Popular Posts

Kategori

Follow by Email

Fajar Herwindo Koto: Demokrasi harus Ditegakkan Sesuai Aturan Hukum

Diposting oleh On 11:30:00 PM

PEWARTA TAMBORA, JAKARTA - Ketua Pelaksana Harian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gagasan Aspirasi Generasi Anti Korupsi (GAGAK), Fajar Herwindo Koto, SH menegaskan, demokrasi harus ditegakkan sesuai aturan hukum serta menjunjung etika.

"Perjuangan dalam demokrasi tidak boleh menghalalkan segala cara. Apalagi dengan memakai cara-cara intimidasi dan pemaksaan," ujar Pria jebolan Muhammadiyah University Of West Sumatera, di Jakarta, Seperti dilansir MMN, Sabtu (6/4/2019).

Menurutnya, demokrasi tanpa tegaknya hukum akan menjadi anarki. Demikian pula demokrasi tanpa etika akan berjalan secara membabi buta dan tanpa arah.

"Demokrasi jaman now tidak boleh begitu. Demokrasi jaman now harus menjunjung tinggi etika dan hukum," tegas Fajar yang juga seorang Advokat Muda.

Fajar mengingatkan, Pileg dan Pilpres 2019 yang sebentar lagi akan dilaksanakan serentak masih diwarnai oleh isu politik identitas dan politik uang. Jika kedua isu ini tidak dikelola dengan baik, akan menurunkan kualitas demokrasi.

Dalam konteks demokrasi yang berkualitas, semua pihak tentu berharap akan menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu.

"Nantinya masyarakat Indonesia dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi," katanya.

Fajar juga berharap pelaksanaan Pileg dan Pilpres dapat menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa untuk mampu menumbuhkembangkan demokrasi yang berkualitas.

"Dengan begitu perjuangan memenangkan pilkada tidak boleh melukai hati rakyat. Justru sebaliknya, kita harus bekerja keras dengan program-program untuk merebut simpati rakyat," terangnya.

Fajar menjelaskan, kemenangan Pilkada tidak hanya untuk merebut jabatan saja. Tetapi dengan kemenangan yang diperoleh, harus digunakan untuk perjuangan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

"Begitu pula dengan perjuangan menegakkan demokrasi. Bukan semata untuk demokrasi itu sendiri, melainkan demokrasi sebagai pintu gerbang demi terciptanya kemakmuran dan keadilan," ucapnya.

Oleh karena itu lanjutnya, langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman pilkada serentak harus dipersiapkan secara matang.

"Kerjasama yang solid dan sinergi antara lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan Pemda agar pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar," tandasnya.(Dedy)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

Terima Kasih Atas Atensi Anda, Saran dan Masukan Sampaikan Kepada Kami