berharap kepada Pemerintah setempat, untuk dapat mendukung kegiatan yang ada, “insya Allah BARET kedepan akan menjadi satu jembatan perwakilan bagi masyarakat Kuningan,” pungkasnya mengakhiri. (Lth-in/red)

thumbnail

Posted by On 1:41:00 AM


PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA mengapresiasi dan juga mendukung penuh atas  rencana dari para Pengurus PPWI Aceh selatan dalam menyelenggarakan Coffe Morning dengan Bacalon Bupati Aceh yang akan berkompetsi  pada Pilkada serentak Tahun 2018.

"Syukur Alhamdulillah, saya sangat senang menerima informasi tentang rencana pertemuan "coffee morning" PPWI Aceh Selatan dengan para kandidat Bupati Aceh selatan yang akan berkompetisi Juni mendatang," ungkap Wilson kepada media ini.

Menurut Wilson, kegiatan tersebut amat tepat sebagai wujud kepedulian dan aksi nyata teman-teman PPWI Aceh Selatan di tengah masyarakatnya dalam segala dinamika kehidupan bersama di wilayah Kabupaten Aceh Selatan tercinta.

"Atas nama Dewan Pengurus Nasional PPWI, saya menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif kawan-kawan Pengurus PPWI Aceh Selatan untuk menggelar acara Coffee Morning dimaksud. Semoga acaranya dapat berjalan dengan baik, lancar dan mencapai tujuan kita," tuturnya.

Selain mengapresiasi, tambah Wilson, acara tersebut juga tentunya banyak manfaat yang dapat diperoleh dari event itu, setidaknya bagi PPWI, terlebih khusus bagi teman-teman yang terlibatvdalam penyelenggaraan kegiatannya.

"Masyarakat juga pasti memperoleh manfaat, tidak hanya dalam hal pengkondisian situasi politik agar aman, damai, dan berkualitas, namun juga bisa semakin mencerdaskan warga masyarakat Aceh Selatan, langsung maupun tidak langsung," bebernya.

Wilson juga berharap kepada teman-teman PPWI Aceh Selatan, kiranya sudah mempersiapkan acara tersebut dengan baik, dari semua sisi, seperti tempat, waktu, peserra coffer morning, dan rundown acaranya. "Kenyamanan para pasangan calon yang hadir dalam acara tersebut tentunya perlu juga menjadi prioritas," pungkasnya.

Sebagaimana informasi yang disampaikan melalui pesan Broadcast, bahwa giat acara coffer morning tersebut akan dilaksanakan pada 10 Februari mendatang tepat 2 hari sebelum penetapan Paslon. Dengan mengundang pihak keamanan Polres, TNI, Kejaksaan dan Penyelenggara KIP dan Panwaslih.

Selain itu, besar harapan dari kegiatan yang akan diselenggarakan tersebut adalah sebagai wujud serta andil para wartawan di Aceh Selatan dalam mensukseskan Pilkada di Aceh Selatan. Sekaligus momen memberi akses kepada Bacalon untuk berinteraksi dan saling mengenal dengan warga PPWI. (rls/her/red)

thumbnail

Posted by On 12:49:00 AM


PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional bersama seluruh anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) se-Nusantara dengan tulus dan berbangga hati menyampaikan ucapan Selamat dan Sukses kepada Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng yang terpilih kembali sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, periode 2018-2022.

Untuk pengetahuan kita bersama, Prof. Samsul yang menyelesaikan pendidikan pascasarjana dan doktoralnya di Jepang itu, saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD PPWI Aceh dan berdasarkan hasil Kongres Nasional PPWI November 2017 lalu, beliau ditetapkan sebagai salah satu dewan penasehat di kepengurusan nasional PPWI periode 2017-2022.

"Kita iringi penugasan beliau sebagai Rektor Unsyiah dengan doa dan harapan semoga senantiasa sehat dan penuh semangat dalam mengemban amanah yang dipercayakan kepada Tokoh Pendidikan Aceh yang telah berhasil membawa Unsyiah menjadi salah satu universitas terbaik di negeri ini. Sekali lagi Selamat dan Sukses Prof. Samsul Rizal," kata Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, Senin (5/2/2018) di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, bahwa Samsul Rizal kembali terpilih sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) periode 2018-2022 untuk kedua kalinya. Ia berhasil menyisihkan dua calon lainnya, yaitu Syafruddin dan Syahrul.

