Popular Posts

Kategori

Follow by Email

thumbnail

Diposting oleh On 1:34:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Kampung Budaya Betawi Ancol kini memiliki beragam acara menarik untuk ditampilkan kepada masyarakat maupun publik pada setiap minggunya.

Setelah sebelumnya mengulas tentang hari lahir Jakarta, Kisah Si Pitung, dan Cerita Dari Kampung Cidodol Jakarta, Sabtu (14/7), kini di akhir pekan ini Kampung Budaya Betawi Ancol, Minggu (15 Juli 2018), kembali menampilkan talkshow dengan tema Cerita Sejarah Kampung Luar Batang.

Pagelaran talkshow yang dihelat di Gedung Nort Art Space (NAS), Pasar Seni Ancol, yang juga menjadi tempat pemeran Wall Of Frame Betawi tersebut menampilkan pembicara Tokoh Kampung Luar Batang, sekaligus Ketua Umum Sunda Kelapa Heritage, Daeng Mansur. Selain itu juga hadir Candrian Attahiyyat, Arkeolog UI sekaligus Tim Ahli Cagar Budaya Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Sejarah, Kampung Luar Batang yang berada di wilayah Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, memiliki sebuah Masjid bersejarah yang dibangun pada tahun 1739 oleh Sayid Husein bin Abubakar Alaydrus. Masjid tersebut merupakan bagian dari cagar budaya yang dilindungi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Indonesia tentunya menjadi salah satu Negara yang paling banyak disinggahi para wali - ulama Muslim yang diyakini memiliki beragam keramat atau kemampuan di luar nalar. Salah satunya yakni Habib Husein bin abubakar Alaydrus,” ungkap Daeng mengawali pembicaraannya kepada Media ini.

Hingga saat ini, makam beliau di Sunda Kelapa, Jakarta Utara ramai dikunjungi peziarah dari dalam maupun luar negeri. Kebanyakan dari mereka datang mengharap berkah atau jalan keluar masalah, namun tak jarang juga yang datang hanya ingin mengenal siapa sebenarnya Habib Husein Luar Batang.

Daeng menambahkan, bahwa Habib Husein bin Abdullah bin abu bakar Alaydrus atau sekarang dijuluki Habib Husein Luar Batang berasal dari Hadhramaut, Yaman Selatan. Beliau hijrah meninggalkan tanah airnya setelah mendapat restu dari sang IBU. Keputusan untuk pergi menyebarkan Islam ia ambil pasca Habib Abdullah bin Alwi Alhaddad gurunya meninggal dunia tahun 1720.

“Awalnya, ia singgah di Gujarat, India, namun tak lama pindah ke nusantara. Beliau sempat menyambangi Aceh, Banten, Cirebon, dan Jawa Timur. Namun akhirnya memutuskan untuk menetap di sunda Kelapa,” ujarnya.

Sunda Kelapa itu sendiri, menurut Daeng Mansur, adalah sebuah kota lama, juga dikenal dengan pasar Ikannya Jakarta, pada waktu itu termasuk Bandar yang paling ramai di Pulau Jawa. Di tepi pantai terlihat rumah-rumah nelayan dan warung-warung yang mereka kelola sebagai usaha sampingan.

Singkat cerita, nama Luar Batang sendiri yang kini tidak hanya menjadi julukannya, namun menjadi nama Masjid dan kampong disana dan itu memiliki kisah sendiri, pasca wafatnya almarhum Habib Husein bin Abdullah bin Abu Bakar Alaydrus, atau kini dijuluki Habib Husein Luar Batang.

“Adapun pada makam Habib Husein tertulis, Habib Husein bin abubakar bin Abdillah Alaydrus wafat pada hari kamis 27 Ramadhan 1169 H bersamaan dengan tanggal 24 Juni 1756” pungkas Daeng Mansur mengakhiri perbincangan singkatnya dengan Wartawan GMN.

@ diolah dari berbagai sumber

thumbnail

Diposting oleh On 10:45:00 PM


PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Polsek Tambora, Kompol Iverson Manosoh, SH tengah menghadiri giat Halal Bihalal antar Komunitas se Tambora, tepatnya di sekitaran jalan Jamblang Raya / TSS (Dekat Lucky Mart), Minggu (15/7/2018).

