Popular Posts

Kategori

Follow by Email

thumbnail

Diposting oleh On 12:56:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA – Veranika Gunawan, CEO Mister Aladin CEO bersama pihaknya merasa Optimis jika pendapatan di Kuartal II/2018 akan meningkat hingga 100% Akibat Lonjakan Pemesanan untuk Liburan Idulfitri, demikian ungkapnya melalui release kepada media ini, Selasa (24/4/2018).

Seperti diketahui, Mister Aladin pada beberapa waktu lalu telah resmi menyeleggarakan Mister Aladin Travel Fair, mulai tanggal 19 April hingga 22 April 2018, di Grand Atrium Casablanka, dengan menyuguhkan promo menarik seperti diskon 50% untuk menginap di berbagai hotel populer, sesi lelang hotel dan tiket pesawat mulai Rp.100.000 hingga kesematan libur gratis ke berbagai destinasi populer Asia.

Dikesempatan tersebut, acara yang dihelat selama 4 hari oleh Mister Aladin juga menjadi ajang peluncuran resmi fitur pemesanan tiket pesawat website dan aplikasi Mister Aladin. Adapun, Mister Aladin Travel Fair kali ini mengambil momentum liburan Idulfitri dan liburan sekolah. Berdasarkan data kuartal I/2018, 30% dari total pemesanan adalah untuk liburan Idulfitri.

"Jumlah ini lebih besar dari pemesanan dikuartal I/2017 yang hanya 11%. Dengan adanya fitur tiket pesawat, Mister Aladin semakin dekat dengan tujuan utamanya, yaitu menjadi layanan one-stop platform yang mengakomodasi kebutuhan liburan masyarakat yang semakin meningkat," ujar Veranika Gunawan.

Dikatakannya, menurut data Mister Aladin, setelah soft-launching fitur tiket pesawat, terjadi peningkatan pemesanan hotel sebesar 63% hanya di kuartal I/2018 dibandingkan di kuartal I/2017. Dari total pemesanan tersebut, masih banyak orang yang memilih berlibur di dalam negeri, termasuk untuk liburan Idulfitri. Selain itu, terjadi juga peningkatan pemesanan hotel sebesar 18% dari kuartal IV/2017 ke kuartal I/2018 di destinasi-destinasi yang sedang naik daun di Indonesia.

Lebih jauh, Veronika menjelaskan, saat ini pihaknya memiliki lebih dari 100.000 inventory hotel dan ke depannya menargetkan peningkatan inventory sebesar 200% di akhir 2018. Untuk memenuhi permintaan konsumen sekaligus mengakomodasi tren pemesanan dalam negeri saat libur Lebaran nanti. Ia memutuskan untuk meluncurkan fitur pemesanan tiket pesawat dan berfokus pada rute domestik terlebih dahulu.

“Dengan fitur baru ini dan dengan berbagai macam promo menarik selama travel fair berlangsung, kami percaya penjualan di kuartal II/2018 akan meningkat 100% dibandingkan kuartal I/2018.” Tutur Veranika Gunawan

Hal senada juga disampaikan Nitha Sudewo, Chief Operating Officer Mister Aladin, bahwa Mister Aladin juga konsisten memberikan sentuhan personal dalam layanannya yang diwujudkan melalui fitur Personal Travel Assistant pada aplikasi. Dengan fitur ini, konsumen bisa menikmati layanan asisten pribadi yang dikelola oleh travel experts pilihan di mana saja selama 24 jam penuh.

“Kami melihat adanya tren themed travelseperti perjalanan backpacker, foodie, road trip, traveling untuk marathon, dan sebagainya di kalangan travelers masa kini. Sebagai teman travel terbaik para travelers, mudah bagi kami untuk mewujudkan hal tersebut melalui fitur Personal Travel Assistant,” kata Nitha Sudewo, Chief Operating Officer Mister Aladin. 

Menurutnya, banyak OTA lain yang menyediakan 24-hour service,tapi hanya Mister Aladin yang memberikan personalized service dan rekomendasi yang berkualitas. Saya percaya keunikan ini akan tetap menjadi salah satu keunggulan Mister Aladin di pasar Indonesia.

“Pastikan anda hadir di Mister Aladin Travel Fair di Kota Kasablanka yang akan dimeriahkan beragam promo dan acara menarik lainnya,” pungkas Nitha Sudewo, Chief Operating Officer Mister Aladin mengakhiri. (rls/lth)

thumbnail

Diposting oleh On 5:58:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Kedua Pimpinan Organisasi Kewartawanan, Ketua Umum Nasional DPN Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi, Melalui Kuasa hukum Dolfie Rompas, SH, MH & Partner resmi mendaftarkan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) terhadap Dewan Pers di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).

Kedatangan mereka merupakan upaya mengakomodir aspirasi para wartawan dan media dari berbagai daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Dewan Pers. Pasalnya, gerakan protes itu makin memuncak akibat maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers di berbagai daerah.

Dikatakan Dolfie, bahwa aturan dan kebijakan Dewan Pers yang dinilai melampaui kewenangannya antara lain adalah melaksanakan kgiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh dewan Pers dengan cara membuat peraturan-peratuiran sepihak.

“Tindakan yang dilakukan Dewan Pers ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers.” Ujar Kuasa Hukum Penggugat, Dolfie Rompas, SH, MH & Partner.

Lanjut, Dolfie, berdasarkan fungsi Dewan Pers tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi wartawan.

Perbuatan Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi wartawan juga sangat bertentangan atau menyalahi Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: _"(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah"._

Kegiatan uji kompetensi wartawan tersebut di atas juga menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

"Jadi sangat jelas di sini aturan hukum menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menetapkan atau mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers. Sehingga Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang ditunjuk atau ditetapkan Dewan Pers dalam Surat Keputusannya adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum dan sangat merugikan wartawan," imbuh Dolfie Rompas.