Samsul Rizal terpilih dalam Rapat Senat yang berlangsung tertutup di Balai Senat Gedung Rektorat Unsyiah, Banda Aceh, pasa Senin 5 Febuari 2018. Proses pemilihan dipimpin langsung oleh Faisal selaku Ketua Panitia Pemilihan.

Dari jumlah total 125 suara, Samsul Rizal berhasil meraih 81 suara. Sementara rivalnya yakni, Syahrul memperoleh 41 suara yang kemudian disusul Syafruddin yang hanya mendapatkan tiga suara.

Pemilihan Rektor Unsyiah tersebut dilakukan oleh 81 anggota Senat Unsyiah dari 82 orang yang ada. Prosesi pemilihan juga dihadiri Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi yang dikuasakan kepada Agus Indarjo, selaku Sekretaris Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti. [JML/Red]

thumbnail

Posted by On 4:00:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Pemerintah Kota  Administrasi Jakarta Barat, tengah menggelar Silaturahmi dengan Para Ulama dari berbagai Organisasi Islam, bertempat  di Kantor MUI lantai 4 Gedung Walikota Jakarta Barat, Selasa (6/2/2018).

Hadir dalam acara silaturahmi diantaranya, Kapolres Kombes Pol.Hengki Haryadi,Walikota Jakarta Barat, HM.Anas Efendi dan Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat, Letkol Kav.Andre Masangi, serta Ormas Islam, ulama juga Umaro di Jakarta Barat.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan ikrar bersama disertai tandatangan kesepakatan antar seluruh ormas Islam, Ulama juga Umaro beserta jajaran Polres, Kodim dan Pemkot Jakarta Barat, untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan, mengawal NKRI dan merawat Kebhinekaan Indonesia.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat, KH. Munahar Muchtar mengatakan, Kantor MUI merupakan kumpulan para ulama dari berbagai organisasi Islam, di Jakarta Barat Organisasi Islam ada 56.

KH.Munahar juga berharap kepada para organisasi islam dapat menjaga Keutuhan NKRI, menjalin kesatuan dan persatuan serta merawat ke Benika aan. “Melihat situasi dan kondisi tahun politik ini, jangan sampai kita terpecah belah, kita adalah satu dan kesatuan,” ujarnya.

Hal senda disampaikan, Walikota Jakarta Barat, HM. Anas Efendi , Para ulama punya anak buah, punya anggota, diharapkan supaya ada kebersamaan, ada kerjasama, tidak ada perbedaan dan harus kompak menjadikan situasi aman dan nyaman serta kondusif bagi masyarakat. “Di Jakarta Barat ini ormas islam ada banyak, diantaranya adalah Organisasi GP Anshor, Muhamadiyah, NU, dan lain sebagainya,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi mengajak masyarakat untuk mengantisipasi tiga kerawanan. “yakni pertama Terorisme, Radikalisme dan intoleransi.Yang kedua konflik sosial, yang ketiga narkoba,” pungkasnya. (lth-in/red)

thumbnail

Posted by On 5:59:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM,  Jakarta –Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) berencana akan menggelar perhelatan akbar bertajuk "Doa Nasional Rawat NKRI" pada bulan Mei 2018 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kepada media ini melalui pesan WhatsApp-nya, Sabtu, 27 Januari 2018.

"PPWI Nasional sedang mempersiapkan acara doa bersama dari warga oleh warga untuk bangsa Indonesia. Nama acaranya Doa Nasional Rawat NKRI, melibatkan sebanyak mungkin elemen dan sub elemen bangsa dari seluruh pelosok Nusantara," jelas Wilson yang terpilih lagi sebagai Ketua Umum PPWI dalam Kongres Nasional PPWI November 2017 lalu di Gedung Nusantara V Kompleks MPR RI Senayan Jakarta.

Kegiatan itu, lanjut lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, dilandasi oleh pemikiran dan pertimbangan atas kondisi bangsa Indonesia saat ini yang menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih melahirkan pola komunikasi dan penyebaran informasi yang baru, berbeda jauh dengan pola-pola komunikasi di masa lalu.