Pagelaran Halal Bihalal yang laksanakan pada pukul 10.00 tersebut, selain dihadiri Kapolsek Tambora, hadir pula puluhan pimpinan Komunitas yang ada di Kecamatan Tambora, juga  hadir Gias Kumari Putra Calon Anggota Legislatif dari Fraksi Partai Gerindra.


Dalam sambutannya, Kapolsek Tambora, Kompol Iverson Manosoh, SH menyampaikan terimakasihnya atas undangan yang disampaikan kepada dirinya, Ia juga mengatakan, kirnya dengan ada pertemuaan antar pengurus Komunitas di Tambora ini bisa saling bekerjsama.

“Tentunya dengan adanya silaturahmi dan pertemuan antar perkumpulan komunitas ini bisa saling bekerjsama dengan Kepolisan untuk bersama menjadikan Tambora agar lebih baik lagi,” ujarnya Kapolsek Tambora.

Kapolsek Tambora juga mengulas sedikit terkait dengan keamanan dan insiden terjadinya tawuran pada beberapa hari lalu, kita berharap mudah-mudahan kita semua bersama dapat menjaga lingkungan kita dengan kondusif apalagi kedepan kita akan menghadapi Asian Games 2018. (sur)

thumbnail

Diposting oleh On 9:48:00 PM


PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Kepolisian Sektor Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, yakni Unit Reskrim Polsek Tambora kembali berhasil mengungkap kepemilikan Sabu seberat 4 Kg dan juga 4.675 butir Esktasi, saat disekitar TKP Tawuran.

Kapolsek Tambora, Kompol Iverson Manosoh, SH mengatakan, bahwa kedua orang tersangka yang kini diamankan berinisial SU dan BL, keduanya ditabngkap di Jalan Jembatan Besi II RT.008/02 No.36,” ujar Kapolsek didampingi Kanit Reskrim AKP Supriyatin, SH, MH beserta Panit Narkoba Iptu Subartoyo, SH.

“Dua tersangka ditangkap di satu rumah tepatnya di Jalan Jembatan Besi,” ungkap Kompol Iver Son Manososh, SH, dalam release yang diterima Redaksi, Minggu (15/7/2018).

Dikatakannya, bahwa penangkapan terhadap tersangka bermula saat anggota Polsek Tambora sedang melaksanakan Operasi Premanisme, sesaat setealh terjadinya keributan atau tawuran pemuda.

Adapun yang diduga pelaku tawuran berada di sebuah rumah yang beralamat di Jl Jembatan Besi II Rt 008/01 No. 36 Kel Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat. Saat anggota Reskrim dan Team Pemburu Preman menggeledah rumah tersebut anggota mendapati tersangka SU di lantai dua.

Selanjutnya, menurut SU, selain dirinya ada lagi temannya yang bernama AM yang berada di lantai 3. Setelah didatangi di lantai tiga ternyata AM kabur melalui plafon dan di kamar tersebut ada seorang laki-laki bernama BL. 

"Jadi waktu kami geledah di kamar tersebut anggota menemukan empat bungkus sabu yang masing masing seberat satu kilo dan Pil Ecstasy sebanyak 4675 butir," tutur Kompol Iver Son Manossoh SH.

Hingga berita ini disusun, tersangka dan barang bukti langsung diamankan, untuk dikembangkan dan mengungkap jaringan narkoba lainnya, kini tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Sub Pasal 112  ayat (2) UU RI No. 35 Tahun  2009. (red/h2t)

thumbnail

Diposting oleh On 10:24:00 AM


PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Pemerintah Kota Admistrasi Jakarta Barat melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menggelar Car free day  Minggu ke dua di bulan Juli 2018 yang diselenggarakan di kota tua Fatahillah dan  jln kali besar, Minggu (15/07/2018).

Wali Kota Jakarta barat H.Rustam Efendi  menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh warga Kota jakarta barat atas partisipasinya dalam ikut serta memeriahkan kegiatan tersebut. 

"Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh warga Kota jakarta barat, yang telah ikut berpartisipasi dalam memeriahkan car free day selama ini, mari kita jaga bersama kota ini dengan sebaik-baiknya agar visi dan misi kota pendidikan dan kota wisata kuliner keluarga dapat terwujud secara maksimal dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua," ucap Rustam.

Ditambahkan pula oleh Camat Tambora Djaharuddin, bahwa agar semua fasilitas yang ada di Kali besar yang sudah menjadi kota wisata dan identik sebutan kota tua yang sangat bersejarah ini dapat dijaga dengan baik.

"Saya berharap kita sama-sama menjaga keindahan dan keamanan kali besar ini, karena saya melihat sudah begitu indah dan di lengkapi  beberapa  taman yang telah ada, jadi saya meminta agar warga masyarakat yang menggunakan lokasi Taman kali besar ini dapat menjaga lingkungan sekitar, janganlah di rusak dan jika ada yang merusaknya tolong di tegur," tuturnya.

Sementara itu, Kepala kelurahan Roa Malaka Simon Arfandi menyampaikan agenda car free day kali ini adalah kegiatan awal tahun 2018, yang mana kegiatan ini merupakan agenda rutin yang telah dijadwalkan sebelumnya.

"Kita adakan car free day pada awal tahun 2018 ini dengan berbagai macam kegiatan, bukan hanya senam tapi banyak lagi, kita juga libatkan elemen masyarakat Rw/Rt Fkdm lmk para pelajar yang tergabung dalam kreatif yaitu Senam sehat,Fun Futsall, BMX, Comminity Usaha Mikro," ungkapnya.

Selanjutnya Camat Taman Sari, Firman menyampaikan terimakasihnya juga kepada warga masyarakat, Komunitas dan juga pihak sponsor atas Partisipasinya serta bantuan dalam memeriahkan Kegiata acara Car Free Day Minggu ke dua  dibulan Juli 2018.

Rep : Lutfi Ramli

thumbnail

Diposting oleh On 4:08:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Kecamatan Tambora  mempercantik kantor dan wilayahnya jelang Asian Games 2018, dengan mengecat warna-warni sejumlah titik.

Selain dinding pembatas jalan Trotoar  di Jalan Tb angke dan sekitar nya  Jakarta barat, sejumlah titik akan dicat ulang demi memeriahkan wilayah Kecamatan tambora   dengan warna warni Asian Games 2018.

Camat Tambora Djaharuddin, menyebut, beberapa wilayah di sekitar Kelurahan yang ada di kecamatan tambora juga sedang dipersiapkan menghadapi Asian Games.

"Saat ini di Kantor Kecamatan juga (dicat), terus di Jalan protokoler  depan kantor  Kecamatan Tambora  kita warnain juga. Terus  trotoar juga di cat  hitam putih karena  akses jalan yang di lintasi warnai  hitam putih," ujarnya

Terkait pembenahan di titik lainnya, seperti di  Jalan Jembatan Lima, Tubagus Angke yang menuju ke Kawasan Kantor Kecamatan Tambora Djaharuddin dan jajarannya masih mempertimbangkan.

"Sebab, untuk membenahi titik-titik lainnya, jajaran Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tambora  memerlukan biaya lebih," terangnya.

Lanjut djaharuddin, pihak kecamatan sudah memerintahkan lurah-lurah dan beberapa pengusaha untuk mengajak mereka berpartisipasi membenahi kawasan Kecamatan tambora jelang Asian Games 2018.

"Hari ini kecamatan yang mengadakan kegiatan membenahi kantor dalam rangka menyambut dan memeriahkan Asian Games 2018," pungkasnya.

Rep : Lutfi Ramli

thumbnail

Diposting oleh On 10:05:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Dianggap mengancam kedaulatan jurnalis, ratusan wartawan dari berbagai organisasi profesi wartawan dan penerbit media, melakukan aksi demo di depan Gedung Dewan Pers di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Juli 2018.