Sementara itu, Hence Mandagi selaku Ketua Umum DPP SPRI menegaskan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi organisasi wartawan yang menetapkan sendiri peraturannya dengan cara membuat dan menerapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan kepada seluruh organisasi pers masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum.

“Akibat perbuatan tersebut menyebabkan anggota dari organisasi-organisasi Pers yang memilih anggota Dewan Pers pada saat diberlakukan UU Pers tahun 1999 kini kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. Dan bahkan organisasi-organisasi pers tersebut, termasuk SPRI, tidak dijadikan konstituen Dewan Pers akibat peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers,” bebernya.


Mandagi juga mengatakan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers dengan cara membuat Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, sangat bertentangan dan melampaui fungsi dan kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers.

"Dampak dari hasil verifikasi perusahaan pers yang diumumkan ke publik menyebabkan media massa atau perusahaan pers yang tidak atau belum diverifikasi menjadi kehilangan legitimasi di hadapan publik. Perusahaan pers yang belum atau tidak diverifikasi mengalami kerugian materil maupun imateril karena kehilangan peluang dan kesempatan serta terkendala untuk mendapatkan belanja iklan," jelas Mandagi.

Selain itu, ada edaran Dewan Pers terkait hasil verifikasi perusahan pers di berbagai daerah menyebabkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum di daerah mengeluarkan kebijakan yang hanya melayani atau memberi akses informasi kepada media yang sudah diverifikasi Dewan Pers.

“Hal ini sangat merugikan perusahaan pers maupun wartawan yang bekerja pada perusahan pers yang dinyatakan belum lolos verifikasi Dewan Pers, karena mengalami kesulitan dalam memperoleh akses informasi dan akses pengembangan usaha.” Tandasnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke menegaskan, pihaknya mengajukan gugatan ini sebagai bentuk pembelaan kepada seluruh pekerja media, secara khusus terhadap para jurnalis yang terdampak langsung dengan kebijakan Dewan Pers selama ini.

“Dua kasus yang diadukan dan ditangani PPWI yang terkait langsung dengan kebijakan Dewan Pers menjadi pertimbangan PPWI Nasional, sehingga merasa perlu melibatkan diri dalam proses gugat-menggugat secara hukum ini,” ujar Wilson.

Kasus itu menurut data PPWI adalah:

1. Kriminalisasi terhadap dua jurnalis Aceh, Umar Effendi dan Mawardi terkait pemberitaan tentang "Tidak Sholat Jumat seorang oknum anggota DPRA, Azhari alias Cage, yang dimuat di media online Berita Atjeh dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pers mereka akhirnya dijebloskan ke penjara.

2. Kriminalisasi terhadap pers yang menimpa Pemimpin Umum media Jejak News Ismail Novendra terkait berita tentang dugaan KKN oknum pengusaha yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kapolda Sumatera Barat, dan meraup beberapa proyek strategis di sejumlah instansi pemerintah di Sumatera Barat. Kasus ini tetap berlanjut ke Pengadilan Negeri setempat meskipun Dewan Pers telah merekomendasikan agar kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan UU Pers, namun polisi tetap memproses menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP.

Salah satu kesimpulan dari dua kasus di atas, menurut Lalengke, bahwa sebenarnya rekomendasi Dewan Pers, dari pangkal hingga ke ujung hanyalah akal-akalan saja dan tidak membantu, serta tidak berguna alias tidak diperlukan. "Untuk itu Dewan Pers perlu ditinjau kembali atau dibubarkan saja sebelum uang negara habis digunakan untuk biaya operasional lembaga yang tidak berguna bagi dunia jurnalisme di negeri ini," kata Wilson Lalengke.

Jebolan PPRA XLVIII Lemhanas RI tahun 2012 ini juga mengajak seluruh insan pers tanah air untuk ikut berjuang menegakan kemerdekaan pers agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers.

Kontak Person:
Hence Mandagi, SH, Ketua Umum DPP SPRI - 081340553444
Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, Ketua Umum DPN PPWI – 081371549165
Dolfi Rompas, SH, MH, Ketua Tim Kuasa Hukum - 081319637555

thumbnail

Diposting oleh On 10:24:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat kembali melakukan rotasi terhadap beberapa jabatan struktural dan operasional serah terima ini dilakukan di Ruang Loby Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (18/4).

Dalam serah terima jabatan ini beberapa perwira menengah mendapatkan promosi Jabatan diantara nya AKBP museni yang sebelumnya menduduki sebagai kasat intelkam Polres metro Jakarta barat saat ini dipromosikan sebagai kasubdit 1 dit Intelkam Polda metro jaya sesuai dengan str Kapolda metro jaya  nomor : St /93/1/2018 diganti kan dengan AKBP Yuniar Ariefianto, SH, Sik,MH yang sebelumnya menjabat sebagai Pamen Polda Metro jaya

Berdasarkan str Kapolda Metro Jaya nomor : St / 359/ IV / Kep / 2018 yang semula AKBP Suhermanto dari Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan promosi jabatan sebagai Kapolres Cirebon dan digantikan posisinya oleh AKBP Erick Fredriz,Sik , Msi yang semula menduduki sebagai Kapolsek Taman Sari dan digantikan oleh AKBP Ruly Indra Wijayanto, Sik, Msi yang sebelumnya sebagai Kasubid Provost Bid Propam Polda Metro jaya

Dalam sambutannya Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi Sik, MH mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selama ini dan suatu organisasi ini merupakan sudah hal biasa perputaran rotasi ini guna melakukan penyegaran pada institusi ini

“AKBP museni dan Akbp Suhermanto merupakan sosok seorang petarung dimana dalam pemikiran beliau mencari sebuah terobosan terbaik untuk keberhasilan institusi ini serta selamat jalan semoga jabatan baru yang diemban ini dapat menjadi kan tolak ukur sebuah keberhasilan selanjutnya dan kami harapkan bagi para pejabat yang baru agar dapat bekerja lebih optimal guna keberhasilan kita bersama,” ujar Kapolres

thumbnail

Diposting oleh On 7:10:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (DPP BPPKB Banten), tengah melantik para pengurus serta jajaran baru Cabang BPPKB Jakarta Barat, yang berlangsung di Lapangan Tanah Merah, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (15/4/2018).