System dan desain komunikasi antar manusia, antar kelompok masyarakat, dan antar bangsa, dalam dua dekade terakhir telah memunculkan berbagai fenomena baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, Indonesia. "Kita memasuki era baru yang penuh perubahan dan kejutan. Teknologi informasi yang semakin canggih dan rumit telah melahirkan pola hidup baru bagi setiap manusia di dunia ini, termasuk bangsa kita. Rasa berbangsa dan bernegara kita juga sudah mulai berubah, bergeser dari kondisi dua-tiga puluh tahun lalu," imbuh lulusan pasca sarjana dari tiga universitas terbaik di Eropa (Universitas Birmingham, Inggris; Universitas Utrecht, Belanda; dan Universitas Linkoping, Swedia) itu.

Dalam rangka menjaga rasa kebangsaan dan nasionalisme Indonesia, menurut lelaki dari suku bangsa Mori, salah satu suku terbesar di Sulawesi Tengah itu, kita perlu melakukan olah rasa, olah spiritual, olah batin. Menyerahkan bangsa Indonesia ini kepada yang maha kuasa, menyerahkan segala persoalan yang dihadapi bangsa dan negara kepada yang maha mengatur alam semesta ini.

"Acara Doa Nasional Rawat NKRI yang akan kita laksanakan nanti adalah wujud penyerahan total bangsa kita secara batiniah kepada Sang Pencipta Alam Semesta, seraya kita sampaikan isi hati bangsa se-nusantara yang tetap ingin bersatu padu, ingin hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak inginkan perpecahan antar suku antar agama antar ras dan antar golongan atau keompok, menolak permusuhan satu dengan lainnya, dan menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas Tuhan Yang Maha Esa untuk membimbing setiap hati anak-anak bangsa ini kepada keinginan yang kita sudah sampaikan kepada-Nya itu," urai peraih gelar Master of Science (M.Sc) in Global Ethics dari Inggris ini.

Saat ditanya mengapa memilih Mei 2018 sebagai momentum pelaksanaan acara doa nasional ini, Wilson menjelaskan bahwa acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati dua momentum penting bangsa, yakni Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional. "Acara ini dilaksanakan dalam rangka mengisi peringatan Hardiknas 2 Mei dan Harkitnas 20 Mei 2018," katanya.

Bentuk acara yang akan digelar nanti semacam perhelatan bersama rakyat dari semua latar belakang suku, agama,, ras, antar golongan/kelompok. Warga berkumpul untuk menyampaikan doa bersama, membacakan ayat-ayat suci dari semua kitab suci agama dan kepercayaan yang ada oleh penganut masing-masing, mengikrarkan kehendak bersama merawat NKRI, dan menggelar acara ragam budaya nusantara dari Merauke hingga ke Sabang.

"Acara intinya nanti terdiri dari 4 mata acara, yakni: pembacaan ayat-ayat suci dari semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, pembacaan doa bersama oleh setiap pemimpin umat dan kelompok masyarakat, pengucapan ikrar peneguhan tekad merawat kebangsaan dan NKRI, serta pagelaran beragam budaya nusantara," tutur alumni Program Persahabatan Indonesia-Jepang tahun 2000 yang disponsori oleh Japan International Cooperation Agency itu.

Wilson berharap kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di Bandung ini akan didukung bersama oleh segenap elemen bangsa, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. "Kita undang segenap elemen dan sub elemen bangsa yang ada di negeri ini, dari tokoh agama dan kepercayaan, perwakilan dari 700-an suku yang ada. raja, sultan, datuk, dubalang, pimpinan puak, budayawan, seniman, kalangan pendidikan dan profesional, perwakilan diaspora dan naturalisasi, serta pejabat pemerintah, legislatif dan yudikatif, semuanya kita harapkan berpartisipasi dan berkenan hadir dalam Doa Nasional Rawat NKRI ini," urainya penuh harap. (APL/Red)

thumbnail

Posted by On 1:23:00 PM

Lurah Pekojan Tri Prasetyo Utomo tengah melakukan pendataan Becak sesuai kebijakan pemprov DKI
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan memperbolehkan becak beroperasi di Jakarta, telah menarik perhatian sejumlah pegiat media sosial, ragam pro dan kontra pun menjadi perbicangan.

Hal ini pun menjadi perbincangan bagi kalangan elit politik, terutama berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum hanya mengatur becak di Jakarta. Beberapa pekan lalu, masyarakat di hebohkan dengan kehadiran puluhan Becak di kolong Flayover Bandengan Utara III, Kelurahan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat.