Kedatangan ratusan pekerja media tersebut, menuntut pertanggung jawaban Dewan Pers yang dianggap lalai, diskriminatif, dan tidak proporsional dalam membuat berbagai kebijakan terkait Jurnalis sehingga menimbulkan gejolak di kalangan insan wartawan, bahkan berujung dengan kriminalisasi terhadap pekerja media.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) yang turut serta dalam aksi demo tersebut mengatakan, bahwa Dewan Pers secara nyata tidak mampu menjalankan fungsinya, sebagai layaknya institusi yang seharusnya memberi perlindungan, pembinaan, dan pengayoman terhadap organisasi maupun insan jurnalis.


“Dewan Pers nyata-nyata tidak mampu menjalankan fungsinya, carut marut jurnalis seperti yang terjadi belakangan ini, juga akibat dari kebijakan yang dikeluarkan tidak proporsional dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Selain itu, kriminalisasi terhadap pekerja pers terus mengemuka, dan Dewan Pers terkesan melakukan pembiaran begitu saja,” kata Suriyanto.

Ketua Umum Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Ozzy S. Sudiro menyampaikan, saat ini insan jurnalis Indonesia tengah bergejolak, khususnya setelah adanya ketidaksetaraan atau pemisahan antara jurnalis lokal dan jurnalis yang menamakan dirinya mainstream.

“Mereka dibelenggu dengan kebebasan dalam sangkar. Satu diangkat yang satu dipijak dengan politik belah bambu yang selalu diterapkan dalam berbagai kebijakan. Ini harus segera dituntaskan agar tidak berlarut-larut dan menjadi pemicu,” tegas Ozzy menyampaikan melalui pernyataannya dihadapan sejumlah awak media di Gedung DP Lantai lima, Jalan Kebon Sirih Raya No. 32-34, Jakarta.


Ozzy menilai saat ini lembaga yang seharusnya bisa mewadahi dan melindungi tugas wartawan dilapangan dan bisa merangkul semua lini insan jurnalis tengah lupa pada sejarah kemerdekaan  Pers yang dipelopori oleh MP yang mengafiliasi organisasi Pers reformis dan coba menghapus catatan sejarah itu. Hal ini tentu bertolak belakang dengan esensi jurnalistik yang selalu mengedepankan edukasi dalam konteks pencerdasan kehidupan bangsa.

“Bagaimana bisa, wartawan dituntut untuk profesional, kompetensi, melaksanakan etika jurnalistik sementara DP itu sendiri menunjukkan kebohongan publik dan kejahatan yang tidak beretika. Ingat, penghapusan catatan sejarah merupakan pembohongan, pembodohan dan kejahatan yang harus segera diluruskan,” tukasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Presidium FPII Kasihati, bahwa tuntutan tolak kriminalisasi wartawan yang didengungkan teman-teman kepada Dewan Pers untuk mencabut Peraturan Dewan Pers tentang verifikasi dan menuntut Dewan Pers tentang kebijakan Uji Kompetensi Wartawan dan penunjukan Lembaga Verifikasi karena melanggar UU no 13/2003 tentang ketenaga kerjaan.

Kembalikan keberadaan seluruh organisasi Pers yang berbadan hukum sebagai konstituen Dewan Pers, selesaikan sengketa Pers lewat Sidang Majelis Kode Etik di masing-masing organisasi pers tempat wartawan bernaung, salam perjuangan,” ujarnya.


Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional, Wilson Lalengke menegaskan, hanya terjadi di Indonesia, sebuah karya Jurnalistik diangap perbuatan kriminal oleh Dewan Pers.

“Puluhan ribu media dan ratusan ribu wartawan harus diselamatkan dari tindakan kesewenagan Dewan Pers,” tuturnya.

Begitu juga Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Hence Mandagi mengatakan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi organisasi wartawan yang menetapkan sendiri peraturannya dengan cara membuat dan menerapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan kepada seluruh organisasi pers masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum.

Akibat perbuatan tersebut menyebabkan anggota dari organisasi-organisasi Pers yang memilih anggota Dewan Pers pada saat diberlakukan UU Pers tahun 1999 kini kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers,” ujarnya.