Acara yang dihelat mulai dari pukul 10.00 WIB dihadiri oleh ribuan massa dari anggota BPPKB tersebut, memang sangat layak untuk diacungi jempol, terlebih dengan dihadirkankan beragam kesenian bela diri, seni tari tradisional, juga pembacaan ayat suci al-quran oleh Kasepuhan dari Kesultanan Banten.

Pantauan Tim GemaMedia Network (GMN), tampak hadir para petinggi serta sesepuh dari organisasi masyarakat BPPKB, diantaranya, Ketua Umum DPP BPPKB Banten, H.Noer Indradjaja, SH, Sekjen DPP BPPKB Banten, Prof.Dr.H.Tb.Dudung Sugriwa, Wakil Sekjen DPP BPPKB Banten, M. Oyim Munandar, SE.MM

Selain itu tampak hadir pula, Ketua DPC BPPKB Jakarta Barat, H.Haerul Anwar alias Kansreng, Wakil Ketua DPC BPPKB Jakarta Barat, Abas dan Dimyati, Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar, H.Beceng, Kapolsek Cengkareng, Danramil, serta tamu undangan dari Ormas FBR, LMP, Pemuda Pancasila.

Tampak hadir pula, Calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, yakni Gias Kumari Putra, yang turut mengikuti berlangsungnya acara pelantikan Pengurus dan Jajaran DPC BPPKB Jakarta Barat.

Dalam sambutannya, Ketua DPC BPPKB Jakarta Barat, H.Haerul Anwar biasa disapa Kansreng menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada seluruh para Anggota BPPKB Banten serta para sesepuh, pendiri, pengurus DPD, DPC dan DPRt Jakarta Barat yang telah menghadiri acara pelantikan.

Selain menyampaikan terimakasihnya, Kansreng juga mengingatkan kepada seluruh anggota BPPKB untuk senantiasa menjaga dan menjalin silaturahmi sebagai penguatan kelembagaan BPPKB Banten serta mempertahankan nilai persatuan dan kekeluargaan dalam tubuh BPPKB Banten.

Dikesempatan yang sama, Sekjen DPP BPPKB Prof.Dr.H.Tb.Dudung Sugriwa menyampaikan sekilas tentang sejarah berdirinya BPPKB Banten yang merupakan upaya awal dari para sesepuh Banten yang menginginkan adanya kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dikatakannya, adapun para pendiri BPPKB berasal dari kalangan Masyarakat, Kaum Ulama dan Intelektual yang pada saat itu sepakat mendirikan sebuah organisasi yang saat ini disebut BPPKB dengan lambang tasbih dan golok.

Mengenai lambang BPPKB Banten yang terlihat dua golok bersilang, menurutnya itu bukan lambang dari sebuah kekerasan. Namun sesuai AD/ART BPPKB bahwa lambang golok tersebut merupakan lambang kesatuan, dan berdirinya BPPKB Banten berlandaskan kitab atau AD/ART yang distandarisasikan kepada kebenaran baik menurut Undang-Undang maupun hukum negara. 

Selain itu, dalam sambutannya H.Dudung juga selalu menitikberatkan kepada semua jajaran BPPKB Banten untuk tetap menjaga dengan utuh rasa kekeluargaan antar sesama anggota BPPKB khususnya. Hingga berita ini diturunkan, acara berlangsung dengan khidmat , lancar, dan terkendali hingga selesai sekira pukul 13.00 WIB, (Lth/budi/red)


thumbnail

Diposting oleh On 10:40:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Badan Investigasi Independen Peneliti Kekayaan Pejabat Dan Pengusaha Republik Indonesia (BIIPKPPRI) Darsuli bersama Kombes Erwin C Rukmana dan Kombes Elia, Analis Kebijakan (ANJAK) madya Bidang Binmad Badan Pemeliharaan Keamanan Baharkam Mabes Polri, sepakat deklarasi anti hoax, bertempat di Jakarta, Kamis (13/4/2018) sekira pukul 14.30 wib.

"Perlu diketahui bahwa penyebar hoax adalah melanggar hukum dan dapat diproses hukum sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 28 ayat (1)UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," ujar Darsuli

Lanjut Darsuli, dalam Pasal tersebut menyatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Ketua Umum BII-PKPPRI, darsuli sangat mendukung Polri dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku penyebaran Hoax yang serta merta dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.  NKRI HARGA MATI...!!! YESS...

"Fenomena hoax atau informasi palsu merupakan efek samping dari kemajuan teknologi informasi. Perlu mengedukasi masyarakat agar sadar akan hak dan kewajibannya," ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Erwin C Rusmana juga menyampaikan bahwa media massa maupun media sosial lainnya memiliki sejumlah fungsi. Diantaranya fungsi informasi, fungsi pendidikan, serta fungsi kontrol sosial.