Namun, di balik keinginan Anies itu tersimpang sejarah panjang perjalanan becak di Jakarta. Berikut sejarah perjalanan becak di Jakarta hingga akhirnya mulai dilarang beroperasi

Berikut Perjalanan Becak di Jakarta Tahun 1936:
Becak mulai beroperasi di Jakarta tujuh tahun kemudian jumlah becak sudah mencapai 3.900 unit.

1951:
Jumlah becak di Jakarta tercatat 25.000 yang dikemudikan oleh 75.000 orang dalam tiga shift.

1967:
Saat DPRD-GR Jakarta mengesahkan perda tentang pola dasar dan rencana induk Jakarta 1965-1985, yang antara lain tidak mengakui becak sebagai kendaraan angkutan umum.

1970:
Gubernur DKI Ali Sadikin, mengeluarkan instruksi melarang memproduksi dan memasukkan becak ke Jakarta, termasuk rayonisasi becak. Tahun tersebut jumlah becak diperkirakan 150.000 becak, yang dikemudikan 300.000 orang dalam dua shift. Tahun berikutnya Pemda menetapkan sejumlah jalan protokol dan jalan lintas ekonomi tidak boleh dilewati becak.

1972:
DPRD DKI mengesahkan Perda no. 4/1972, menetapkan becak, sama dengan opelet, bukan jenis kendaraan yang layak untuk Jakarta. Saat itu becak berkurang dari 160.000 menjadi 38.000.

1988:
Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto dalam instruksi No 201/1988, memerintahkan para pejabat di lima wilayah kota untuk melakukan penyuluhan terhadap pera pengusaha dan pengemudi becak dalam rangka penertiban becak di jalan sampai penghapusan seluruh becak dari Jakarta. Saat itu becak tercatat 22.856 becak.

1990:
Pemda DKI memutuskan becak harus hilang dari Jakarta, Kesabaran selama 20 tahun untuk membiarkan becak tetap ada di jalanan dianggap sudah cukup sebagai tenggang rasa dari Pemda DKI.

Awal tahun 1990 becak yang masih tersisa di Jakarta, tercatat berjumlah sekitar 6.289 becak. Becak dilarang beroperasi di Ibu Kota sejak April 1990, ditetapkan melalui Perda No 11/1988.

24 Juni 1998:
Gubernur DKI Sutiyoso menyatakan, Selama masa krisis ekonomi, angkutan umum yang disebut becak dibolehkan beroperasi di Ibu Kota. Bila situasi dan kondisi ekonomi sudah pulih kembali, maka larangan becak beroperasi di kawasan hukum Ibu Kota diberlakukan lagi.

25 Juni 1998:
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menginstruksikan kepada Wali Kota se-DKI Jakarta agar membina kehadiran becak selama resesi ekonomi, dengan cara memberi tempat operasi, supaya tidak mengganggu ketertiban umum. Lokasi beroperasinya becak, kata Sutiyoso, hanyalah di jalan-jalan lingkungan yang tidak dijangkau oleh kendaraan bermotor, dan roda empat.

29 Juni 1998:
Izin lisan yang diberikan Gubernur Sutiyoso yang membolehkan beroperasinya angkutan umum becak di Jakarta, ditarik kembali. Dengan demikian, becak dilarang beroperasi di wilayah hukum DKI Jakarta.

Meski usia izin lisan itu hanya sempat berlaku tujuh hari, namun jumlah becak yang masuk ke Jakarta sudah mencapai sekitar 1.500 buah.

10 Maret 1999:
Sedikitnya 800 pengayuh becak dengan mengendarai 400 becak mendatangi Balaikota DKI Jakarta. Mereka yang berada di sana sejak pagi ingin bertemu Gubernur Sutiyoso untuk menyampaikan tuntutan agar becak diperbolehkan beroperasi di wilayah permukiman dan jalan nonprotokol Ibu Kota. Di samping itu, mereka juga meminta Pasal 18 Peraturan Daerah (Perda) No 18/1998 tentang pelarangan becak di Jakarta diubah.