Ditempat terpisah, Senator Republik Indonesia, Asal Sulawesi Utara Beny Ramdhani juga meminta kepada Kapolri dan Dewan Pers untuk segera menghentikan Kriminalisasi Pers. Ia mengecam keras tindakan aparat Kepolisian dan Dewan Pers yang mengkriminalisasi Jurnalis atas karya jurnalistiknya.

“Penangkapan dan pemidanaan wartawan adalah wujud penghianatan terhadap perjuangan reformasi. Pers itu adalah bagian dari reformasi yang harus dijaga kemerdekaannya,” ujar aktivis 98 ini mengkritisi penerapan pasal pidana umum dalam penanganan sengketa pers.

Menurut Ramdhani, Dewan Pers seharusnya menjadi Lembaga yang paling terdepan melindungi dan menjamin kemerdekaa Pers.

“Kalau rekomendasinya justru menjadikan wartawan dipidan, da nada yang tewas dalam tahanan, maka sebaiknya seluruh personil Dewan Pers tahu malu dan membubarkan diri sebelum dibubarkan,” terangnya. (red)

thumbnail

Diposting oleh On 9:34:00 PM

Pada hari Senin, 25 Juni 2018, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, telah menerima surat dari Saudara Risma yang mengatasnamakan Forum Jurnalis Kalimantan Selatan (FJKS), dengan alamat sekretariat Gedung PWI Kalsel, Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 7023, Telepon (0511) 7481308. Secara lengkap, isi surat dengan prihal Somasi itu sebagai berikut:

Banjarmasin, 25 Juni 2018

Nomor : 01/FJ-Kalsel/VI/2018
Perihal : Somasi (Peringatan)
Lampiran : Lampiran Berita Online

Kepada Yth :
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)
Bapak Wilson Lalengke

Dengan Hormat,
Menanggapi maraknya pemberitaan di beberapa portal berita online yang mengutip pernyataan Saudara, yang menyebut para jurnalis di Kalimantan Selatan berpesta pora atas kematian M Yusuf, wartawan kemajuanrakyat.com, dan pernyataan yang merendahkan lainnya, maka kami atas nama Forum Jurnalis Kalimantan Selatan (FJKS), menyampaikan keberatan atas pernyataan Saudara yang dikutip beberapa portal media online.

Berdasarkan hal tersebut, kami memberikan Somasi (Peringatan) kepada Saudara Wilson Lalengke untuk:

1. Menyampaikan klarifikasi terbuka untuk meluruskan bahwa pernyataan Saudara tidak benar. Klarifikasi juga menyebutkan dari mana sumber informasi yang Saudara terima, karena informasi yang Saudara sampaikan sama sekali tidak benar. Kami meminta klarifikasi ini diterbitkan oleh media online yang menerbitkan kutipan Saudara.

2. Menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para Jurnalis Kalimantan Selatan atas pernyataan Saudara yang telah merendahkan profesi jurnalis Kalimantan Selatan. Permohonan maaf ini diterbitkan di beberapa media online yang menerbitkan pernyataan Saudara.

Apabila Somasi ini tak segera dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam terhitung sejak surat ini Saudara terima, maka kami akan menempuh dan mempergunakan semua jalur hukum yang diperlukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Demikiaan Somasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Koordinator Forum Jurnalis Kalsel
Risma

Tembusan :
1. Dewan Pers
2. PWI Pusat
3. PWI Provinsi Kalsel
4. Kapolda Kalsel
5. Dir Krimsus Polda Kalsel
6. Arsip

Merespon isi surat yang dikirimkan melalui WhatsApp dan email tanpa lampiran – mungkin terlupa– tersebut, disampaikan klarifikasi dan jawaban dari Ketua Umum PPWI Nasional, sebagai berikut:

1. Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas surat yang dikirimkan oleh Saudara Risma tersebut. Hal ini menandakan bahwa ada kepedulian yang cukup baik dari rekan-rekan jurnalis di Kalimantan Selatan atas persoalan pers yang ada di sana, khususnya terkait kasus tewasnya rekan wartawan Muhammad Yusuf, wartawan Sinar Pagi Baru di Lapas Kelas II Kotabaru, Kalsel, pada tanggal 10 Juni 2018 lalu.