"Informasi yang disajikan media harus berdasarkan fakta kejadian yang benar atau berasal dari narasumber yang kredibel. Konsumen hoax saat ini, masyarakat rawan mengkonsumsi berita bohong bahkan fitnah," bebernya.

Dikatakannya, tak jarang berita yang mengkhianati kode etik jurnalistik tersebut mengandung unsur adu domba serta menggunakan bahasa yang tidak baik. Sayangnya, tak sedikit masyarakat yang justru reaktif dan turut menjadi penyebar informasi hoax tersebut.

Lebih jauh, Erwin C Rusmana mengatakan, pertumbuhan pengguna media sosial begitu pesat sehingga setiap orang bisa memposisikan dirinya sebagai jurnalis (Citizen Jurnalism) masyarakat dengan mudah menyebarluaskan informasi dengan akses internet.

"Menurut hasil survei Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (PUSKAKOM UI), dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penggunaan internet terbanyak adalah untuk jejaring sosial 87,4 persen, mesin pencari 68,7 persen, chatting 59,9 persen, dan pencarian berita 59,7 persen. Penerima berita sebaiknya tidak tergesa gesa menyebarkan berita yang baru diterimanya," pungkasnya. (dar/her)

thumbnail

Diposting oleh On 4:58:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyindir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengenai Indonesia bubar 2030. Dia menegaskan, pemimpin seharusnya memberikan rasa optimistime kepada rakyatnya.

"Jangan pesimistis 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin harus memberikan semangat kepada rakyatnya meskipun tantangannya tidak gampang," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Konvensi Nasional Galang Kemajuan Tahun 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Sabtu (7/4/2018).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, pemimpin harus bekerja keras dan tahan banting. Apapun kondisi yang dihadapi Indonesia, jangan pernah menyerah.

Jokowi mengingatkan, untuk jadi negara besar dan kuat, Indonesia harus melewati tantangan. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang besar dengan sendirinya tanpa melewati cobaan dan rintangan.
"Enggak ada (negara yang) tiba-tiba jadi negara kuat, nggak ada rumusnya begitu. Enggak akan mungkin kita loncat jadi negara besar, tidak ada," ucap Jokowi dengan suara lantang.

Jokowi menekankan, pemimpin harus bisa mencari jalan keluar jika negaranya mengalami persoalan. Pemimpin juga harus terus memberikan semangat kepada rakyatnya.

"Nggak bisa kita bermanja-manja, enggak bisa bermalas-malasan untuk bisa jadi negara maju. Enggak ada yang instan," ucap Jokowi. (lp6)

thumbnail

Diposting oleh On 11:35:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan meliburkan seluruh sekolah saat Asian Games XVIII berlangsung Agustus mendatang. Adapun jenjang sekolah yang diliburkan yakni SMP, SMA dan SMK.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menuturkan, selama libur sekolah tersebut para peserta didik diminta untuk membuat karya tulis terkait Asian Games. Sebab, selain dapat merasakan euforia pesta olahraga se-Asia tersebut, keterlibatan para peserta didik dapat membantu meningkatkan "demam" Asian Games. 

"Kita sudah mengambil keputusan untuk meliburkan sekolah selama sembilan hari. Saya menginstruksikan Dinas Pendidikan agar para siswa diminta membuat karya tulis," ujar Sandi, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (6/4).

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto menambahkan, selama libur para siswa tetap dibimbing oleh guru dan wali kelas untuk outing class. "Mereka tidak ke sekolah, tapi ada tugas yang kita berikan," terangnya

Dijelaskannya, kebijakan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan jam belajar efektif dalam satu tahun. 

"Jam belajar efektif itu tidak boleh kurang. Jadi, kita akan lakukan penyesuaian untuk libur di bulan Desember," tandasnya (bj)

thumbnail

Diposting oleh On 12:56:00 AM

Pewarta-Tambora.com, JAKARTA - Beredarnya informasi yang berkembang tentang dugaan adanya praktek pungutan sebesar Rp.7.000 kepada warga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,  mendapat perhatian khusus Ketua Umum Pewarta Warga Indonesia (PPWI ) Nasional Wilson Lalengke, S.Pd, MSc, MA.

Dikatakan Wilson, bahwa Presiden Joko Widodo menegaskan pemberian BPNT tidak dipungut biaya. Pemberian bantuan berupa beras dan telur ini diberikan langsung pemerintah pusat melalui Kemensos melalui sejumlah bank dan didistribusikan kepada warga.

“Jika di lapangan terjadi pungli dalam penyaluran BPNT, perlu diusut dan ditertibkan,” tegas Wilson Lalengke yang juga adalah Anggota Ikatan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI, saat ditemui Wartawan dikantor Sekretariat PPWI Nasional, Kamis malam (5/4/2018).

Dikatakan Wilson, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan perlu kontrol sosial dari masyarakat. Warga proaktif menyampaikan informasi dan mempertanyakan segala sesuatu yang menurut mereka tidak sesuai dengan kebijakan dari pusat.

Lebih jauh Wilson yang juga lulusan dari 3 Universitas terbaik Eropa itu menyampaikan, perlunya pengawasan terhadap setiap pelaksana lapangan, antara lain pihak suplier bahan pangan yang diberi konsensi dalam program BPNT, pihak staf kelurahan yang biasanya dilaksanakan oleh bagian Kesra, dan petugas distribusi lainnya, oleh pemerintah pusat harus diperketat.

"Perlu disusun mekanisme kerja yang baik, namun sederhana dan mudah, tidak berbiaya tinggi dan transparan dalam penyaluran bantuan seperti program BPNT," terang Wilson yang sudah melatih ribuan warga TNI, Polri, Mahasiswa, Guru, dan elemen masyarakat lainnya di bidang jurnalistik.