15 April 1999:
Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta menolak untuk mengubah Peraturan Daerah (Perda) DKI No 11/1988 tentang pelarangan becak beroperasi di Ibu Kota. Namun begitu, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso tetap menawarkan alih profesi para pengemudi becak tersebut melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

9 November 1999:
Sekitar 5.000 pengayuh becak, yang dipimpin Ketua Konsorsium Kemiskinan Kota, Wardah Hafidz berunjuk rasa ke Gedung DPRD DKI dan menuntut Perda No 11/1998 dicabut. Saat menerima perwakilan para pengayuh becak, Wakil Ketua DPRD DKI Tarmidi Suharjo menyatakan setuju untuk mencabut perda tersebut.

10 November 1999:
Becak tetap dilarang beroperasi di wilayah DKI Jakarta, sebab Peraturan Daerah (Perda) No 11/1998 masih berlaku. Pasal 18 Perda No 11/1998 melarang orang atau badan membuat, menjual, dan mengoperasikan becak di wilayah Ibu Kota tegas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

31 Januari 2000:
Ratusan pengayuh becak yang dimotori Konsorsium Kemiskinan Kota, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dipimpin Wardah Hafidz, berunjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Mereka masih mengajukan tuntutan lama, yaitu pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di Ibu Kota yang melarang becak beroperasi.

15 Februari 2000:
Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dinyatakan bersih dari becak sejak diadakan operasi mulai Desember tahun 1999. Dari 6.649 becak yang tercatat beroperasi di Jakarta, sekarang tinggal 3.519 yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.

"Pembersihan becak masih terus dijalankan terutama di beberapa kantung yang jadi konsentrasi angkutan tersebut," kata Kepala Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Pusat Pengendalian Ketegangan Sosial DKI, Raya Siahaan.

17 Februari 2000:
Sebanyak 139 koordinator pangkalan becak yang mewakili sekitar 5.000 tukang becak di wilayah DKI Jakarta (penggugat) melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Lembaga Studi dan Advokasi

Masyarakat (Elsam) menggugat Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (tergugat). Sutiyoso dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 11/1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah DKI Jakarta. Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

28 Februari 2000:
Koordinator Urban Poor Consortium (UPC) Wardah Hafidz bersama staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Daniel Panjaitan serta sebelas tukang becak, ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya.

Penangkapan tersebut menyusul aksi unjuk rasa yang mereka lakukan sejak pagi di Istana Merdeka, Jakarta. Namun demikian, polisi tidak menahan mereka. Setelah dimintai keterangan oleh aparat Polda Metro Jaya, Wardah dan kawan-kawan dipulangkan.

31 Juli 2000:
Ratusan tukang becak memekik kegirangan usai putusan sidang perkara gugatan tukang becak (penggugat) terhadap Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (tergugat) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Ketua Majelis Hakim Manis Soejono dalam putusannya menyatakan, penggugat dapat melaksanakan pekerjaan sebagai penarik becak di jalan-jalan permukiman dan pasar.

1 Agustus 2000:
Meskipun kalah melawan para pengayuh becak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gubernur DKI Sutiyoso terus merazia becak. Sutiyoso juga menolak memberikan ruang gerak atau tempat beroperasi bagi becak, sekalipun di kawasan terbatas.

6 November 2000:
Sekitar 400 warga yang menuntut penghapusan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban, melakukan unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Warga yang terdiri dari para pemulung, pedagang kaki lima, tukang becak, dan anggota keluarganya itu, berunjuk rasa dibawa oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Urban Poor Consortium (UPC) pimpinan Wardah Hafidz.

19 Juli 2001
Ribuan tukang becak, pedagang kaki lima, pengamen, dan pengemis, Kamis (19/7) siang melakukan unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta menuntut pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum.

13 Agustus 2001
Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta mengadakan operasi "penggarukan" becak secara serentak di lima wilayah DKI Jakarta.

2012-2017
Pemprov DKI Jakarta yang secara berturut-turut dipimpin Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Djarot Saiful Hidayat tetap mengikuti aturan yang berlaku dengan melarang becak beroperasi di Jakarta.

Jokowi yang beberapa tahun setelahnya terpilih menjadi presiden dikirimi surat oleh seorang tukang becak soal kekecawaan larangan becak beroperasi di Jakarta.

2018
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin kembali menghidupkan becak di Jakarta. Salah satu caranya dengan membuat rute khusus yang bisa dilalui moda transportasi tradisional itu.