2. Dari arsip pernyataan atau statemen yang ada di Sekretariat Nasional PPWI, tidak ditemukan kalimat “… para jurnalis di Kalimantan Selatan berpesta pora atas kematian M Yusuf, wartawan kemajuanrakyat.com,…”. Yang benar adalah tertulis “Menurut Wilson, aroma tidak sedap itu mencuat, berdasar informasi yang diperolehnya, dua hari setelah meninggalnya Mohammad Yusuf, ratusan wartawan di Kalsel “pesta pora” di rumah Gubernur Kalsel.” (juga dikutip oleh media online: http://otoritas.co.id/tpf-pwi-dituding-dibiayai-pengusaha-hitam). Jadi, Wilson Lalengke tidak mengatakan bahwa para wartawan di Kalsel berpesta pora ATAS KEMATIAN M. YUSUF, wartawan kemajuanrakyat.com.

3. Berdasarkan Bab I Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi: “Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya”, maka untuk kepentingan keselamatan narasumber, adalah tidak pada tempatnya memaksa seorang penulis, dalam hal ini Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, untuk mengungkapkan narasumber dan/atau sumber informasi tentang fakta lapangan yang menjadi acuan dalam membuat analisis, opini dan pernyataan/statemen yang disampaikan oleh penulis yang dikutip oleh berbagai media massa.

4. Sebagai sebuah berita dengan topik dan judul tertentu, maka pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam suatu berita/artikel harus dipandang dan dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh, walaupun penulis atau narasumbernya terdiri dari beberapa orang (read: Wilson Lalengke dan Taufiq Rahman, Ketua Umum IPJI). Sehubungan dengan pemahaman ini, maka yang dimaksudkan oleh pernyataan Ketua Umum PPWI dalam berita yang dipersoalkan itu lebih ditujukan kepada mereka yang selama ini memilih diam dan bahkan membantu melanggengkan perilaku para oknum penguasa, aparat dan pengusaha yang menindas rakyat di Kalimantan Selatan.

5. Berdasarkan poin (4) di atas, apabila Saudara Risma, dan kelompok FJKS-nya berada di barisan para wartawan yang gencar melakukan pembelaan terhadap rakyat dari kesewang-wenangan penguasa, termasuk aparat, dan pengusaha hitam, maka Anda semua bukanlah sasaran dari pernyataan-pernyataan dimaksud. Jika Saudara Risma dan kelompok FJKS merasa “tercolek” – padahal bukan sasaran pernyataan– maka dengan ini Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

6. Ketua Umum PPWI Nasional mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh wartawan di Kalimantan Selatan, mari bekerjasama, bahu-membahu, memperkuat komitmen dan idealisme kewartawanan kita, memperjuangkan kemerdekaan pers, bebas dari tekanan dan pengekangan dalam bentuk apapun juga, dari siapapun juga, dimanapun di seluruh pelosok negeri ini. Tanpa kebersamaan, persatuan dan kerjasama di antara semua wartawan di negeri ini, niscaya satu per satu jurnalis yang idealis dan memperjuangkan nasib rakyat melalui jurnalisme di negara ini akan dikriminalisasi, didiskriminasi, dibui hingga tewas membusuk di penjara atau dibunuh.

Demikian klarifikasi dan jawaban dari Ketua Umum PPWI Nasional Wilson Lalengke atas surat somasi dari Saudara Risma, yang mewakili FJKS. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan, atas perhatian dan kerjasama yang baik di antara kita semua, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Juni 2018

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA
Ketua Umum PPWI Nasional
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012
Staf Ahli Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh
Ketua Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma)