Wilson juga berharap agar staf pelaksana lapangan harus benar-benar menyadari bahwa sebagai pelayan rakyat, mereka dituntut memiliki integritas dan moralitas yang tinggi penuh keikhlasan dan hati bersih dalam menjalankan tugasnya.

"Pikiran, sikap, dan perilaku koruptif sudah mesti ditinggalkan. Budaya semacam itu tidak akan memberi sumbangsih apapun dalam peningkatan kehidupan keluarga si pegawai atau petugas lapangan," pungkas Wilson mengakhiri. (Sutisna/Tim)

thumbnail

Diposting oleh On 10:40:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Walikota Jakarta Barat HM.Anas Efendi tengah mendampingi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno membuka Kejuaraan Milenia Cup 2 Taekwondo 2018 di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kecamatan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Sabtu (24/3/2018) Kejuaraan tersebut diikuti oleh 1.100 atlet dari 92 klub Taekwondo.

Selain didampingi Walikota Jakarta Barat, tampak hadir Camat Grogol  Petamburan H.Achmad, S.Sos, MAP, Kasudis Pemuda dan Olah Raga Drs. Joko Margo Santoso, M.Pd beserta 7 (Tujuh) Lurah Se-Kecamatan Grogol Petamburan.

Dalam sambutannya, Wagub DKI mengatakan dengan Taekwondo anak-anak usia sekolah dapat berlatih untuk lebih disiplin, memacu prestasi dan perluas pergaulan. Ia berharap akan terlahir atlet berprestasi asal DKI Jakarta.

“Dari pada bermain gadget lebih baik berolah raga Taekwondo, dari pada tawuran lebih baik berolah raga Taekwondo.” Ujarnya di Jl. Tanjung Duren Barat IV No.10 RT009/RW05 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan (Gropet) Jakarta Barat, Sabtu (24/3).

Wagub DKI Jakarta juga berharap kejuaraan ini menjadi ajang resmi untuk mencari bakat, melahirkan atlet berprestasi tingkat nasional hingga internasional.

Ditempat sama, Ketua Pelaksana Kejuaraan Taekwondo, Antonius Hartanto menyampaikan, bahwa kejuaraan ini merupakan bagian dari program Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo DKI dalam pembinaan sekaligus mencari bibit atlet.

“Kita ingin melakukan pembinaan terhadap bibit-bibit atlet dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Peserta kejuaraan sekitar 1.100 atlet dari 92 klub taekwondo,” ujarnya.

Para pemenang yang berhasil meraih juara umum, akan mendapatkan hadiah uang pembinaan. Selain itu mereka juga akan diberikan pembinaan untuk mengikuti kejuaraan Taekwondo tingkat nasional di Bandung, Jawa Barat pada Mei mendatang. (lth-in/red)

thumbnail

Diposting oleh On 6:01:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menggelar pembukaan turnamen Bola Voly, Futsal, Bulu Tangkis, dan Tenis Meja. Turnamen tersebut memperebutkan piala Kapolres Cup 2018 yang diselenggarakan di Gedung Olah raga Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat. Jumat (23/03/18)

Acara pembukaan Turnamen Kapolres Cup 2018 yang dihadiri seluruh pejabat utama Polres Metro Jakarta Barat, para Kapolsek jajaran, anggota Polsek dan Polres Metro Jakarta Barat, dan seluruh peserta turnamen ini diawali dengan upacara pembukaan, selanjutnya pemukulan Gong sebanyak tiga kali yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH tanda turnamen siap dimulai.

"Dengan pemukulan Gong ini, turnamen Kapolres Cup 2018 saya nyatakan dimulai." Ujar Hengki disambut tepuk tangan peserta

Pertandingan yang diadakan meliputi bola voli, futsal, tenis meja dan bulu tangkis dengan Total Jumlah keseluruhan pemain ada 320 pemain

Hengki berpesan, kepada seluruh panitia penyelenggara, wasit, para pemain, dan seluruh tim offisal untuk lebih mengedepankan sportifitas

"Kalah menang dalam pertandingan adalah hal yang  biasa, namun dapat memperlihatkan pertandingan yang menarik untuk dilihat dan menjunjung tinggi sportifitas olah raga itu baru luar biasa." Pesannya.

Hingga berita ini dilansir, setelah selesai upacara pembukaan turnamen Kapolres Cup 2018 dilanjutkan dengan pemukulan pertama bola voly yang menandakan pertandingan Kapolres Cup dimulai. (rls-lth-in/red)

thumbnail

Diposting oleh On 5:45:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Sebagai wujud rasa kebersamaan dan peduli pada bencana alam, Komando Lintas Barat (KLB) Ojek Online, tengah memberikan bantuan berupa alat-alat tulis sekolah dan juga donasi, di wilayah Desa Raja wetan Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Senin (13/3 /2018).

Adapun bantuan yang diberikan itu antara lain dalam bentuk keberlangsungan kegiatan belajar siswa juga bentuk perangkat penunjang sekolah lainnya.

“Bantuan program bencana longsor yang disalurkan ini berupa perangkat sekolah kepada masyarakat di empat RW terdiri atas 300 alat tulis.” Ujar Beno kepada Media ini, Jumat, (16/3/2018).

Dikatakan Beno, bantuan sosial ini sejalan dengan isi program kerja Komando Lintas Barat, bahwa KLB sebagai ojeg online wajib untuk peduli terhadap lingkungan, terlebih dalam bentuk program Community Ojek Online.

“Objek penerima bantuan program tersebut adalah masyarakat disekitar lokasi bencana atau masyarakat yang langsung terkena bencana.” Tuturnya.