Press Release ini juga dikirimkan kepada, Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua MPR RI di Jakarta
3. Ketua DPR RI di Jakarta
4. Ketua DPD RI di Jakarta
5. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
6. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta
7. Panglima TNI di Jakarta
8. Kapolri di Jakarta
9. Jaksa Agung di Jakarta
10. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta
11. Gubernur Lemhannas RI di Jakarta
12. Kepala BIN di Jakarta
13. Kepala Divisi Humas Polri di Jakarta
14. Anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan di Jakarta
15. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
16. Kapolda Kalimantan Selatan di Banjarmasin
17. Kabidhumas Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin
18. Direktur Krimsus Polda Kalsel di Banjarmasin
19. Dewan Pembina PPWI Nasional di Jakarta
20. Divisi Hukum dan Advokasi PPWI Nasional di Jakarta
21. Dewan Pers di Jakarta
22. PWI Pusat di Jakarta
23. PWI Provinsi Kalsel di Banjarmasin
24. Pimpinan redaksi media-media seluruh Indonesia di tempat.

thumbnail

Diposting oleh On 9:40:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAWA TENGAH – Puluhan siswa-siswi TPQ Al Kautsar Pimpinan Ust. Aris Suyatno, SE tengah mengikuti Wisuda Khotmil Qur’an dengan berkeliling kampung menggunakan becak serta diiringi Marching Band M.I Nurul Huda dari Desa Klayeran.

Pelepasan Wisuda Khotmil Qur’an yang digelar di Halaman TPQ Al – Kautsar Jalan Kartini Ds.Peron Utara RT.03/14 Kelurahan Petarukan, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, pada Senin Sore (25/6/2018) berlangsung meriah, dengan dihadiri para orang tua siswa juga tokoh agama setempat.
  
“Kita bangga melihat prestasi anak kita yang dapat lulus dengan baik dan bisa meraih apa yang diharapkan bersama,” ujar Pengurus TPQ Al Kautsar, Ust. Aris Suyitno kepada Tim GemaMedia Network (GMN) saat disela-sela acara.

Menurutnya, wisuda ini sangat sederhana dan tidak mewah, cukup di tempat TPQ Al-Kautsar saja dan acara pelepasan Wisuda sebelumnya kami menggelar pawai keliling kampung, diiringi Marching Band dari M.I Klareyan serta diikuti para siswa juga warga masyarakat bersama turut memeriahkannya. 


"Untuk meningkatkan mutu pendidikan kami mengembangkan metode pendidikan yang aplikatif dengan manajemen terapan TPQ Al-Kautsar yang sesuai syariah, dengan kemampuan siswa dapat memahami keilmuan yang berbasis keislaman, dan kemampuan khusus dengan pendidikan baca Al Qur'an,” ungkapnya.

Lanjut Ust. Aris Suytitno, sebagai wujud nyata dari rasa syukur Lembaga Pendidikan Islam TPQ Al Kautsar selepas acara wisuda juga dibarengi dengan acara Halal Bi Halal dengan penceramah KH.Abdul Basir dari Pemalang.

“Selain memupuk kebersamaan juga menumbuhkan rasa percaya dan bangga akan potensi pendidikan agama yang telah diraih serta bangga akan seni baca Al-Qur'an dan seni kreasi anak, mereka masih anak-anak tapi mereka punya kemampuan yang baik,” tandas Ust. Aris Suyatno, SE.

Ditempat sama tercuat kebanggaan dari orang tua siswa Munif Tamami salah satu peserta wisudawan yang datang menghadiri acara tersebut, sebut saja Sumei, ia merasa bangga dengan dididiknya Munif di LPTQ Al Kautsar, selain banyak kegiatan, juga bisa mengembangkan potensi anak.

“Saya bangga anak saya dididik di LPTQ Al Kautsar ini, anak saya selalu ikut kegiatan apa saja, termasuk  di LPTQ AL Kautsar, anak saya selalu disiplin dan rajin serta mandiri dalam keseharian, baik dirumah maupun di sekolah, dan tahun ini naik mendapat peringkat pertama,” pungkasnya. (Heri Haerudin)

thumbnail

Diposting oleh On 11:29:00 PM

PEWARTA-TAMBORA.COM, JAKARTA - Beberapa Organisasi Wartawan Nasional mendukung penuh upaya penyelamatan kebebasan dan kemerdekaan pers yang dikumandangkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke.