Sabeno selaku Dewan Pembina KLB juga sebagai tim GMN-Pewarta Tambora, menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh anggota ojeg online yang tergabung di KLB atas peran serta dan kepedulian sosialnya terhadap musibah bencana alam.

“Mudah-mudahan di tahun mendatang program sosial seperti baksos, santunan dan program lainnya Komando Lintas Barat (KLB) ojek online tetap bisa dilaksanakan dan terjalin rasa kebersamaan dan jalinan silaturahim yang baik.” Harapnya.


Menurut Pembina Komando Lintas Barat (KLB) Ojek Online Sabeno dan Ayub selaku Ketua Komunitas Rumah Ijo bahwa kejadian bencana alam di desa Rajawetan tersebut terjadi pada Kamis malam Jum'at, (13/3/2017) sekira pukul 22.00 Wib, karena telah terjadi pergeseran tanah atau tanah amblas dan diperkirakan kerugian materi 71 dari rumah 90 Kartu Keluarga yang keseluruhan rusak diakibatkan oleh hujan yang deras.

Hasil pantauan tim GMN, hingga saat ini masih dirasakan terjadinya pergeseran tanah setiap waktu, untuk warga sendiri sementara mengungsi kerumah tetangga atau saudara terdekat. "karena dikhawatirkan akan ada tanah retak-retak dari geseran susulan", ujar Sabeno

Sementara untuk saat ini daerah tersebut masih minim dalam menerima bantuan dari luar kota bumi ayu dikarenakan medan tempuh yang sulit dijangkau.

Keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa Rajawetan yang diwakili oleh Herman sebagai Kepala Dusun (Kadus), menyampaikan bahwa yang terkena akibat bencana longsor korban berjumlah empat (4) RW.

“Diantaranya, RW 01. Juhari, RW 02. Kasub dan RW.04, Sajum serta RW.05, Sopani, kesemuanya warga Desa Rajawetan yang terkena musibah tanah longsor atau pergeseran tanah,” pungkasnya. (tim/beno)


thumbnail

Diposting oleh On 10:16:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Jalan Tomang Raya, Palmerah, Jakarta Barat, untuk kali pertama digunakan sebagai lokasi pelaksanaan Car Free Day (CFD)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang didampingi Walikota Jakarta Barat HM.Anas Efendi menuturkan, dirinya mengapresiasi penggunaan jalan Tomang untuk HBKB.

Pasalnya, kegiatan ini dapat lebih memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin berolahraga di akhir pekan.

Pantauan tim GMN, Jalan Tomang Raya ditutup sepanjang satu kilometer, nampak terlihat warga antusias mengikuti HBKB, terlebih saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno naik ke panggung, dan mengajak warga senam bersama.

“Jadi, hari ini perdana kita pakai Jalan Tomang Raya untuk hari Bebas Kendara Bermotor (HBKB) atau CFD. Saya mendukung sekali karena ini memfasilitasi gaya hidup sehat,” kata Sandi, Minggu (11/3/2018) pagi.

Sandiaga juga berharap acara-acara seperti ini bisa banyak diselenggarakan. Sebab, menurutnya, warga Jakarta masih membutuhkan ruang-ruang untuk berkumpul yang bebas dari kendaraan bermotor.

"Kami menampungkan, apa yang masyarakat sampaikan ke Pak Camat, ke Pak Wali, bahwa masyarakat itu butuh ruang terbuka untuk bisa beraktivitas, khususnya olahraga," Pungkasnya. (tnt-in/red)

thumbnail

Diposting oleh On 9:17:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Terkait penjemputan paksa 2 orang jurnalis Jon Roi Tua Purba dan Lindung Sibaban dari Media Online oleh Kepolisiab Daerah Sumut pada (6/3/2018) lalu. Ketua Umum PPWI Nasional Wilson Lalengke ikut memberikan statemen atas tindakan Kapolda Sumut yang diduga melakukan pembiaran.

Menurut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Polri tidak boleh resisten terhadap kritik jika ingin tetap dihormati dan disegani rakyat pejabat tidak semestinya berlindung di balik argumentasi "pencemaran nama baik" terhadap sikap dan perilaku mereka walaupun hanya dalam bentuk dugaan-dugaan publik.

"Ingat, kalian dibayar mahal oleh rakyat, sehingga segala gerak-gerik anda sudah seharusnya terbuka untuk menjadi obyek perhatian rakyat setiap saat, tanpa jeda sedetikpun," Ungkap Ketua Umum Nasional PPWI Wilson Lalengke kepada wartawan melalui press relisnya hari ini. Minggu (11/3/2018) di Jakarta.

Sambung alumni dari tiga universitas terbaik di Eropa itu, kalau tidak mau jadi perhatian publik yaa jangan berada di posisi yang dibayar rakyat itu dong. Pulang kampung saja jadi petani, menyatu bersama kita rakyat biasa dan balik memperhatikan dan mengkritisi para pejabat yang kita bayar hidupnya itu.

Wilson menjelaskan, arogansi oknum Kapolda Sumut yang menjemput paksa warga akibat pemberitaan di Medan itu akan menjadi catatan buruk para pekerja media massa terhadap polri secara keseluruhan. Bintang dua masih alergi kritik??

"Tanggalkan saja bintang duanya itu boss, tidak berbanding lurus dengan kondisi kedewasaan seorang pejabat pengayom masyarakat," pungkas wilson yang juga trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, mahasiswa, dan masyarakat umum di berbagai daerah di Indonesia.

Penjemputan paksa itu berkaitan dengan pemberitaan yang membuat Kapolda Sumut Irjen Pol.Paulus Waterpauw merasa dicemarkan nama baiknya.

Dua Jurnalis yakni Jon Roi Tua Purba dijemput paksa di kediamannya untuk diperiksa atas berita terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dari seorang pengusaha di Medan. 

Termasuk rekannya Lindung Silaban yang juga dijemput petugas Polda Sumut pada Selasa 6 Maret 2018 pukul 21.00 wib, dan diperiksa sebagai Pemimpin Redaksi media online sorotdaerah.com.

thumbnail

Diposting oleh On 9:15:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, BANDAR LAMPUNG -  Ketua Umum PPWI Nasional Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, tengah melantik dan mengukuhkan jajaran Kepengurusan DPD PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) Provinsi Lampung masa bakti 2017 - 2022, di Gedung Pusiban, Kantor Pemprov Lampung, Kamis (8/3/2018)sekira pukul 08.00 WIB.

Pelantikan dan pengukuhan turut dihadiri dan disaksikan pejabat di Lingkungan Provinsi Lampung, diantaranya PJ. Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kadis Infokom Pemprov Krisna Putra, Danrem 043 Garuda Hitam yang diwakili oleh Kapenrem 043/Gatam Mayor Czi I Made Arimbawa.

Turut hadir pula Kapolda Lampung yang diwakilkan oleh Kombes Pol Solichin, Walikota Bandar Lampung yang diwakili oleh Kadis Infokom Pemkot Bandar Lampung, Anggota DPD RI dari Provinsi Lampung, Ir. Anang Prihantoro.

Sekira dua ratusan undangan juga diberikan dari kalangan mahasiswa, pelajar, guru, ormas pemuda, dan rekan pers yang ada di Kota Bandar lampung.

Para pengurus DPD PPWI Lampung periode 2017-2022 yang dilantik beberapa hari lalu diketuai oleh Edi Suryadi, SE, seorang aktivis antikorupsi yang juga aktif menulis di Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI).

Sedangkan kepengurusan DPC PPWI Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Sudirman atau yang akrab dipanggil Buyung. Dalam kesehariannya, Bang Buyung adalah seorang kontraktor dan aktivis sosial yang sangat peduli dalam kemajuan Provisinsi Lampung, Kota Bandar Lampung pada khususnya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PPWI Nasional Wilson Lalengke menjelaskan bahwa PPWI adalah suatu organisasi yang mewadahi setiap warga masyarakat tanpa melihat latarbelakang masing-masing, yang aktif menjalankan fungsi jurnalistik dalam berbagi informasi sesama warga.

“Setiap warga Negara berhak memberitakan atau mempublikasikan suatu peristiwa kepada seluruh elemen masyarakat dan tentunya untuk tujuan kemajuan bangsa dan negara. Wilson menegaskan juga bahwa penguasaan terhadap informasi sangat penting bagi setiap orang. Siapa mengusai informasi, maka dia mengusai dunia," ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Seusai pelantikan, acara tersebut dilanjutkan dengan seminar Wawasan Kebangsaan yang bertema "Meningkatkan Moralitas Generasi Muda dengan Jiwa Pergerakan Baru", menghadirkan pemateri Ir.Anang Prihantoro, selaku Anggota DPD RI dari Provinsi Lampung.

Dalam paparannya Ir. Anang Prihantoro, mengobarkan semangat perubahan dengan motto "Kita Bisa", yang disambut kompak dan antusias oleh seluruh peserta seminar yang diikuti ratusan mahasiwa dan pelajar ini.

Selain itu juga diadakan sosialisasi tentang bahaya Narkoba dengan pembicara dari BNNP Lampung, mengingat bahaya narkoba mengancam generasi muda penerus bangsa. (SPR/Red)

thumbnail

Diposting oleh On 1:06:00 AM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - 24 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 168 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Jakarta Barat diharapkan bisa bekerja keras, jujur, transparan, profesionalitas dan tidak berpihak pada suatu kepentingan. Juga harus menjunjung kode etik Pemilu dan memegang teguh undang-undang.

“Terpenting lagi, memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat dan menegakkan aturan yang berlaku. Saya serahkan semuanya, sebelum masa tugas saya berakhir pada Juni 2018,” ujar Ketua KPU Jakarta Barat, Sunardi Sutrisno, saat pelantikan, Jumat (9/3/2018) malam.

Walikota Jakarta Barat, HM.Anas Efendi yang terut serta hadir dalam pelantikan anggota PPK dan PPS tersebut juga berharap anggota PPK dan anggota PPS dengan sumpah atau janji yang diucapkan, untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. “Sukses atau tidaknya penyelenggara pemilu tergantung dari kinerja saudara,” ucap Walikota Jakarta Barat.

Berdasarkan serangkaian Tahapan Seleksi Calon Anggota PPK di Wilayah Kecamatan Tambora, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat menetapkan anggota PPK di wilayah Kecamatan Tambora (berdasarkan peringkat) adalah sebagai berikut :

Mahpudin Lahir di Pandeglang, Dengan Nomor Daftar (66), Suryani, lahir di jakarta, dengan daftar Nomor (47), serta Amin Maruf, lahir di Jakarta dengan nomor daftar (14).

Adapun Anggota Panitia Pemungutuan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Administrasi Jakrta Barat, di wilayah Kecamatan Tambora, yang telah ditetapkan Lulus dan mengikuti Pelantikan dan menandatangani Pakta Integritas adalah sebagai berikut,

Kalianyar, Ahmad Fauzi Nomor Daftar (064), Dedi Kasmayadi, Nomor Daftar (195), Cecep Adi, Nomor daftar (030), untuk Kelurahan angke, Achmad Mulyadi, nomor Daftar (025), Erwin Wahyudi, Nomor Daftar (189), Moh Taufik Qurahman, Nomor Daftar (024), dan untuk Kelurahan Pekojan, Moh Idrus, dengan Nomor Daftar (385), Nendra Agung Sedayu, Nomor Daftar (386), dan Minggus Januari, Nomor Daftar (387). (her/in-red)

thumbnail

Diposting oleh On 3:45:00 AM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, didampingi fungsionaris PBB, MS.Kaban dan Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noer berziarah ke Masjid Jami Keramat Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (6/3/2018) malam.