Organisasi pers Nasional tersebut antara lain; KWRI, SPRI, IPJI, FPII, PWRI, KO-WAPPI, AWI, AWPI, AWDI, AKRINDO, SEKAT-RI dan sejumlah organisasi pers Nasional lainnya siap berikan dukungan penuh dalam memperjuangkan HAK umat pers Indonesia.

Dalam gugatannya yang masih bergulir di PN Jakarta Pusat terhadap Dewan Pers atas kriminalisasi dan diskriminasi terkait Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Verifikasi media, pembredelan media massa serta UU ITE yang dianggap sudah keluar dari koridor pers dan tidak sesuai dengan UUD’45 dan UU Pers Nomor 14 tahun 1999.

Wilson merasa miris melihat fakta yang terjadi terhadap para wartawan/jurnalis Indonesia yang menjadi korban dalam menjalankan tugasnya.

Ia menilai bahwa berbagai kebijakan Dewan Pers telah menjadi sumber petaka dan masalah dalam menegakkan kemerdekaan pers di negeri ini.

Menurutnya, Dewan Pers tidak ubahnya mahluk pembasmi wartawan kritis yang berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kriminalisasi wartawan yang terjadi dimana-mana umumnya dipicu oleh kebijakan Dewan Pers yang terkesan hendak membasmi wartawan kritis dan pejuang masyarakat. Hanya di Indonesia, wartawan tanpa sertifikat UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dianggap kriminal,” ujar lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Ratusan wartawan, lanjut Wilson, telah menjadi pesakitan akibat kriminalisasi atas karya tulisnya, baik berupa berita atau laporan, artikel opini, maupun tulisan deskriptif.

“Bahkan beberapa wartawan tewas oleh kebiadaban kebijakan lembaga yang seharusnya mengayomi dan melindungi pekerja pers,” ujarnya dengan nada geram.

Wilson mengaku kesabaran para wartawan yang telah menjadi korban keganasan aparat yang diback-up oleh Dewan Pers sudah sampai diambang batas.

“Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus-menerus terjadi. Sebagian dari teman-teman wartawan itu telah menjalani persidangan dan menerima hukuman badan dengan pasrah, bahkan rela mati demi memperjuangkan masyarakatnya melalui jurnalisme. Kita harus menghentikan kekejian dan kezaliman lembaga Dewan Pers ini,” serunya berapi-api.

Pria yang sempat mengenyam pendidikan di tiga universitas terbaik di Eropa itu merasa sangat sedih melihat perlakuan aparat terhadap wartawan.

Dalam banyak kasus, hasil investigasi dugaan korupsi pejabat, perilaku KKN aparat dan pengusaha, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain, yang dipublikasikan di media-media massa, selalu dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Aparat penegak hukum bukannya bergerak menyelidiki laporan wartawan yang dipublikasikan itu, tapi justru langsung menangkap wartawan sipenulis beritanya.

“Padahal undang-undang pers sebagai payung perlindungan hukum bagi pekerja pers sudah ada, tapi tidak dilaksanakan. Parahnya lagi, Dewan Pers lebih memilih cuci tangan, tidak ingin repot-repot membela wartawan, langsung saja diserahkan ke polisi untuk diproses semau-maunya polisi,” jelas Lalengke yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, PNS, guru, dosen, mahasiswa, wartawan, karang taruna dan masyarakat umum di bidang jurnalistik ini.

Sungguh miris dan prihatin, kasus tewasnya wartawan Sinar Pagi Baru, Muhammad Yusuf di Lapas Kotabaru, 10 Juni 2018 lalu hanyalah satu kisah memilukan dari ratusan jejeran mayat wartawan Indonesia yang teraniaya karena tidak dilindungi seperti yang diamanatkan oleh UU No 40 tahun 1999.

“Perlindungan terhadap warga negara yang berprofesi jurnalis masih rendah. Delapan belas tahun usia Undang-Undang No. 40 tahun 1999, tetapi selama ini hampir tidak diterapkan sama sekali,” sesal Wilson