Selain berziarah, baginya kampung luar batang menjadi bagian kenangan yang tak terlupakan, karena dirinya adalah salah satu tokoh nasional yang kali pertama membela warga kampung luar batang saat hendak di gusur pada periode Gubernur DKI Jakarta yang lalu.

Dia menjelaskan, Kampung Luar Batang memberikan banyak inspirasi. Terutama saat ia membela warga kampung tersebut yang terancam penggusuran. "Inspirasi itu mendorong memperkuat perjuangan membela kaum tertindas," kata dia..


Kedatangan Yusril juga untuk menyampaikan rasa syukur terhadap Allah SWT dan penghormatan serta kecintaan beliau terhadap Sohibul Wilayah, Al Habib Husein Bin Abubakar Alaydrus Keramat Luar Batang.

"Saya menunaikan niat dan nazar, jika PBB memenangkan gugatan melawan KPU di Bawaslu, akan datang untuk salat dan berdoa di Masjid Jami Keramat Luar Batang," tutur Yusril.

Sebagaimana diketahui, ziarah itu dilakukan setelah KPU RI menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019. Selama berpartisipasi di pemilu mendatang, partai itu akan menggunakan nomor urut 19 sebagai identitas.


“Bagi saya, angka 19 itu betul-betul angka yang baik karena kalimat bismillahirrohmanirrohim itu terdiri atas 19 huruf, dan seluruh ayat Alquran itu sebenarnya dapat dikembalikan pada konsep angka 19 itu. Ada buku yang menulis tentang itu,” ujarnya.



Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku senang partainya mendapat nomor urut 19 dalam Pemilu 2019. Dia pun berharap nomor ini membawa keberuntungan agar PBB minimal mendapat 19 persen suara pada pemilu nanti.

"Jadi saya merasa sangat senang malam ini, berbahagia dan bersyukur. Mudah-mudahan PBB sukses dalam menghadapi pemilu yang akan datang, setidaknya nomot urut 19 dapat 19 persen begitu," tandasnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum RI menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai partai peserta Pemilu 2019 melalui Rapat Pleno terbuka di Gedung KPU RI, Selasa (6/3/2018) malam. Penetapan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan putusan Badan Pengawas Pemilu RI yang memutuskan PBB layak ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

KPU RI juga menetapkan Partai Bulan Binyang sebagai Partai peserta pemilu dengan nomor urut 19. Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan rapat pleno penetapan partai peserta pemilu dan nomor urut peserta pemilu 2019 dilakukan sebagai wujud pelaksanaan putusan Bawaslu RI atas penetapan PBB sebagai Partai peserta Pemilu 2019 (Daeng Mansur)

thumbnail

Diposting oleh On 9:24:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal di tahun 2019 mendatang menjadi pembahasan khusus dalam Sidang Kabinet Paripurna siang ini. Dalam sidang tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya agar waspada terhadap dinamika ekonomi dunia yang terus bergerak secara dinamis.

"Saya ingin mengingatkan terkait dengan pelaksanaan APBN 2018 maupun Rancangan APBN 2019 agar mewaspadai dinamika ekonomi dunia yang terus bergerak secara dinamis. Baik yang terkait suku bunga, komoditas, arus modal masuk dan keluar, serta nilai tukar. Itu semua dapat memengaruhi perekonomian dan daya saing kita," kata Presiden di Istana Negara, Senin, 5 Maret 2018.

Secara khusus, Kepala Negara menyinggung soal adanya kecenderungan negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang menerapkan kebijakan proteksionis dalam aktivitas perdagangannya. Untuk itu, Presiden kembali berpesan kepada jajarannya untuk mencari pasar ekspor alternatif.

Terkait dengan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Presiden Joko Widodo menghendaki agar besaran bantuan yang diterima oleh para peserta PKH dapat ditingkatkan pada tahun 2019.

Lebih lanjut, menjelang bulan Ramadan, dirinya meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus memantau harga bahan pangan, utamanya yang mempunyai kontribusi terhadap inflasi dan angka kemiskinan.

"Saya minta beberapa harga baik itu yang berkaitan dengan beras maupun daging untuk betul-betul diselesaikan agar sebelum masuk bulan puasa bisa kita pastikan bahwa harga itu betul-betul turun," ucapnya.

Libatkan Swasta dan Dorong Lebih Banyak Investasi

Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan mengajak pihak swasta untuk dapat berperan dalam perekonomian. Hal itu selain karena pemerintah mengakui peranan swasta, APBN kita juga memiliki keterbatasan. Oleh karenanya, Presiden meminta kepada jajarannya untuk menciptakan inovasi dan melibatkan dunia usaha swasta lebih luas lagi.

"Libatkan dunia usaha swasta sebanyak-banyaknya agar kita tidak banyak tergantung dengan APBN melalui peningkatan investasi dan ekspor. Kita harapkan ini akan membuka lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran yang ada," ucapnya.

Dalam kaitannya dengan investasi, Presiden juga mendorong sistem perizinan terintegrasi (single submission) agar dapat diselesaikan pada akhir bulan ini. Selain itu, insentif-insentif kepada dunia usaha dan investasi juga harus terus diberikan.

"Dengan inilah kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik lagi," ujarnya. (rls/bm/her)